WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto membuat langkah politik mengejutkan dengan mengundang sejumlah tokoh yang selama ini dikenal vokal dan kritis ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (30/1/2026) malam.
Dalam pertemuan maraton selama hampir empat jam tersebut, mengenai "penculikan" kedaulatan negara oleh oligarki menjadi bahasan utama yang memicu kesepakatan tak terduga antara sang Presiden dan para pengeritiknya.
Hal itu dikatakan aktivis sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, salah satu tokoh yang diundang Prabowo, melalui kanal YouTube YouTuber Pejuang, Minggu (1/2/2026).
Baca juga: Usai Bertemu Prabowo, Said Didu Jadi Oposisi Penghalang Pengembalian Kedaulatan dari Oligarki
Said Didu mengungkapkan bahwa dirinya hadir membawa "mandat moral" untuk menyampaikan keresahan publik ke Prabowo.
Menurut Said Didu secara lugas ia memaparkan rencana pembentukan gerakan di luar pemerintahan yang bertujuan merebut kembali kedaulatan rakyat.
"Saya melaporkan langsung bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dan saya kaget, Presiden langsung menyatakan bahwa keresahan itu juga dirasakan di dalam," ujar Said Didu.
Menurut Didu, Presiden Prabowo sangat memahami bahwa kondisi bangsa saat ini tengah mengalami kerusakan struktural karena kedaulatan politik, ekonomi, hukum, hingga sumber daya alam telah dikuasai oleh segelintir elite.
Ia bahkan menjuluki gedung parlemen bukan lagi sebagai rumah rakyat, melainkan wadah transaksi kepentingan.
"Gedung DPR itu bukan lagi rumah rakyat. Itu mal pedagang kedaulatan. Dagangannya satu: kedaulatan bangsa," tegasnya.
Oposisi Terhadap "Pagar" Presiden
Sikap politik yang diambil Said Didu usai pertemuan ini terbilang unik.
Ia menegaskan bahwa gerakannya tidak akan memosisikan diri sebagai oposisi bagi figur Presiden Prabowo, melainkan terhadap kekuatan gelap di sekitar lingkaran kekuasaan yang mencoba menghalangi agenda reformasi.
"Kami tidak oposisi terhadap Presiden. Oposisi kami adalah terhadap orang-orang di sekitar beliau yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan," kata Said Didu.
Baca juga: Said Didu Sebut Kapolri Jenderal Listyo 2 Kali Melawan Negara: Pak Presiden, Ini Kudeta Sunyi?
Ia secara spesifik menyentuh kelompok yang ia sebut sebagai "Geng SOP" atau Solo Oligarki Parcok sebagai pihak yang akan terdampak pertama kali oleh gerakan ini.
“Target kita jelas: oligarki. Dengan agenda ini, yang pertama tersentuh pasti geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Itu tidak terelakkan,” ujarnya.
Karenanya Said Didu mengajak untuk menyatukan kekuatan rakyat di seluruh Indonesia demi merebut kembali kedaulatan bangsa yang, telah lama diperjualbelikan oleh elite kekuasaan.
"Kita juga enggak mau dibawah pemerintah. Enggak mau. Ya, dia jalan dengan agendanya, kita jalan dengan agenda kita," kata Said Didu.
Keterbukaan di Meja Kertanegara
Pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh Said Didu.
Sederet tokoh berintegritas seperti peneliti BRIN Siti Zuhro, eks Ketua KPK Abraham Samad, hingga mantan Kabareskrim Komjen (Pol) Purn Susno Duadji turut hadir.
Meski didampingi sekitar sepuluh staf kepercayaan, Presiden Prabowo disebut mempresentasikan sendiri kebijakan strategisnya untuk percepatan perbaikan bangsa.
Baca juga: Said Didu Ungkap Prabowo Sepakat Rebut Kedaulatan dari Oligarki, Geng Solo Oligarki Parcok Ditarget
Diskusi berjalan dinamis, mencakup isu-isu sensitif mulai dari reformasi Polri, pemberantasan korupsi, hingga persoalan kedaulatan wilayah dan misi perdamaian di Gaza.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut adalah inisiatif Presiden untuk mendengar masukan langsung dari mereka yang berada di barisan oposisi.
Senada dengan itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah ini sebagai bukti nyata bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak anti-kritik.
Melawan Hegemoni Oligarki
Said Didu menyoroti pola oligarki yang selama ini merusak tatanan negara—mulai dari memengaruhi legislasi, penguasaan konsesi tambang, hingga dominasi di sektor perbankan dan pasar modal.
Ia mengutip data bahwa sekitar 60 oligark kini menguasai kekayaan nasional di tengah meningkatnya angka kemiskinan.
"Sepuluh orang terkaya, kekayaannya naik tiga kali lipat, tapi kemiskinan juga naik tiga kali lipat. Ini perampokan," cetusnya.
Dengan pertemuan ini, publik kini melihat peta politik baru: kolaborasi antara komitmen kekuasaan dari dalam dan tekanan moral dari luar untuk satu target yang sama, yakni menumbangkan dominasi elit kecil yang mengangkangi kepentingan nasional.
