TRIBUNTRENDS.COM - Suasana rapat Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Rabu (4/2/2026), mendadak berubah tegang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak mampu menyembunyikan kegusarannya saat menanggapi tudingan publik yang menyebut dirinya tidak bekerja.
Emosi itu memuncak ketika Purbaya menepuk meja, menandai betapa berat tekanan yang ia rasakan di tengah sorotan tajam terhadap kinerja pemerintah.
Di hadapan para anggota dewan, Purbaya mengawali penjelasannya dengan mengingatkan kembali situasi genting perekonomian nasional pasca insiden besar pada Agustus 2025.
Baca juga: Sumpah Purbaya Tak Akan Lindungi Pejabat Kemenkeu yang Kena OTT: Saya Tak Akan Minta Tolong Prabowo
Ia menegaskan bahwa saat itu Indonesia berada dalam kondisi yang sangat rapuh dan nyaris terperosok lebih dalam jika langkah-langkah korektif tidak segera dilakukan.
“Jadi saya tekankan lagi, memang betul pada waktu itu kita susah sekali.
Kalau enggak kita perbaiki, maka kita bisa mengalami tekanan ekonomi yang lebih parah, dan mungkin sekarang kita duduknya di sini sudah beda nih, sudah kondisi-kondisi krisis.
Kondisi yang krisis kan beda cara berpikirnya, semuanya sudah tegang,” ujar Purbaya.
Menurutnya, situasi krisis bukan hanya persoalan angka ekonomi, tetapi juga kondisi psikologis negara yang penuh kecemasan dan tekanan di berbagai lini.
Nada bicara Purbaya berubah ketika menyinggung komentar publik yang mempertanyakan perannya sebagai Menteri Keuangan.
Ia menyebut tudingan tersebut mengabaikan fakta pahit yang pernah dialami Indonesia ketika gelombang demonstrasi melanda hampir seluruh wilayah pada Agustus 2025.
“Di luar banyak yang bilang, ‘itu Menteri Keuangan kerjanya apa?
Enggak ada apa-apanya sampai sekarang’. Mereka lupa, kita waktu itu betul-betul jatuh, demo di mana-mana di seluruh Indonesia kan,” katanya sambil menepuk meja.
Bagi Purbaya, ingatan terhadap masa itu seharusnya cukup untuk memahami betapa berat beban yang dipikul pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Purbaya kemudian mengungkapkan situasi ekstrem yang sempat terjadi saat krisis memuncak.
Ia menyebut, saking gentingnya keadaan kala itu, rumah Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani, menjadi sasaran amuk massa.
“Bahkan Menteri Keuangan kami yang sebelumnya diserbu, sampai rumahnya diserbu. Jadi keadaan amat genting,” ungkapnya.
Pengalaman tersebut, menurut Purbaya, menunjukkan bahwa negara benar-benar berada di tepi jurang krisis.
Baca juga: Menkeu Purbaya Marah di DPR: Rumah Menteri Diserbu, Negara Genting, Kalian Bilang Kami Tak Kerja?
Ketika kondisi ekonomi mulai membaik, Purbaya menyayangkan anggapan bahwa situasi tersebut terjadi secara alami tanpa kerja keras.
Ia menegaskan, stabilitas yang dirasakan saat ini merupakan hasil koordinasi panjang antara DPR, pemerintah, dan seluruh pemangku kebijakan.
“Nah ketika sudah balik ke arah sana mereka bilang, ‘wah ini keadaan normal’.
Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah, dengan semua pemangku kebijakan untuk memastikan ekonomi kita tidak memburuk terus-terusan,” papar Purbaya.
Baginya, normalisasi ekonomi bukan keajaiban instan, melainkan buah dari keputusan-keputusan sulit yang diambil dalam tekanan tinggi.
Di penghujung penjelasannya, Purbaya menyampaikan peringatan keras.
Ia menilai, jika kebijakan ekonomi saat itu tidak segera dikoreksi, Indonesia berpotensi kembali mengalami krisis seperti tahun 1998.
“Kalau kita enggak cegah, kita bisa kemarin tuh ke 1998, dan itu riil, karena kebijakannya salah semua pada waktu itu. Atau ada salah komunikasi,” imbuh dia.
Pernyataan tersebut menjadi penutup yang menegaskan pesan utama Purbaya: di balik ketenangan ekonomi yang dirasakan hari ini, terdapat fase krisis yang nyaris menjerumuskan Indonesia ke jurang kehancuran dan upaya keras yang kerap luput dari ingatan publik.
***
