TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat (Sulbar) melaporkan kabar baik sekaligus peringatan terkait kondisi kesejahteraan masyarakat di per September 2025.
Meski secara persentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, terdapat fakta miris, kondisi ekonomi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan justru semakin sulit atau "semakin miskin".
Kepala BPS Sulbar, Suri Handayani, menjelaskan fenomena ini terlihat dari meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
Baca juga: Empat Pria Diamankan Polisi di Polman Karena Kedapatan Jual Ballo
Baca juga: Mediasi Buntu, Warga Gentungan Raya Mamuju Tetap Tolak Tambang Pasir dan Sita Alat Berat
Suri memaparkan persentase penduduk miskin di Sulbar pada September 2025 tercatat sebesar 10,18 persen.
Angka ini turun 0,23 persen poin dibandingkan Maret 2025 yang berada di angka 10,41 persen.
"Secara jumlah, penduduk miskin berkurang sebanyak 2,43 ribu orang dalam enam bulan terakhir. Kini jumlahnya menjadi 149,88 ribu jiwa," ujar Suri saat pres rilis di aula BPS Sulbar, Jl RE Martadinata, Keluruhan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis (5/2/2026).
Penurunan ini merupakan pencapaian terendah sejak pandemi Covid-2019 melanda pada 2020 lalu, di mana angka kemiskinan sempat stagnan di level 11 persen.
Namun, di balik penurunan jumlah tersebut, BPS mencatat sebuah anomali.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) justru naik dari 1,71 menjadi 1,97.
Begitu juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang naik dari 0,41 menjadi 0,54.
Apa artinya?
Indeks Kedalaman: Jarak rata-rata pengeluaran warga miskin terhadap Garis Kemiskinan semakin lebar.
Sederhananya, pengeluaran mereka makin jauh di bawah standar minimum.
Indeks Keparahan: Ketimpangan pengeluaran di antara sesama warga miskin sendiri semakin tinggi.
Artinya, ada kelompok warga miskin yang kondisinya jauh lebih menderita dibanding warga miskin lainnya.
"Kenaikan angka P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh dari Garis Kemiskinan. Upaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mereka keluar dari kemiskinan pun menjadi lebih besar," jelas Suri.
BPS menetapkan Garis Kemiskinan (GK) Sulbar sebesar Rp 510.846 per kapita per bulan.
Jika dalam satu bulan pengeluaran seseorang di bawah angka tersebut, maka ia dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Komoditas makanan masih menjadi penyumbang terbesar (78,28 persen) dalam menentukan garis kemiskinan ini.
Beberapa barang yang paling berpengaruh membuat warga jatuh miskin adalah beras (Penyumbang terbesar), rokok kretek filter, ikan tongkol/tuna/cakalang.
Kemudian perumahan (Bukan makanan) dan bensin (Bukan makanan).
Meski angka kemiskinan turun tipis, pertumbuhan ekonomi Sulbar sebenarnya tumbuh cukup tinggi, yakni 5,83 persen pada Triwulan III-2025.
Namun, inflasi tahunan sebesar 3,04 persen tetap memberi tekanan pada daya beli masyarakat kelas bawah, terutama pada komoditas pangan pokok seperti beras.
Pemerintah sendiri telah berupaya menekan dampak ini melalui penyaluran bantuan sosial seperti Bantuan Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) di seluruh kabupaten di Sulbar.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi
