TRIBUNMANADO.CO.ID,SULUT – Panitia pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) bertemu dengan Gubernur Sulawesi Utara.

Mereka diterima Gubernur Yulius Selvanus Komaling di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Minggu (8/2/2026).

Jelas tujuannya diskusi terkait usulan pemekaran BMR.

Baca juga: Mengenal 5 Bahasa Daerah Sulawesi Utara yang Dituturkan di Bolaang Mongondow Raya

Jarak antara Kota Manado Ibukota Provinsi Sulawesi Utara dan Kotamobagu 181 kilometer.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur YSK berdialog langsung dengan sejumlah tokoh panitia pembentukan Provinsi BMR, di antaranya mantan Wakil Wali Kota Kotamobagu Jainudin Damopolii, mantan Anggota DPRD Denny Mokodompit, Hairil Paputungan, hingga Didi Musa.

Pada kesempatan itu, YSK menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjanjikan pemekaran Provinsi BMR saat masa kampanye Pemilihan Gubernur.

“Saya tidak pernah menjanjikan akan ada pemekaran BMR waktu kampanye Pilgub. Karena saya melihat kondisi BMR saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsi,” tegas YSK.

Menurutnya, salah satu persoalan utama di wilayah Bolaang Mongondow adalah potensi sumber daya alam yang belum memberi dampak signifikan bagi pendapatan daerah

“Saya melihat di Bolmong ada potensi besar, terutama tambang emas. Tapi selama ini tidak pernah benar-benar menjadi pendapatan daerah, hanya dinikmati orang-orang tertentu saja. Ini yang sekarang sedang saya upayakan,” ujar YSK.

Gubernur Sulut itu menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah BMR mulai menunjukkan peningkatan.

“Pertumbuhan ekonomi dan IPM sekarang sudah meningkat, apalagi kalau sektor pertambangan bisa kita kelola dengan baik dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

YSK juga menilai bahwa berbagai program pemerintah provinsi saat ini justru banyak difokuskan di wilayah Bolaang Mongondow Raya.

“Kalau dilihat, program saya sebagai Gubernur justru lebih banyak di BMR dan itu sedang saya lakukan sekarang,” katanya.

Namun demikian, YSK menegaskan bahwa secara objektif BMR saat ini belum sepenuhnya siap untuk dimekarkan menjadi provinsi baru, meski proses persiapan terus berjalan.

“Kalau mau jujur, sekarang BMR belum siap, tapi sedang dalam tahap persiapan. Mau DOB silakan, tapi harus mengikuti seluruh persyaratan DOB. Jangan sampai itu justru menjadi beban bagi daerah induk,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar panitia tidak terburu-buru dan terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan administratif dan indikator ekonomi.

“Kita harus lihat PDRB-nya, supaya benar-benar bisa menjadi PAD. Saat ini siapkan dulu, karena memang belum lengkap semua persyaratannya,” ujar YSK.

Selain itu, pemerataan Indeks Pembangunan Manusia juga menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Sulut.

“IPM harus merata di setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, dan itu yang sedang saya perjuangkan di Bolmong,” tandasnya.

Di akhir pertemuan, YSK meminta panitia pembentukan Provinsi BMR untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan.

“Siapkan kelengkapan berkas yang ada, lalu laporkan kepada saya,” pungkas Gubernur YSK.(REN)