TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Wahdah Islamiyah sekaligus tokoh ulama berpengaruh di Indonesia, Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin, menilai tidak diajaknya Palestina untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perjanjian sebagai hal yang positif.

Adapun, negara-negara yang telah bergabung dalam BoP ini ada sebanyak 27, termasuk Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk bergabung BoP itu dengan alasan untuk menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional, seperti solusi dua negara penyelesaian konflik Palestina-Israel.

BoP ini merupakan lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang bertujuan untuk mengawasi pengakhiran permanen perang di Gaza, penyelesaian krisis sandera, perlindungan warga sipil, rekonstruksi Jalur Gaza, serta kemajuan proses perdamaian Israel–Palestina yang berkelanjutan.

Namun, publik mengkritik BoP karena tidak melibatkan Palestina di dalamnya karena pihak yang berkonflik justru tidak diajak langsung dalam pengambilan keputusan.

Meski beda pandangan, Zaitun tetap menghormati pendapat orang lain terkait BoP ini karena tidak melibatkan Palestina.

"Kebanyakan orang mempersoalkan BoP, BoP ini tidak ada gunanya karena Palestina tidak diajak, tentu saya hormati pandangan orang, tapi kalau saya dalam pandangan lain bahwa ketika Palestina tidak diajak, itu sementara ini lebih positif," katanya, Sabtu (7/2/2026), dikutip dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

"Kenapa? Karena kalau Palestina diajak, siapa yang diajak? Apakah otoritas atau para pejuang Gaza, biasanya otoritas, sementara selama ini dalam genosida 2 tahun, otoritas tidak berfungsi, yang lebih eksis para pejuang di Gaza," sambungnya.

Selain itu, sisi positif lainnya, kata Zaitun, Palestina tidak akan terikat dalam perjanjian BoP yang telah dibuat oleh Trump tersebut.

"Kalau kembali pada perjanjian Hudaibiyah, ini subhanallah, mudah-mudahan ini akan terwujud, bahwa ketika pejuang Gaza, pejuang Palestina tidak ikut di BoP, mereka tidak terikat dengan perjanjian itu," ucapnya.

Sementara soal aspirasi warga Palestina, menurut Zaitun, akan terus diperjuangkan oleh negara lain dalam forum BoP, seperti Turki, Qatar, Saudi Arabia, bahkan Indonesia.

Baca juga: Prabowo Terlanjur Gabung Board of Peace, Dino Patti Djalal: Waspadai Trump dan Israel

"Kita yakin semua ini akan memperjuangkan aspirasi itu. Kalau ada orang meragukan perjuangan Turki dan Qatar, dia patut introspeksi diri, apa yang sudah dia lakukan untuk Palestina."

"Sementara Qatar dan Turki itu sepanjang waktu yang lama membantu Palestina, konkret banget (bantuannya)," tegasnya.

Adapun, BoP resmi diluncurkan di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Lembaga yang dibentuk oleh Trump ini bertujuan untuk mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, memantau proses stabilisasi dan rehabilitasi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil berdasarkan hukum internasional.

Dewan eksekutif organisasi yang akan dipimpin langsung oleh Trump ini beranggotakan sejumlah tokoh penting dunia yang anggota disebut-sebut diwajibkan membayar iuran sekitar Rp16 triliun hingga Rp17 triliun untuk menjadi anggota tetap. 

Jika tidak, negara yang bergabung tetap bisa menjadi anggota selama tiga tahun.

Daftar 27 Negara Gabung BoP

1. Albania
2. Argentina
3. Armenia
4. Azerbaijan
5. Bahrain
6. Belarus
7. Bulgaria
8. Kamboja
9. Mesir
10. El Salvador
11. Hungaria
12. Indonesia
13. Yordania
14. Kazakhstan
15. Kosovo
16. Kuwait
17. Mongolia
18. Maroko
19. Pakistan
20. Paraguay
21. Qatar
22. Arab Saudi
23. Turki
24. Uni Emirat Arab
25. Amerika Serikat
26. Uzbekistan
27. Vietnam

20 Perjanjian atau Rencana Damai Trump dalam BoP

Mengutip dari Channel News Asia, berikut selengkapnya 20 poin rencana Trump dalam BoP:

1. Gaza dijadikan zona bebas teror yang tidak mengancam negara tetangga
2. Gaza dibangun kembali demi kepentingan rakyatnya
3. Jika disepakati, perang segera berakhir, operasi militer dihentikan, dan pasukan Israel mundur ke garis yang disepakati
4. Dalam 72 jam sejak Israel menerima kesepakatan, semua sandera hidup maupun tewas dikembalikan
5. Israel akan membebaskan 250 narapidana seumur hidup dan 1.700 tahanan Gaza pasca 7 Oktober 2023, termasuk perempuan dan anak-anak. Untuk setiap jenazah sandera Israel, Israel menyerahkan 15 jenazah warga Gaza
6. Anggota Hamas yang berkomitmen damai akan mendapat amnesti, sementara yang ingin pergi diberikan jalur aman
7. Bantuan kemanusiaan segera masuk, termasuk perbaikan infrastruktur dasar
8. Distribusi bantuan dilakukan lembaga internasional seperti PBB dan Bulan Sabit Merah. Rafah akan dibuka dengan mekanisme kesepakatan 19 Januari 2025
9. Gaza dipimpin komite teknokrat Palestina dengan pengawasan badan internasional baru bernama “Board of Peace” yang diketuai Trump. Badan ini menangani kerangka pembangunan hingga Otoritas Palestina siap mengambil alih
10. Panel ahli akan merancang rencana pembangunan ekonomi Gaza
11. Zona ekonomi khusus dengan tarif preferensial dibentuk bersama negara mitra
12. Tidak ada paksaan bagi warga untuk keluar Gaza, dan yang keluar bebas kembali
13. Hamas dan faksi lain tidak boleh terlibat dalam pemerintahan Gaza. Infrastruktur militer dihancurkan di bawah pengawasan internasional
14. Negara mitra regional menjamin Gaza tidak menjadi ancaman
15. AS bersama mitra Arab membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang melatih polisi Palestina dan membantu keamanan perbatasan
16. Israel tidak akan mencaplok Gaza. Pasukan IDF mundur bertahap sesuai standar keamanan yang disepakati bersama ISF dan AS
17. Jika Hamas menolak, rencana tetap dijalankan di wilayah Gaza yang sudah bebas teror
18. Dialog lintas agama digelar untuk mendorong toleransi dan koeksistensi damai
19. Jika reformasi PA terlaksana, jalur menuju negara Palestina terbuka
20. AS akan memfasilitasi dialog Israel-Palestina untuk mencapai koeksistensi damai dan sejahtera

(Tribunnews.com/Rifqah)