TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memproyeksikan 144 paket program Padat Karya di tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp19,1 miliar.
Program bantuan sosial karya ini bertujuan menggerakkan perekonomian lokal dan diharapkan menyerap 5.025 tenaga kerja, khususnya bagi pengangguran, setengah penganggur, dan warga miskin.
"Mereka adalah tenaga kerja yang berasal dari masyarakat Kabupaten Sleman," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Sleman, Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningsih, dikutip Jumat (6/2/2026).
Terdapat 144 paket padat karya yang diproyeksikan dilaksanakan tahun ini. Jumlah paket tersebut bersumber dari APBD murni sebanyak 2 paket dengan nilai anggaran Rp 160 juta per lokasi. Selanjutnya 32 paket padat karya bersumber dari pokok pikiran (pokir) DPRD Sleman. Khusus pokir dewan inj rinciannya 6 paket senilai Rp 198,5 juta dan 26 paket lainnya senilai Rp 98,5 juta per lokasi.
Serupa tahun sebelumnya, pada tahun ini, Pemkab Sleman juga mendapatkan paket padat karya yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemda DIY sebanyak 110 paket. Antara lain 42 paket senilai Rp 198,5 juta per lokasi dan Rp 98,5 juta per lokasi sebanyak 68 paket. Ada enam bentuk pekerjaan infrastruktur yang dikerjakan padat karya yaitu corblok jalan, talud, saluran irigasi, saluran drainase, sumur resapan dan gorong-gorong.
Siti mengungkapkan selain membangun prasarana fisik penunjang aktivitas warga, tujuan dari padat karya adalah memberikan penghasilan sementara bagi warga penganggur, setengah penganggur, maupun warga miskin sebagai tenaga kerja. Mereka diberi upah selama pelaksanaan dengan Ketua Rp 95 ribu/hari, tukang Rp 90 ribu/hari dan pekerja Rp 85 ribu/hari. Pekerja padat karya juga didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Mekanisme pelaksanaannya dimulai dari identifikasi lokasi, kemudian Dinas menerima proposal sejak termin pertama tahun 2025. Berikutnya, setelah anggaran tersedia, calon lokasi sasaran akan diidentifikasi kembali atau survei ulang untuk kebutuhan dalam menyusun RAB.
"Jadi kredibilitas, akuntabilitas kita kedepankan. Sehingga bansos bisa dibagi dengan baik tapi infrastruktur yang dihasilkan juga baik. Faktanya infrastruktur yang dihasilkan padat karya biasanya lebih dari yang diharapkan, karena rasa memiliki masyarakat lebih tinggi," kata dia.(*)
