TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG – Pelaksanaan Pemilihan Petinggi Kampung (Pilpikam) Serentak dan Pemilihan Petinggi Antar Waktu (PAW) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur, berpotensi menghadapi kendala serius akibat indikasi kekurangan anggaran.
Isu ini mencuat dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mahakam Ulu.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bappelitbangda Ujoh Bilang tersebut dihadiri para camat dari lima kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu, serta dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Stephanus Madang.
Dalam forum tersebut, Stephanus Madang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan proses transisi kepemimpinan kampung berjalan tertib dan sah secara konstitusional.
Baca juga: Petinggi Kampung Tri Pariq Makmur Mahulu Berharap Sengkata Lahan PT SSA dan Warga Bisa Diselesaikan
Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur masa jabatan petinggi kampung selama delapan tahun.
Masa bakti petinggi kampung periode 2018 di Mahakam Ulu sendiri akan berakhir pada 2 Agustus 2026, sehingga tahapan Pilpikam Serentak menjadi agenda strategis yang tidak boleh mengalami hambatan.
Namun, meskipun paparan teknis pelaksanaan telah disampaikan secara rinci oleh DPMK, persoalan klasik kembali mencuat, yakni keterbatasan anggaran untuk mendukung seluruh tahapan Pilpikam serentak.
Menanggapi hal tersebut, Stephanus Madang secara tegas meminta agar Bappelitbangda bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera mencermati dan mengakomodasi kebutuhan pendanaan tersebut.
Baca juga: Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh Minta Petinggi Kampung Fokus Mitigasi Bencana
“Kaban Bappelitbangda dan yang mewakili BPKAD, dalam kesimpulan tadi ada indikasi kekurangan anggaran, semoga nantinya bisa diakomodir di pergeseran,” tegas Madang di hadapan peserta rapat pada Senin (2/2/2026).
Sebelum masuk ke pembahasan inti Pilpikam, Sekda Mahakam Ulu juga sempat menyoroti kondisi wilayah perbatasan,
Khususnya di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai, yang kerap terdampak kendala distribusi barang akibat surutnya debit sungai.
Camat Long Apari, Petrus Ngo, melaporkan bahwa kondisi tersebut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca juga: Bupati Mahulu Kaltim Minta Petinggi Kampung Bangun Desa Jadi Berdaya
Meski demikian, daya beli masyarakat dinilai masih relatif stabil karena ditopang kenaikan harga emas yang menjadi sumber penghasilan utama warga.
“Untuk harga tinggi masyarakat mampu saja, yang penting barangnya ada,” ungkap Petrus Ngo.
Sementara itu, Camat Long Pahangai, Thomas Ding, menyampaikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya masih dalam kondisi aman, dengan ketersediaan mencapai sekitar 100 drum di tangan pengelola.
Rapat koordinasi tersebut akhirnya menyepakati sejumlah poin penting, di antaranya perlunya kesiapan yang terukur melalui penyusunan Rencana Kerja Tingkat Lanjut (RKTL), serta tuntutan profesionalisme panitia pemilihan agar kualitas demokrasi di tingkat kampung tetap terjaga. (*)
