Oleh: Heryon Bernard Mbuik
Dosen Universitas Citra Bangsa Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Apakah seorang anak benar-benar mengakhiri hidupnya hanya karena sebuah buku dan pena? 

Pertanyaan ini mengemuka setelah YBS (10), siswa kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, ditemukan meninggal dunia dengan dugaan gantung diri, meninggalkan sepucuk surat untuk ibunya. 

Namun, surat yang ditulis dengan tangan anak-anak itu justru mengungkap beban yang terlalu berat untuk usia sepuluh tahun: permohonan agar ibunya merelakan kepergiannya dan tidak menangis. 

Bahasa pelepasan diri semacam ini mengisyaratkan lebih dari sekadar kekurangan materi; ia menunjukkan rapuhnya lingkungan terdekat dan sistem sosial yang seharusnya melindungi anak. 

Baca juga: Opini: Pendidikan sebagai Sistem Perlindungan Anak Berbasis Wilayah

Dalam perspektif kesejahteraan anak dan ekologi perkembangan, tragedi ini menandai kekosongan jejaring dukungan emosional di keluarga, sekolah, dan komunitas sebuah kekosongan yang tak bisa ditambal oleh bantuan material semata.

Banyak orang tergoda untuk menyederhanakan peristiwa ini sebagai kisah pilu kemiskinan: seorang anak yang tidak dibelikan buku dan alat tulis, lalu putus asa. 

Penyederhanaan semacam itu justru berbahaya, karena menutup persoalan yang jauh lebih mendasar. 

Tragedi ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui kekurangan benda, melainkan melalui absennya sistem perlindungan sosial dan psikologis yang membuat anak merasa aman untuk hidup, berharap, dan mengungkapkan beban emosionalnya.

Dalam kajian kesejahteraan anak (child well-being), kemiskinan dipahami secara multidimensional. 

Ia tidak hanya merujuk pada ketiadaan sumber daya ekonomi, tetapi juga pada keterbatasan dukungan emosional, relasi sosial, dan rasa aman yang menopang perkembangan anak (UNICEF, 2019). 

Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan struktural sering kali menghadapi tekanan psikologis berlapis yang tidak tercermin dalam data bantuan sosial. 

Mereka bukan hanya kekurangan barang, tetapi juga kehilangan ruang untuk didengar dan dipahami.

Surat perpisahan yang ditinggalkan YBS memperlihatkan bahasa yang tidak lazim untuk usia kanak-kanak: permohonan agar ibu “merelakan” kepergiannya, pesan agar tidak menangis, serta keinginan untuk menghilang agar tidak merepotkan. 

Bahasa semacam ini menunjukkan adanya internalisasi rasa bersalah, yaitu kondisi ketika anak menempatkan dirinya sebagai sumber masalah, bukan sebagai subjek yang berhak ditolong. 

Dalam psikologi perkembangan, Erik Erikson menjelaskan bahwa anak usia sekolah berada pada tahap industry versus inferiority, di mana pembentukan harga diri sangat dipengaruhi oleh pengalaman merasa mampu, diterima, dan berguna (Erikson, 1963). 

Ketika anak terus-menerus merasa gagal memenuhi ekspektasi lingkungan, perasaan tidak berharga dapat berkembang secara ekstrem dan berbahaya.

Persoalan ini menjadi lebih jelas ketika dilihat melalui kerangka ekologi perkembangan manusia. 

Bronfenbrenner menegaskan bahwa perkembangan anak dibentuk oleh interaksi berlapis antara keluarga, sekolah, komunitas, dan sistem sosial yang lebih luas (Bronfenbrenner, 1979). 

Dalam kerangka ini, kematian seorang anak bukanlah kegagalan satu aktor semata, melainkan tanda bahwa seluruh lapisan ekologi gagal saling menopang. 

Keluarga yang rapuh secara ekonomi tidak mendapat dukungan memadai; sekolah tidak berfungsi sebagai ruang aman psikososial; komunitas menormalisasi penderitaan; dan negara hadir terutama melalui bantuan material yang tidak menyentuh dimensi emosional anak.

Pertanyaan krusial yang patut diajukan adalah: di mana negara, sekolah, dan komunitas ketika seorang anak mulai memendam beban emosionalnya? 

Dalam konsep social safety net, perlindungan sosial seharusnya mencakup bukan hanya bantuan ekonomi, tetapi juga perlindungan psikologis dan sosial. 

Namun, kebijakan publik di Indonesia masih sangat berorientasi pada distribusi bantuan fisik (buku, seragam, atau dana pendidikan) sementara kesehatan mental anak nyaris tidak terintegrasi secara sistematis dalam layanan dasar (WHO, 2021).

