SURYA.co.id – Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., secara resmi melantik 18 Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari tiga lingkungan peradilan.
Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Lantai 14 Ruang Kusumah Atmadja, Tower Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Di antara mereka ada dua srikandi hukum yang mengemban jabatan mentereng, yakni Nirwana dan Albertina Ho.
Nirwana menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sedangkan Albertina Ho menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
Rekam jejak Nirwana pun cukup moncer di bidang hukum.
Dalam momen pelantikan tersebut, Sunarto menyampaikan pesan mendalam mengenai makna kekuasaan dan kepemimpinan di tubuh peradilan.
Ia menegaskan bahwa jabatan bukan simbol kehormatan pribadi, melainkan amanah sementara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Suatu jabatan, dalam level apapun, hanyalah titipan sementara. Ia adalah amanah yang datang, dan suatu saat akan berakhir seiring perputaran waktu,” ujar Prof. Sunarto dalam sambutannya, dikutip SURYA.co.id dari laman resmi Mahkamah Agung.
Ketua MA menekankan bahwa pimpinan pengadilan tingkat banding memegang peran strategis sebagai representasi Mahkamah Agung di daerah.
Oleh sebab itu, sikap rendah hati, kehati-hatian, dan komitmen melayani harus menjadi fondasi dalam menjalankan jabatan.
Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari keinginan untuk dihormati, melainkan dari kesediaan untuk mendengar dan merangkul semua pihak dengan ketulusan.
“Pemimpin yang hebat, bukan mereka yang selalu ingin dihormati, melainkan mereka yang mampu merunduk untuk mendengar, dan merangkul dengan ketulusan,” tuturnya.
Sunarto juga menegaskan bahwa setiap kewenangan yang melekat pada jabatan membawa konsekuensi hukum dan moral.
Setiap keputusan pimpinan pengadilan, kata dia, memiliki dampak langsung terhadap masyarakat pencari keadilan.
Baca juga: Rekam Jejak Moncer Albertina Ho, Srikandi Hukum yang Dilantik Jadi Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim
Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sunarto menekankan bahwa esensi kepemimpinan dalam peradilan adalah pengabdian.
Jabatan bukanlah simbol kemuliaan pribadi, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
“Kita menjabat untuk melayani, bukan minta dilayani,” tegas Sunarto.
Dalam aspek pembinaan dan pengawasan, Ketua MA juga menyoroti pentingnya keteladanan.
Pimpinan pengadilan tingkat banding diharapkan menjadi role model integritas bagi hakim dan aparatur peradilan di wilayah yurisdiksinya.
Mengakhiri sambutannya, Sunarto mengajak seluruh pimpinan peradilan untuk terus merawat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak bersifat permanen dan hanya dapat dijaga melalui kerja nyata, profesionalisme, serta integritas aparatur.
“Kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang bersifat statis. Ia harus dirawat, dipelihara, dan ditingkatkan melalui kinerja nyata, pelayanan yang profesional, serta sikap aparatur yang berintegritas,” pungkasnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, serta pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung RI.
Menurut penelusuran SURYA.co.id, Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. merupakan sosok hakim perempuan senior yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, setelah resmi dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada 3 Februari 2026.
Pengangkatan ini menandai puncak perjalanan panjangnya di dunia peradilan umum, yang ditempuh melalui berbagai penugasan strategis di sejumlah daerah di Indonesia.
Dari sisi akademik, Nirwana memiliki latar belakang hukum yang kuat.
Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin, kemudian melanjutkan Magister Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya.
Kombinasi pendidikan dan pengalaman praktik tersebut membentuk fondasi kepemimpinannya di lingkungan peradilan.
Dalam perjalanan kariernya, Nirwana pernah menduduki berbagai jabatan penting, antara lain sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Palembang, dan Banjarmasin, serta dipercaya menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
Ia juga tercatat pernah bertugas sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Makassar dan memulai kiprahnya dari tingkat pengadilan negeri di beberapa wilayah.
Pengalaman lintas daerah dan lintas jabatan tersebut membuat Nirwana dikenal sebagai figur yang matang secara administratif maupun yudisial.
Penunjukannya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Makassar mencerminkan kepercayaan Mahkamah Agung terhadap integritas, kapasitas kepemimpinan, serta rekam jejak profesionalnya dalam menjaga marwah dan independensi lembaga peradilan.
Adapun 18 Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang dilantik sebagai berikut.
Peradilan Umum:
Peradilan Agama:
Tata Usaha Negara:
