TRIBUNSUMSEL.COM - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo dipastikan ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (4/2/2026).
Tak sendirian, Mulyono ditangkap bersama dua orang lainnya yakni satu orang ASN dan pihak swasta.
Dari operasi senyap itu, KPK menyita uang sekitar Rp 1 miliar.
"Terkait dengan barang bukti yang diamankan, tim mengamankan uang tunai sejumlah sekitar satu miliar lebih,” ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Baca juga: Anak Buah Kena OTT KPK, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa : Ini Pintu Masuk Perbaiki Pajak dan Bea Cukai
KPK mengatakan, OTT di Kalimantan Selatan berkaitan dengan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.
Budi menjelaskan bahwa operasi ini bermula dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti secara cepat oleh tim KPK.
Kasus ini diduga kuat berkaitan dengan kongkalikong proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor perkebunan yang sedang berproses di KPP Madya Banjarmasin.
Nilai restitusi pajak yang diajukan oleh pihak swasta tersebut diketahui cukup fantastis, yakni mencapai puluhan miliar rupiah.
"Ini terkait dengan perpajakan, yaitu dalam proses restitusi PPN di sektor perkebunan. Ada dugaan pengondisian dalam proses restitusi itu dan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin," jelas Budi.
Saat ini, ketiganya sudah tiba di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu (4/2/2026) malam.
Baca juga: Sosok Mulyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin Terkena OTT KPK, Dalang Kondang
Budi mengatakan, ketiganya tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 20.00 WIB.
Meski demikian, ketiganya tidak melewati pintu depan gedung, melainkan pintu belakang.
"Selanjutnya pihak-pihak dimaksud akan dilakukan pemeriksaan intensif,” ujar dia.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Rosmauli mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung sepenuhnya langkah dan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
"Mengimbau semua pihak untuk menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak yang berwenang menangani perkara tersebut," katanya usai dikonfirmasi Kompas.com pada Rabu (4/2/2026).
Rosmauli menegaskan, Direktorat Jenderal Pajak bersikap kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
"Untuk detail terkait kejadian dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada kepada KPK," tuturnya.
Mulyono yang menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin ternyata baru saja dilantik.
Pria yang suka kesenian wayang ini dilantik sebagai KPP Madya Banjarmasin pada Juni 2025.
Belum sampai satu tahun Mulyono berada di Banjarmasin.
Namun kini harus berurusan hukum dan akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
Kala itu mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melantik 202 pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dimana salah satu namanya dilantik yakni Mulyono.
Sebagai kepala KPP Madya Banjarmasin berada di bawah lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.
Berstatus sebagai ASN, Mulyono merupakan pejabat dengan posisi Eselon III.a (Jabatan Administrator).
Dengan tugasnya mengelola wajib pajak badan dan orang pribadi tertentu di wilayah tersebut.
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com