Sekolah, sebagai institusi yang paling dekat dengan kehidupan anak sehari-hari, seharusnya menjadi ruang aman (safe space). 

Akan tetapi, realitas pendidikan kita masih menempatkan sekolah terutama sebagai pusat pencapaian akademik. 

Minimnya konselor, lemahnya literasi kesehatan mental guru, serta absennya sistem deteksi dini membuat sinyal-sinyal krisis psikososial anak sering kali luput dari perhatian. 

Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang berfungsi  sebagai konteks perkembangan yang sehat mampu menurunkan risiko tekanan emosional, perilaku menyimpang, dan putus sekolah (Eccles & Roeser, 2011).

Di banyak sekolah, guru dibebani target kurikulum dan administrasi, tetapi tidak diperlengkapi dengan kemampuan membaca tanda-tanda distress emosional pada anak. 

Perubahan perilaku, penarikan diri, atau ekspresi rasa bersalah sering kali dianggap sebagai masalah disiplin atau kenakalan ringan, bukan sebagai sinyal krisis yang memerlukan pendampingan. 

Dalam situasi ini, anak kembali belajar satu hal: diam lebih aman daripada berbicara.

Budaya sosial turut memperparah situasi tersebut. Dalam banyak komunitas miskin, penderitaan kerap dinormalisasi sebagai bagian dari hidup. 

Ketabahan dipuji, sementara keluhan dianggap kelemahan. Anak belajar untuk menahan, mengalah, dan tidak meminta. 

Nilai-nilai ini, meski lahir dari daya tahan hidup, dapat menjadi berbahaya ketika tidak disertai pendampingan emosional. 

Anak tumbuh dengan keyakinan bahwa ia tidak berhak merepotkan orang dewasa, bahkan ketika beban yang ia pikul melampaui kapasitasnya.

Dalam konteks ini, surat perpisahan YBS dapat dibaca sebagai dokumen sosial, bukan sekadar pesan personal. 

Ia adalah cermin dari kegagalan kolektif kita dalam membangun lingkungan yang memungkinkan anak merasa aman untuk hidup. 

OECD menegaskan bahwa kesejahteraan sosial dan emosional anak merupakan fondasi bagi keberhasilan pendidikan dan kualitas hidup jangka panjang (OECD, 2021). 

Anak yang tumbuh tanpa rasa aman cenderung mengalami kesulitan akademik, relasional, dan psikologis di masa depan, bahkan ketika kebutuhan materialnya relatif terpenuhi.

Karena itu, tragedi ini seharusnya mendorong perubahan paradigma dalam kebijakan dan praktik perlindungan anak. 

Perlindungan tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan material, tetapi harus mencakup pendampingan keluarga, literasi pengasuhan, layanan konseling dasar di sekolah, serta penguatan komunitas sebagai jejaring peduli. 

Sekolah perlu diposisikan kembali bukan hanya sebagai institusi pengajaran, tetapi sebagai ekosistem kesejahteraan anak, dengan wali kelas dan guru yang diperlengkapi untuk membaca dan merespons sinyal krisis psikososial.

Negara, di sisi lain, perlu memastikan bahwa program bantuan sosial terintegrasi dengan pendampingan keluarga dan layanan kesehatan mental anak. 

Bantuan yang tidak disertai kehadiran manusiawi berisiko menyisakan kekosongan emosional yang sama. 

Perlindungan sosial yang efektif bukan hanya tentang apa yang diberikan, tetapi tentang bagaimana kehadiran sistem membuat anak merasa dilihat dan dipedulikan.

Lebih dari itu, kita perlu menggeser cara pandang kita terhadap anak-anak dalam kemiskinan. 

Mereka bukan beban yang harus bertahan dalam keterbatasan, melainkan manusia muda yang berhak merasa dicintai, didengar, dan dilindungi. 

Tidak ada bantuan materi yang cukup ketika seorang anak merasa kehadirannya sendiri adalah masalah.

Ketika seorang anak memilih pergi, itu bukan semata kegagalan individu atau keluarga. 

Ia adalah tanda bahwa sistem sosial kita terlalu sunyi untuk mendengar jeritan yang paling pelan. 

Tragedi ini seharusnya menjadi pengingat bahwa perlindungan anak bukanlah soal belas kasihan, melainkan soal tanggung jawab kolektif untuk memastikan tidak ada anak yang merasa harus pergi agar orang dewasa bisa bernapas lega.

“Kemiskinan paling berbahaya bagi anak bukan ketika ia kekurangan, tetapi ketika ia merasa tidak ada tempat untuk berharap.” (*)