TRIBUN-MEDAN.COM, KISARAN - Ratusan guru honorer di Kabupaten Asahan melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Asahan, Kamis (5/2/2026).

Aksi ini untuk mempertanyakan status mereka yang terancam akan dipecat dari sekolah dengan alasan peraturan perundang-undangan yang melarang adanya tenaga honorer.

Menurut Kordinator aksi, Fais, sebagian dari ratusan guru honorer di Kabupaten Asahan, sudah dirumahkan oleh beberapa sekolah.

"Kami dari aliansi honorer non data base mendatangi kantor Bupati untuk mempertanyakan solusi bagi guru honorer non database yang sudah dirumahkan," kata Kordinator aksi, Fais.

Katanya, kedatangan ini untuk meminta agar diberikan solusi terkait dirumahkannya sejumlah tenaga guru honorer.

"Kami sudah datangi PGRI, dan mereka sudah berkoordinasi dengan Dinas. Tapi kata dinas mereka hanya menjalankan undang-undang, dan seluruhnya diminta kepada Pemda," terangnya.

Selain itu, mereka juga sudah melakukan RDP dan menyurati Bupati untuk dilakukan pembahasan agar ada perubahan.

"Jadi, sebenarnya sudah ada solusi. Dimana, guru-guru yang masih belum sertifikasi bisa mendapatkan dana dari dana bos. Sedangkan guru yang sudah memiliki sertifikasi, ini bisa cair kalau guru honorer dipertahankan," katanya.

Katanya, meskipun Pemda tidak memiliki dana untuk guru honorer, namun tidak di rumahkan.

"Karena, kami bisa digaji dari dana bos, dan juga sertifikasi dari pusat. Makanya kami minta kami ini dipertahankan," terangnya.

Ia meminta, seharusnya pemerintah mengangkat para guru menjadi PPPK paruh waktu agar tenaga pendidik di Kabupaten Asahan terpenuhi.

"Harapan kami semua ini dipertahankan, dan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kalau kami tidak masuk database 2023, kenapa kami 2024 hingga 2025 tidak dipecat," katanya.

Katanya, para guru honorer tidak mengharapkan lebih dari pendapatan dari guru honorer, melainkan hanya ingin mengabdi kepada negara.

"Gaji kami bukan besar, bervariasi. Mulai dari Rp 200 ribu, hingga Rp 500 ribu. Dari semua total yang ada di grup kami ada sekitar 500 orang lebih guru honorer," pungkasnya.

Sementara, Wakil Bupati Asahan, Rianto mengaku dalam waktu dekat Dinas Pendidikan akan dikirim ke Jakarta untuk menyampaikan keluhan para guru honorer.

"Kami sudah membahas, bapak Bupati langsung memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk berangkat ke Jakarta membahas soal ini. Memang ini bukan hanya masalah kita saja, tapi ini masalah nasional," kata Rianto.

(cr2/tribun-medan.com)