TRIBUNPADANG.COM, DHARMASRAYA — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tengah mematangkan langkah strategis untuk memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah ini diawali dengan koordinasi intensif bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri guna memastikan aspek legalitas dan kelayakan finansial perusahaan plat merah tersebut terpenuhi.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, melakukan audiensi langsung dengan Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dokumen studi kelayakan (feasibility study) yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten.
Dalam pemaparannya, Annisa menegaskan bahwa BUMD ini tidak hanya dirancang sebagai entitas pencari laba, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk mengintervensi pasar dan mengelola potensi lokal.
Baca juga: Head to Head Semen Padang vs Persita: Kabau Sirah Usung Misi Balas Dendam di Agus Salim
Profesionalisme dan keberlanjutan menjadi nilai utama dalam rancangan operasional perusahaan daerah tersebut.
Rencananya, BUMD Dharmasraya akan masuk ke sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi ekonomi masyarakat setempat. Sektor strategis yang dibidik meliputi industri penggilingan padi (Rice Milling Unit), serta pengelolaan aset lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU).
Selain sektor pangan, sektor perkebunan yang menjadi tulang punggung Dharmasraya turut menjadi prioritas.
BUMD diproyeksikan berperan dalam program peremajaan (replanting) kelapa sawit, pengolahan hasil sawit, hingga pengembangan industri pakan ternak untuk mengintegrasikan potensi pertanian daerah.
Merespons paparan tersebut, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan catatan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang diajukan. Penyesuaian pada beberapa poin krusial menjadi syarat mutlak sebelum BUMD resmi berdiri.
Hasil evaluasi pusat merekomendasikan adanya penyesuaian pada struktur permodalan. Penataan modal ini penting dilakukan agar selaras dengan regulasi tata kelola keuangan daerah yang ketat, guna menghindari risiko kegagalan usaha di masa depan yang dapat membebani APBD.
Baca juga: Potensi Hujan Guyur Pariaman dan Payakumbuh, Cek Prakiraan Cuaca 7 Kota Sumbar Hari Ini
Yudia juga menekankan pentingnya landasan hukum yang kokoh. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya diwajibkan segera merampungkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait penyertaan modal sebagai payung hukum utama operasional BUMD tersebut.
Bupati Annisa menyambut positif catatan dari Kemendagri tersebut. Pihaknya menyatakan siap melakukan penyesuaian dokumen secara bertahap dan terukur agar BUMD yang lahir nantinya memiliki fondasi yang kuat secara manajerial maupun finansial.
"Kami berkomitmen memastikan pendirian BUMD ini berjalan sesuai ketentuan. Tujuannya jelas: meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja baru, dan memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Annisa.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jakarta, Bupati Annisa juga menemui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni. Diskusi keduanya berfokus pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui berbagai skema pembiayaan yang tersedia di pusat.
Agus Fatoni menjelaskan bahwa pemerintah pusat menyediakan dukungan pembiayaan yang dialokasikan berdasarkan indikator kinerja.
Hal-hal seperti keberhasilan menekan inflasi, penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga kualitas penyerapan APBD menjadi tolok ukur utama.
Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci agar bantuan fiskal tersebut tepat sasaran.
Agus mengingatkan bahwa setiap skema pembiayaan harus dikelola secara akuntabel dan produktif demi menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.
Sebagai opsi tambahan untuk percepatan infrastruktur, Kemendagri menyarankan pemanfaatan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Opsi ini dipandang efektif untuk mendanai proyek strategis yang membutuhkan biaya besar namun memiliki dampak ekonomi luas.
Menanggapi opsi pembiayaan tersebut, Bupati Annisa menyatakan akan mengkaji setiap peluang secara cermat. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama agar beban pembiayaan di masa depan tetap dalam batas aman bagi postur keuangan Kabupaten Dharmasraya.(*)
