Laporan Yolanda Putri Dewanti

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi ulang perizinan tempat hiburan malam (THM) Party Station di Kartika One Hotel di Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Hal ini seiring munculnya penolakan keras dari ratusan warga Kampung Sawah, Jagakarsa, terhadap operasional tempat hiburan malam (THM) ini pada Jumat (30/1/2026) malam.

Warga menilai keberadaan tempat tersebut mencederai kearifan lokal dan diduga menjadi lokasi penjualan minuman keras.

Baca juga: Diduga Jadi Tempat Maksiat, Warga Jagakarsa Desak Penutupan Party Station Hotel Kartika One

Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat menjadi prioritas utama dalam koordinasi internal pemerintah.

“Kami menghormati aspirasi masyarakat dan nilai-nilai kearifan lokal. Saat ini, Pemprov sedang menindaklanjuti dengan rapat koordinasi internal,” kata Chico Hakim, Selasa (3/2/2026).

Pemprov berkomitmen untuk meninjau kembali aturan zonasi dan ketertiban umum.

"Kami akan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap aturan zonasi, Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, serta norma lingkungan yang berlaku," tambahnya.

Alasan Penolakan: Miras Berkedok Kedai Kopi

Aksi unjuk rasa yang melibatkan sekitar 300 warga dari 13 RT pada Jumat malam dipicu oleh temuan promosi di media sosial yang dianggap tidak jujur.

Wakil Ketua RW 02 Kampung Sawah, Achmad Fauzi, mengungkapkan kekhawatiran warga terhadap dampak sosial lingkungan mereka.

“Warga menolak keras keberadaan tempat seperti ini di kampung kami, apalagi menjelang bulan suci Ramadan,” kata Fauzi.

Ia juga menyoroti adanya dugaan praktik penjualan miras secara sembunyi-sembunyi:

"Di media sosial sudah berkeliaran berkedok jualan kopi tapi di rak-raknya ada jual miras. Tidak hanya itu ada buktinya kalau menjual miras juga," imbuhnya.
 
Upaya Mediasi dan Keamanan

Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma, memastikan bahwa aksi unjuk rasa berjalan kondusif. Pihak kepolisian telah memfasilitasi pertemuan antara warga dan manajemen hotel.

"Para perwakilan massa kita ajak menemui manajemen hotel untuk duduk barengan keinginan warga seperti apa supaya dapat tersalurkan," ucap Nurma.

 Warga mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika tuntutan penutupan tidak segera dipenuhi,