Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan giat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Banjarmasin.
Lalu ada pula pandangan pengamat yang menyebut posisi PSI justru kian rapuh meski terus mengaitkan diri dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Informasi lainnya, sidang gugatan terkait UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dan di Mahkamah Konstitusi (MK) berujung interupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pergerakan masif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Pada Rabu (4/2/2026), tim penindakan lembaga antirasuah tersebut menggelar dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) di dua lokasi berbeda secara bersamaan, yakni di Banjarmasin dan Jakarta.
OTT KPK dilakukan terhadap dua institusi di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Akademisi Rocky Gerung menanggapi tragedi meninggalnya seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), berinisial YBS (10).
Kematian bocah tersebut, menjadi sorotan publik, sebab ia diduga mengakhiri hidup karena orang tuanya tak mampu membelikan buku dan pena.
Rocky menyebut peristiwa itu sebagai sinyal serius adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan negara.
Ia mengaku, tersentak setelah membaca kabar tersebut dan menilai keputusan bocah tersebut adalah pilihan yang dibuat secara sadar demi keluarganya.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berambisi merebut basis suara PDIP di Jawa Tengah dan Bali. Namun, pengamat menilai langkah Kaesang Pangarep ini berisiko besar dan berpeluang gagal menghadapi dominasi PDIP menjelang Pemilu 2029.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai posisi PSI justru kian rapuh meski terus mengaitkan diri dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurutnya, dukungan Jokowi tidak lagi menjadi faktor penentu kemenangan politik, apalagi saat ini Jokowi tengah dirundung sejumlah polemik.
“PSI ini baru 2026 sudah bicara Pemilu 2029. Target realistis mereka sebenarnya hanya berjuang lolos ambang batas parlemen 4 persen. Bahkan menembus 3 persen saja masih sangat sulit. Prediksi saya PSI tetap terkapar di Jateng dan Bali,” ujar Jerry, kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai kehadiran Jokowi di sekitar PSI tidak lagi memberikan keuntungan elektoral signifikan.
Sidang gugatan terkait UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dan di Mahkamah Konstitusi (MK) berujung interupsi.
Pasalnya, pemohon enggan ketika sidang dipimpin oleh Adies Kadir.
Diketahui, Adies Kadir disetujui oleh DPR untuk menggantikan Arief Hidayat yang purna tugas sebagai hakim konstitusi.
Persetujuan itu berdasarkan rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2025-2026 pada Senin (26/1/2026) lalu.
Kendati demikian, Adies belum resmi menjadi hakim MK karena belum disumpah jabatan meski Keputusan Presiden (Keppres) telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
(Tribunnews.com)
