TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Guru di Distrik Kokoda Utara, Sorong Selatan angkat bicara usai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendikbud) Hengky Gogoba menahan gaji guru.

Seorang guru berinisial RT mengatakan, penahanan gaji guru merupakan kebijakan tidak adil.

“Karena kendala guru bertugas di daerah 3T banyak,” katanya, Senin (2/2/2026).

Baca juga: Guru di Sorong Selatan Curhat Sulitnya Menuju Sekolah: Perjalanan 7 Jam, Biaya Rp10 Juta 

Keterlambatan guru diklaim bukan karena kelalaian, melainkan akibat kendala jarak dan operasional yang tidak didukung oleh pembiayaan pemerintah atau lembaga.

RT menyatakan bahwa selain tidak adanya solusi konkret, pengawasan berkala hampir tidak pernah dilakukan.

Baca juga: Seorang Karyawan BUMN di Sorong Selatan Ditemukan Tak Bernyawa, Diduga

Penahanan gaji hampir terjadi setiap tahun akibat keterlambatan guru tiba di sekolah.

“Bukan mencari solusi, tapi menghukum. Kami sudah alami bertahun-tahun,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa penahanan gaji sangat memberatkan guru, terutama dalam memenuhi kebutuhan operasional dan biaya hidup.

Gaji guru di wilayah pesisir sering kali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokok seperti bahan pangan.

Tanggung jawab pendidikan tidak sepenuhnya berada di pundak guru. 

Pemerintah daerah dan dispendikbud tidak hanya menuntut kehadiran guru, tetapi memberi solusi nyata.

“Harusnya tugas kami hanya mengajar di kelas, mengurus siswa dan pembelajaran. Soal transportasi itu tanggung jawab pemerintah dan dinas,” ujarnya.

Baca juga: Kisah Akmal, Peternak Sorong Selatan yang Berjuang Jalankan Usaha di Tengah Keterbatasan Bantuan

Ia mengakui bahwa peserta didik adalah pihak yang paling dirugikan namun, tanpa perubahan mekanisme dan solusi menyeluruh, penahanan gaji dianggap tidak akan menyelesaikan masalah. 

“Mau ditahan gajinya berapa lama pun, kalau mekanismenya tetap begini, tidak akan jalan,” katanya.

Baca juga: Modal Gotong Royong, Peternak Pemula di Sorong Selatan Sukses Panen Ribuan Telur

RT menambahkan, bahwa setiap kali gaji diblokir, pertemuan dengan pihak terkait memang dilakukan, namun hanya sebatas untuk membuka blokir tanpa membahas solusi jangka panjang.

“Yang ada hanya menghakimi guru tidak datang mengajar, tanpa memahami kenapa sebabnya kami tidak datang,” katanya. (tribunsorong.com/astri)