Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Rifky Juliana
TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang terus melakukan penanganan terhadap rumah warga yang terdampak bencana dan rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala DPRKP Kota Serang, Nofriady Eka Putra, mengatakan berdasarkan hasil asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terdapat sekitar 150 rumah yang terdampak bencana.
Dari jumlah tersebut, 51 rumah telah dibantu melalui anggaran APBD Kota Serang yang dikelola oleh Dinas Perkim, sementara sisanya ditangani menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Baca juga: Wali Kota Serang Peluk Keluarga Lansia Korban Rumah Roboh, Kasih Bantuan Rp20 Juta
Selain itu, penanganan juga didukung melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan.
Di antaranya, PT Kawah membantu sebanyak 75 unit rumah, PLN 2 unit, Budra Suci direncanakan membantu sekitar 100 unit, serta Lippo Group sekitar 200 unit rumah.
“Sedangkan dari APBN sendiri, dari Kementerian PKP, informasi terakhir sebanyak 1.600 unit RTLH akan dibangun pada 2026 ini,” ujar Nofriady, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah menyampaikan data sekitar 7.000-an rumah ke dalam sistem SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan).
“Data yang kami sampaikan melalui SIBARU sebanyak 7.000-an, tapi nanti informasinya sekitar 1.600 unit yang akan dibangun,” katanya.
Menurut Nofriady, penerima bantuan memiliki kriteria tertentu, terutama menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kondisi rumah rusak berat, sedang, hingga ringan.
Penilaian juga dilakukan berdasarkan kondisi struktur bangunan.
Adapun data RTLH yang dihimpun DPRKP Kota Serang mencapai 7.650 unit yang telah disinkronkan dengan data dari sistem SEND.
“Sisanya bertahap tahun depan, dan alhamdulillah tahun ini sudah sangat signifikan kenaikannya di era Pak Wali Kota,” katanya.
Ia menambahkan, penyebab mayoritas RTLH bervariasi, mulai dari bangunan yang sudah tidak memadai hingga rumah yang mengalami kerusakan parah atau roboh akibat kondisi struktur yang tidak layak.
Untuk wilayah sebaran, RTLH paling banyak terdapat di Kecamatan Kasemen, Walantaka, dan Serang.
Terkait anggaran perbaikan, Nofriady menyebutkan bantuan yang diberikan berkisar antara Rp5 juta hingga Rp17 juta, tergantung tingkat kerusakan.
Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk barang atau material bangunan, bukan uang tunai.
