TRIBUNBANYUMAS.COM,SEMARANG  – Ratusan kepala desa di Kabupaten Banyumas yang tergabung dalam Paguyuban "Satria Praja" mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk mengadukan krisis anggaran di tingkat desa.

Mereka mendesak Pemerintah Provinsi melakukan pemerataan Bantuan Keuangan (Bankeu) menyusul merosotnya alokasi Dana Desa (DD) secara drastis pada tahun ini.

Ketua Umum Satria Praja Kabupaten Banyumas, Saifuddin, mengungkapkan bahwa saat ini kondisi keuangan desa tengah kritis akibat anggaran Dana Desa yang "terjun bebas".

Kondisi ini diperparah dengan adanya praktik tebang pilih dalam distribusi bantuan keuangan dari provinsi.

"Anggaran Dana Desa terjun bebas, jadi harapannya bantuan gubernur paling tidak ada pemerataan di tiap-tiap desa," tegas Saifuddin di sela pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Kamis (5/2/2026).

Baca juga: Tunjangan Rumah DPRD Banyumas Dihitung Ulang, Diserahkan Lembaga Appraisal

Kendala Koperasi Desa dan Polemik Puskesmas

Selain persoalan anggaran, para kepala desa juga melaporkan hambatan dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Saifuddin menyebut banyak desa kesulitan menyediakan lahan karena status tanah kas desa yang tidak jelas, terutama di wilayah terpencil.

"Kami butuh kejelasan regulasi, pelatihan, dan pendampingan agar para kepala desa tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari," tambahnya.

Isu lokal yang turut mencuat adalah pemindahan lokasi rencana relokasi Puskesmas Cilongok II.

Meski sudah ada ketetapan awal pada September 2025 untuk pindah ke Desa Kasegeran demi menghindari banjir, keputusan Bupati Banyumas yang mendadak mengubah lokasi tersebut memicu tanda tanya besar di kalangan perangkat desa.

Respon Gubernur dan Data KDMP

Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi langsung memerintahkan jajaran terkait untuk segera melakukan evaluasi.

Terkait Bankeu, Luthfi menginstruksikan Dispermasdesdukcapil agar mengakomodasi desa-desa yang belum menerima bantuan pada anggaran perubahan mendatang.

"Tolong upayakan semua desa terakomodir untuk bantuan gubernur," ujar Luthfi.

Baca juga: Wisata Lereng Slamet Hancur, Target Renovasi Rampung Sebelum Lebaran 

Mengenai kendala lahan koperasi, Gubernur menyarankan opsi kolaborasi antar-desa. Sebagai informasi, program KDMP di Jawa Tengah memiliki skala yang cukup besar. Data Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan:

8.523 unit KDMP telah berbadan hukum.

6.230 unit (74 persen) sudah beroperasi.

Total Modal: Rp34,1 Miliar dengan sekitar 200 ribu anggota.

Terkait polemik Puskesmas Cilongok II, Luthfi meminta Dinas Kesehatan Provinsi segera berkoordinasi dengan Pemkab Banyumas.

"Cari tahu penyebabnya, terutama alasan mendasar di balik pemindahan tempat relokasi tersebut," tutupnya. (Iwn)