SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sebanyak 3.300 pegawai di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Jawa Timur (Jatim), akan menyandang status baru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai Februari 2026.
Kabar ini menjadi angin segar bagi para tenaga profesional yang selama ini menjadi garda terdepan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Para pegawai yang diangkat merupakan gabungan hasil seleksi batch 1, batch 2, serta tambahan dari batch 3 yang dijadwalkan diumumkan bulan ini.
Mereka terdiri dari Kepala SPPG yang berasal dari lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), tenaga ahli gizi, dan akuntan.
Kepala Komite Pengawas dan Penyelaras (KPPG) MBG Surabaya, Kusmayanti, membenarkan data tersebut. Menurutnya, jumlah ini mencerminkan masifnya operasional dapur gizi di wilayah Jatim.
"Saat ini, di Jatim telah berdiri sekitar 3.300 SPPG. Dengan kata lain, ada 3.300 kepala SPPG yang berasal dari SPPI dengan status PPPK," kata Kusmayanti saat dikonfirmasi SURYA.co.id di Surabaya, Rabu (4/2/2026).
Salah satu poin menarik dalam pengangkatan ini adalah persyaratan masa kerja yang dinilai lebih "bersahabat" dibandingkan seleksi PPPK pada umumnya. Kusmayanti menjelaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan terpusat melalui sistem nasional Badan Gizi Nasional (BGN).
"Untuk proses rekrutmen PPPK itu satu pintu dari Jakarta, BGN pusat. Perekrutannya menggunakan sistem aplikasi, mereka mendaftar dan seluruh tahapan seleksi harus dipenuhi sesuai ketentuan masa kerja," ujarnya.
Jika di instansi lain syarat pengalaman kerja seringkali minimal dua tahun, BGN memberikan relaksasi khusus bagi para pejuang gizi ini.
"Kalau di tempat lain mungkin membutuhkan pengalaman minimal dua tahun untuk bisa mengikuti tes PPPK, namun di BGN cukup satu tahun," ungkap Kusmayanti.
Meski syarat masa kerja lebih ringan, proses seleksi tetap ketat. Calon pegawai wajib lolos verifikasi administrasi kualifikasi pendidikan sebelum menghadapi tes Computer Assisted Test (CAT).
"Mereka harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan berkas-berkas administrasi. Setelah lolos, dilanjutkan dengan tes CAT. Tidak semua otomatis diterima, hanya yang benar-benar lulus," jelasnya.
Peralihan status dari tenaga kontrak menjadi ASN PPPK bukan sekadar soal kesejahteraan, tetapi juga strategi penataan SDM. Langkah ini bertujuan membangun organisasi yang lebih profesional dan akuntabel dalam mengelola program strategis nasional.
Kusmayanti menegaskan bahwa dengan status ASN, pegawai akan terikat pada aturan disiplin yang ketat dan kode etik yang jelas. Hal ini berbeda saat mereka masih berstatus kontrak.
"Kalau masih kontrak, ketika ada pelanggaran kadang sulit penindakannya. Tapi kalau sudah ASN, ada aturan disiplin dan sanksi. Mereka juga tidak bisa berpindah-pindah seenaknya, sehingga tanggung jawabnya lebih kuat," tegasnya.
Selain itu, kinerja pegawai kini akan diukur secara berkala, yang berdampak langsung pada jenjang karier dan pendapatan. Dengan sistem ini, kualitas layanan di setiap dapur MBG diharapkan semakin terjaga.
Di sisi lain, antusiasme masyarakat Jatim untuk bergabung dengan SPPG sangat tinggi. Jumlah unit layanan terus bertambah dinamis, melibatkan puluhan relawan, dan membuka peluang kerja luas bagi masyarakat daerah.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit operasional di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini adalah salah satu janji kampanye prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Para Kepala SPPG umumnya direkrut dari program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), sebuah inisiatif yang mencetak sarjana siap pakai untuk terjun ke masyarakat. Integrasi mereka ke dalam status ASN PPPK menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjamin keberlangsungan dan profesionalisme program gizi nasional jangka panjang.
