TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN- Pengelolaan Tambak dengan penanaman mangrove atau metode silvofishery mulai membuahkan hasil nyata bagi kelompok masyarakat petambak di Pulau Tias Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Setelah bertahun-tahun mengalami penurunan produksi, Tambak yang telah berusia lebih dari 20 tahun kini kembali produktif. Hasil panen udang bahkan meningkat hingga 80 hingga 100 persen setelah mangrove ditanam langsung di dalam area Tambak.

Cerita sukses ini disampaikan Herman, perwakilan Kelompok Masyarakat Tias Berkah, saat berbagi pengalaman di hadapan Menteri Kehutanan RI, Gubernur Kalimantan Utara, dan jajaran terkait.

“Alhamdulillah, setelah berjalan setahun penanaman mangrove, sekarang sudah saya rasakan hasilnya. Produksi meningkat signifikan,” ujar Herman.

Herman menjelaskan, penanaman mangrove dilakukan langsung di dalam petakan tambak dengan jarak dan jumlah yang telah ditentukan oleh pendamping program.

Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal Bingung, Tanah Tambak Sudah Disertifikatkan Masih Ada Petambak tak Ambil

Tambak yang sebelumnya telah lama beroperasi tanpa vegetasi mangrove mengalami degradasi lingkungan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya produktivitas udang dari tahun ke tahun.

“Tambak kami ini usianya sudah di atas 20 tahun. Sebelumnya memang mengalami penurunan hasil. Mungkin karena kondisi di dalam sudah gersang, tidak ada mangrove,” ungkapnya.

Sebelum penerapan silvofishery, hasil panen udang di petakan kecil seluas 5–7 hektare hanya mencapai 100 sampai150 kilogram per tiga bulan. Namun setelah mangrove tumbuh dan berusia sekitar satu tahun, hasil panen melonjak tajam.

“Sekarang bisa panen sampai 300 kilogram. Dulu cuma 150 kilogram  sekarang dobel,” kata Herman.

Tak hanya pada petakan kecil, dampak positif juga dirasakan pada petakan tambak berukuran besar. Jika sebelumnya hasil panen berkisar 500–700 kilogram, kini produksi bisa mencapai 1 ton per panen.

“Kalau yang petakan besar, sekarang bisa sampai satu ton. Ini betul-betul kami rasakan manfaatnya,” jelas Herman.

Saat ini, Herman mengelola empat petakan tambak di Pulau Tias, dan seluruhnya menunjukkan peningkatan hasil yang merata setelah penerapan silvofishery.

Baca juga: Petambak di Bulungan Khawatir Lahan Miliknya Diambil Pemerintah, Menhut: Itu Hoaks dan Fitnah

“Dari empat petak yang saya kelola, alhamdulillah sekarang hasilnya rata. Tidak ada lagi yang drop,” katanya.

Selain meningkatkan hasil panen, kehadiran mangrove di dalam tambak juga berdampak pada perbaikan kondisi lingkungan.

Menurut Herman, sebelumnya para petambak tidak pernah benar-benar memahami dampak lingkungan terhadap tambak mereka.

“Selama ini kami jalan saja, tidak tahu dampak lingkungannya seperti apa. Setelah ada mangrove, baru terasa bedanya,” ujarnya.

Meski di beberapa wilayah lain terdapat dampak pencemaran limbah, seperti limbah sawit dan batu bara, Herman menyebut kondisi di wilayah Pulau Tias hingga saat ini masih aman.

“Di daerah saya alhamdulillah belum terdampak,” katanya.

Meski terbukti berhasil, Herman mengakui masih banyak petambak yang belum menerapkan metode ini karena keterbatasan informasi dan kurangnya sosialisasi langsung ke lapangan.

“Banyak teman-teman yang belum paham. Sosialisasi ke lapangan masih kurang,” ujarnya.

Ia pun mengajak petambak lain untuk melihat langsung hasil penerapan silvofishery di tambaknya.

“Kalau ada waktu, silakan datang ke lokasi saya. Biar lihat langsung hasilnya,” kata Herman.

Kelompok Masyarakat Tias Berkah yang beranggotakan 12 orang juga menerima bantuan usaha kelompok untuk meningkatkan pendapatan petambak.

Bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha penggemukan kepiting, mulai dari penyediaan bibit, pakan, drum penampungan, keranjang, hingga timbangan.

“Intinya untuk mendukung peningkatan penghasilan kelompok,” jelasnya.

Dari sisi harga, Herman menyebut harga udang dan kepiting saat ini masih relatif stabil. Untuk kepiting ukuran 20, harga berkisar Rp200 ribu per kilogram sementara ukuran 40–50 masih di kisaran Rp100 ribu per kilogram.

“Kalau mendekati Imlek, harga kepiting biasanya naik. Itu sudah dari dulu,” katanya.

Sementara harga udang relatif tidak terpengaruh musim, meski kerap dipengaruhi isu panen dari daerah lain.

Di akhir penyampaiannya, Herman juga menyinggung persoalan sertifikat lahan tambak yang hingga kini belum seluruhnya diterima petambak.

Ia menyebut pengurusan sertifikat melalui program PTSL sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, namun belum seluruhnya terbit.

“Mudah-mudahan dengan adanya perhatian pemerintah sekarang, ini bisa dikomunikasikan kembali,” harapnya.

Keberhasilan kelompok petambak Pulau Tias ini menjadi bukti bahwa silvofishery bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga mampu mengembalikan kejayaan tambak rakyat.

Terakhir ia juga mengharapkan adanya fasilitasi untuk laboratorium agar bisa mengukur dan memiliki ilmu tentang ph air. Karena terus terang lanjutnya petambak selama ini hanya asal menabur bibit.

Menjawab hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan pengalaman Herman adalah salah satu bagian  program rehabilitasi mangrove sebagai contoh praktik baik atau best practice. Ia menilai, penanaman mangrove justru meningkatkan produktivitas tambak. 

Menurut Menhut, tambak yang tidak memiliki mangrove lambat laun akan mengalami penurunan kualitas lingkungan, sehingga berdampak pada hasil produksi.

Ia pun menyinggung pentingnya pengelolaan kualitas air tambak, termasuk dukungan pemanfaatan laboratorium sederhana untuk mengukur pH air yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan biota tambak. Untuk dukungan ini pihaknya meminta pemprov berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Makhluk hidup itu hidupnya di air. Kalau airnya tidak diukur dengan baik, itu akan mempengaruhi perkembangan tambak,” katanya.

Di akhir sambutannya, Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari kelompok masyarakat, pemerintah daerah, hingga jajaran Kementerian Kehutanan, atas kerja sama yang telah terbangun.

“Pemerintah punya otoritas dan kekuasaan, tapi juga punya keterbatasan, baik dana maupun sumber daya manusia. Satu-satunya solusi adalah kerja sama dan sama-sama kerja,” tegasnya.

Ia menilai, tanpa kolaborasi dengan puluhan kelompok masyarakat, program rehabilitasi mangrove dan sertifikasi tambak tidak akan berjalan optimal.

“Oleh karena itu, atas nama Kementerian Kehutanan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja sama kita semua,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah