Oleh: Hendrikus Maku, SVD
Dosen IFTK Ledalero, tinggal di Civita Youth Camp, Ciputat, Tangerang Selatan.

POS-KUPANG.COM - Tragedi seorang anak kelas IV SD di Ngada yang memilih mengakhiri hidupnya karena tidak memiliki buku tulis dan pulpen seharusnya menggetarkan nurani kita seperti azan subuh yang membelah sunyi. 

Di balik dinamika keluarga dan tekanan batin yang mungkin melingkupinya, ada satu fakta telanjang yang tak boleh terus kita tutupi: kemiskinan dan ketimpangan akses pendidikan masih merampas masa depan anak-anak kita dari hal paling sederhana.

Baca juga: Opini: Tragedi di Ngada-Lemahnya Pendidikan Iman bagi Anak-anak 

Ironis rasanya. Di negeri yang konstitusinya menjanjikan pendidikan untuk semua, dan ajaran agamanya memuliakan ilmu sebagai nur (cahaya), seorang bocah justru tersandung pada batas seremeh alat tulis. 

Dugaan tragis bahwa kehilangan selembar buku bisa merenggut nyawa membuat kita harus bertanya: apakah negara yang bertumpu pada anggaran triliunan benar-benar hadir di ruang kelas paling sunyi? 

Jika kasih sayang (raḥmah) tidak menjelma menjadi kebijakan yang dekat, cepat, dan nyata, maka yang padam bukan sekadar cahaya belajar—melainkan martabat kita sebagai bangsa.

Ketika Peradaban Runtuh Karena Absennya Sebatang Pena

Sejak Plato hingga Ki Hadjar Dewantara, pendidikan selalu menjadi fondasi peradaban. 

Jepang, Finlandia, Korea Selatan, dan Singapura menunjukkan bahwa kemajuan tidak lahir dari gedung megah, tetapi dari ruang kelas yang manusiawi: guru dihargai, siswa dijaga martabatnya, fasilitas dasar terpenuhi.

Tragedi di Ngada menghantam kesadaran kita: sebelum berbicara tentang kurikulum baru, literasi digital, atau transformasi pendidikan, pastikan terlebih dahulu tidak ada lagi anak Indonesia yang terhalang belajar hanya karena tidak mampu membeli alat tulis.

Pendidikan Dasar “Gratis”, Tapi Tidak Pernah Benar-benar Gratis

Selama bertahun-tahun kita dikisahkan bahwa pendidikan dasar gratis. BOS, PIP, dan berbagai program hadir sebagai bukti. 

Namun bagi keluarga miskin, “gratis” sering bermetamorfosis menjadi beban tersembunyi: seragam, fotokopi, transportasi, hingga selembar buku tulis.

Tragedi di Ngada merobek ilusi itu. Jika alat tulis—simbol paling sederhana dari proses belajar—masih bisa menjadi beban mematikan, maka pendidikan kita belum sungguh-sungguh gratis, dan amanah negara terhadap anak-anak paling rentan belum tertunaikan.

Lebih dari sekadar soal ekonomi, ini adalah persoalan kemiskinan struktural yang selama ini dinormalisasi. 

Di banyak wilayah, terutama Indonesia Timur, kemiskinan bukan lagi tragedi—melainkan pemandangan biasa. 

Padahal bagi seorang anak, dunia sangat kecil: rumah, sekolah, teman, orang tua. Ketika satu pilar retak, seluruh dunianya runtuh.

Di Antara Anggaran Triliunan dan Alat Tulis yang Tak Terbeli

Negara boleh berbicara tentang program besar. Namun bagi banyak anak di pelosok, kehadiran itu terasa jauh dan abstrak. 

Negara tidak tampak ketika seorang anak datang ke sekolah tanpa buku; tidak terdengar ketika seorang bocah memikul tekanan seorang diri; tidak hadir ketika tanda bahaya masih kecil dan seharusnya mudah dicegah.

Kelemahan koordinasi antarkementerian—pendidikan, sosial, kesehatan, dan perlindungan anak—kembali menjadi sorotan. Bantuan sering terjebak dalam prosedur: diverifikasi, disahkan, dicatat. 

Seolah birokrasi lebih penting daripada kemanusiaan—bahkan lebih penting daripada nyawa.

Di sekolah, suasana belajar pun kehilangan kehangatan. Guru dibebani administrasi dan target akademik yang membuat perhatian pada kondisi emosional siswa kerap terabaikan. 

Tanpa ruang aman, anak-anak kehilangan tempat untuk bersandar, mengeluh, dan meminta tolong.

Luka yang Tidak Terlihat: Kesehatan Mental Anak

Di balik angka partisipasi sekolah yang setiap tahun dirayakan, ada luka yang kita abaikan: kesehatan mental anak-anak kita. 

Banyak sekolah tanpa konselor, puskesmas tanpa psikolog, dan orang tua tanpa literasi memadai untuk membaca tanda bahaya. Dunia anak sangat rapuh; satu penolakan kecil saja dapat terasa seperti pintu yang tertutup selamanya.

Yang dibutuhkan bukan retorika empati, melainkan kebijakan yang bekerja: konselor di setiap sekolah, psikolog di puskesmas, pelatihan bagi guru dan orang tua, dan jalur rujukan yang cepat dan sederhana. 

Kesehatan mental bukan pelengkap kurikulum, tetapi syarat minimal keselamatan anak.

Moral Kolektif Kita yang Runtuh

Bocah dari Ngada tidak meminta fasilitas modern, gedung mewah, atau reformasi kurikulum. Ia hanya membutuhkan buku tulis. 

Ketika negara gagal memenuhi kebutuhan sekecil itu, kita harus berani berkata jujur: yang runtuh bukan sekadar satu nyawa kecil, tetapi moral kolektif bangsa.

Bangsa yang besar bukan hanya diukur dari anggaran dan program megah, tetapi dari seberapa dekat perhatian negara menjangkau seorang anak yang paling rentan di pelosok negeri. 

Di Ngada, seorang anak telah pergi sebelum waktunya. Pertanyaannya: berapa banyak lagi yang harus menyusul sebelum kita benar-benar tersadar? (*)