SURYAMALANG.COM, MALANG - Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin, angkat suara mengenai dinamika internal yang sedang bergejolak dan memicu keberatan sejumlah kader terhadap hasil Musda dan SK kepengurusan terbaru.

Di tengah memuncaknya friksi internal, Djoko Prihatin mengajak seluruh kader kembali bersatu membesarkan partai.

“Golkar ini rumah besar. Rumah yang dinaungi pohon beringin."

"Saya mengajak teman-teman pulang ke rumah besar dan bersama-sama membesarkan Golkar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dalam organisasi, loyalitas harus diarahkan pada aturan partai, bukan pada figur tertentu.

Baca juga: Kisruh Internal Partai Golkar Kota Malang Memanas, Kader Ajukan Somasi hingga Siapkan Gugatan PTUN

“Asalkan kader patuh pada aturan partai, dinamika yang melanggar hukum tidak akan terjadi."

"Yang harus diikuti adalah rumah besar partai, bukan patron terhadap sosok. Itu yang salah,” tegas Djoko Prihatin kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (5/2/2026).

Djoko menegaskan bahwa dinamika tersebut merupakan hal wajar dalam partai besar, dan ia menolak tegas tudingan adanya rekayasa elit dalam proses Musda.

“Golkar itu partai besar dan hidup. Dari dulu Musda Golkar selalu ramai, bahkan di era Ketua Sofyan Edi Jarwoko tiga periode pun begitu."

"Tapi setelah Musda, semua kembali berbaris rapi. Baru kali ini saja tidak bisa rapi meskipun sudah ada ketua terpilih,” ujar Djoko.

Dinamika sebagai Sinyal Tumbuh Aktif

Meski demikian, Djoko menilai dinamika ini justru menunjukkan bahwa Golkar Kota Malang tumbuh dan aktif.

Dalam program siniar bersama Surya, Djoko menyebut dinamika kali ini satu-satunya dinamika yang sampai ke meja ketua umum.

Menurut Djoko, kondisi yang terjadi saat ini unik karena sampai mendapat perhatian langsung dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

“Dari seluruh dinamika di daerah, satu-satunya yang sampai ke meja ketua umum ya Golkar Kota Malang,” ujarnya.

Djoko menekankan bahwa dalam struktur partai politik, keputusan tertinggi memang berada di tangan Ketua Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik.

Djoko turut menjelaskan kedekatannya dengan Bahlil Lahadalia bukan hal baru maupun sesuatu yang direkayasa.

Baca juga: Kisruh Internal Partai Golkar Kota Malang Berlanjut, Djoko Prihatin Dituding Miliki Ijazah Palsu

“Beliau mantan ketua umum saya di HIPMI. Beliau pernah ke Malang dan bertemu saya. Pertemuan itu berkesan, sehingga komunikasi sering terjadi,” katanya.

Saat dirinya mendaftar sebagai calon Ketua DPD Golkar Kota Malang, Djoko menyebut Bahlil merespons karena mengetahui rekam jejaknya.

“Beliau tahu saya berkarir dari bawah. Beliau ingin orang yang dikenalnya kompeten memimpin Golkar Kota Malang,” tambahnya.

Namun, Djoko menekankan bahwa dinamika seperti ini adalah hal lumrah di partai politik manapun.

“Semua partai pasti ada campur tangan ketua umum. Itu normal,” ujarnya.

Musda Berjalan Demokratis

Menanggapi tudingan kader yang menyebut adanya rekayasa elit, Djoko menegaskan bahwa proses Musda berlangsung demokratis.

“Tidak ada rekayasa elit. Kalau rekayasa itu kan penunjukan langsung. Tapi kami melalui Musda, mencari dukungan, mengikuti proses,” jelasnya.

Menurut Djoko, proses musyawarah daerah berjalan sebagaimana mestinya. Dinamika yang terjadi dianggap biasa.

"Justru itu menunjukkan partai berjalan,” katanya.

Agus menilai kepemimpinan Djoko tidak sah, termasuk mempertanyakan terbentuknya pengurus di tengah konflik yang sedang berlangsung.

“Ini pelecehan. Etika DPD Golkar sudah tidak ada. Semua prosedur dilanggar, aturan, dan sopan santun antar kader hilang berganti kepentingan kekuasaan,” tegas Agus.

Ia menyebut, SK DPD tetap diterbitkan meski para kader telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai. Menurutnya, tindakan tersebut adalah bentuk pengabaian terhadap mekanisme resmi penyelesaian sengketa internal partai.

Agus mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam kepengurusan baru Golkar Kota Malang. Ditemukannya nama-nama pengurus yang tidak mengetahui dirinya tercantum dalam SK.

Adanya pengurus berdomisili Kabupaten Malang yang justru masuk dalam struktur Kota Malang. Bahkan, satu keluarga ayah, ibu, hingga anak masuk dalam kepengurusan baru.

“Dari 125 pengurus, yang hadir saat pengesahan tidak lebih dari 30 persen. Itu menunjukkan bahwa banyak yang tidak setuju,” tambah Agus.

Ia juga menegaskan bahwa sejumlah kader akan mengirimkan surat penolakan karena namanya dicatut tanpa persetujuan.

Sebagai bentuk protes simbolik, kader Golkar juga mengirimkan karangan bunga bertuliskan ‘Turut Berduka Cita atas Matinya Kaderisasi Golkar’.