TRIBUN-BALI.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung akan memanggil pemilik usaha wedding chapel yang berlokasi di tebing Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan.

Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi kelengkapan perizinan usaha setelah proyek bangunan di atas tebing tersebut dihentikan sementara oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bangunan wedding chapel itu menjadi sorotan karena berdiri di atas tebing yang di bawahnya terdapat goa sakral.

Pemerintah daerah pun mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara seluruh aktivitas proyek hingga kejelasan perizinan dapat dipastikan.

Kasi Penyidik dan Penindakan Satpol PP Badung, I Wayan Sukanta, seizin Kasatpol PP Badung I GAK Suryanegara, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat panggilan kedua kepada pemilik usaha. Pemanggilan tersebut dijadwalkan pada Senin (9/2) mendatang.

"Sebenarnya pemanggilan pertama sudah kami lakukan. Bahkan hasil sidak kemarin sudah dilakukan penghentian sementara," jelasnya, Rabu (4/2).

Baca juga: BELASAN Siswa SMPN 2 Negara Kesurupan, Sebut "Nira Kebus" Sambil Tunjuk Pelinggih

Baca juga: DISDIK Jamin Tak Dibagikan ke Siswa, Menu MBG di Karangasem Diduga Tidak Layak Konsumsi 

Diakui sementara ini pihak pengusaha baru mengantongi NIB dan SPPE, namun belum mengantongi PBG.  Untuk itu Satpol PP pun memberikan surat panggilan kedua untuk menunjukan kelengkapan izin.

"Dalam pemanggilan lanjutan ini pemilik usaha diwajibkan hadir langsung ke kantor Satpol PP Badung untuk memberikan klarifikasi terkait kekurangan perizinan yang belum dimiliki. Apabila izin yang dimaksud tidak dapat ditunjukkan, Satpol PP akan menjalankan prosedur operasional standar (SOP) penegakan peraturan daerah," ujar Sukanta.

Menurutnya, tahapan yang dilakukan dimulai dari surat peringatan pertama hingga ketiga, disertai teguran satu sampai dua. Setelah itu, pihaknya akan menyusun telaah staf yang selanjutnya diajukan kepada pimpinan daerah.

"Nanti kita membuat telaah dulu, nanti tergantung Pak Bupati, nanti kalau sudah SOP yang kita jalankan dan petunjuk pak bupati, kami akan gerak," katanya.

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan aturan yang berlaku di Kabupaten Badung, khususnya dalam pengawasan bangunan dan usaha yang berdiri di kawasan sensitif serta memiliki nilai kesakralan.

Ditegaskan pula, Satpol PP Badung tetap melakukan pengawasan intensif di lokasi proyek untuk memastikan tidak ada aktivitas pembangunan lanjutan selama masa penghentian sementara. Selain itu juga tengah memasang garis Satpol PP sebagai tanda larangan aktivitas.

"Tim kami tetap melakukan pengawasan guna memastikan aktivitasnya dihentikan sementara. Kalau bisa menunjukan kelengkapan proyek dapat dilanjutkan, tetapi kalau tidak ada akan dilakukan telaah staf dan mengajukan ke bupati terkait pengerjaan  itu," imbuhnya. (gus)