Tribunlampung.co.id, Pringsewu – Kerusakan parah pada ruas jalan penghubung Pringsewu–Pesawaran menuai sorotan berbagai pihak.
Aksi warga yang menanam pohon pisang dan melakukan gogoh lele di badan jalan rusak dinilai menjadi sinyal serius atas persoalan tata kelola infrastruktur di Kabupaten Pringsewu.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Lampung sekaligus Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Daerah Erwin Octavianto menilai kerusakan jalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata.
Menurutnya, jalan merupakan barang publik yang berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Ketika kualitas jalan menurun dan tidak tertangani, masyarakat harus menanggung biaya tambahan, mulai dari meningkatnya biaya transportasi, risiko kecelakaan, hingga terganggunya distribusi barang,” ujar Erwin kepada Tribunlampung.co.id, Senin (9/2/2026).
Baca juga: Nasib PKL yang Acungkan Golok ke Wali Kota Bekasi
Ia menjelaskan, kerusakan jalan berdampak langsung pada meningkatnya biaya operasional kendaraan, konsumsi bahan bakar, serta waktu tempuh.
Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga barang, terutama kebutuhan pokok yang sangat bergantung pada distribusi darat.
Persoalan infrastruktur di Pringsewu, lanjut Erwin, semakin kompleks akibat keterbatasan fiskal daerah.
Kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 triliun, sementara kemampuan anggaran daerah baru sekitar 10 persen dari kebutuhan tersebut.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan fiskal antara kebutuhan layanan publik dan kapasitas APBD.
Dominasi belanja rutin dan belanja pegawai dinilai mempersempit ruang fiskal untuk pemeliharaan jalan, sehingga perbaikan kerap tertunda dan berujung pada kerusakan berat.
Dari sisi transportasi, ruas jalan Pringsewu–Pesawaran memiliki fungsi strategis sebagai jalur distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja antarwilayah.
Kerusakan jalan tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga regional, termasuk pada sektor pertanian, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan.
Terkait solusi, Erwin mendorong pemerintah daerah untuk melakukan prioritisasi perbaikan jalan berdasarkan fungsi dan dampak ekonominya. Ruas dengan tingkat konektivitas tinggi perlu didahulukan agar belanja infrastruktur memberikan manfaat ekonomi yang maksimal.
Selain itu, ia menekankan pentingnya optimalisasi sumber pembiayaan alternatif, seperti dukungan pemerintah provinsi, dana alokasi khusus, serta skema kerja sama antar daerah. Reformulasi kebijakan pemeliharaan jalan dari pola reaktif ke preventif juga dinilai mendesak guna menekan biaya jangka panjang.
“Transparansi informasi kepada publik terkait status dan kewenangan jalan juga penting agar masyarakat memahami keterbatasan yang dihadapi pemerintah,” katanya.
Menurut Erwin, persoalan kerusakan jalan bukan semata soal anggaran, melainkan juga keberanian pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan yang berpihak pada konektivitas dan produktivitas masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pringsewu Rusmanto menanggapi aksi protes warga Pekon Jati Agung, Kecamatan Ambarawa yang menggelar gogoh lele di kubangan jalan rusak.
Menurut Rusmanto, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas kondisi jalan yang sudah lama tidak diperbaiki sekaligus permohonan agar pemerintah daerah segera memberikan perhatian terhadap infrastruktur yang memprihatinkan.
“Itu salah satu bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kondisi jalan, sekaligus permohonan agar pemerintah segera memperbaikinya,” kata Rusmanto kepada Tribunlampung.co.id, Senin (9/2/2026).
Ia menekankan, jalan tersebut merupakan akses penting bagi aktivitas masyarakat, dan pemerintah daerah harus bersikap tanggap, terutama jika jalan itu menjadi jalur penghubung yang ramai serta menunjang kegiatan ekonomi warga.
“Kalau itu memang jalan akses masyarakat yang ramai, seyogianya pemerintah harus segera membangun,” ujarnya.
Meski demikian, Rusmanto mengakui kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan pembangunan secara menyeluruh.
Namun, ia menilai penanganan sementara tetap perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bagi pengguna jalan.
“Setidaknya bisa dilakukan perbaikan sementara agar tidak menimbulkan lubang besar yang membahayakan pengguna jalan,” tambahnya.
Komisi III DPRD Pringsewu akan menindaklanjuti aspirasi warga dan mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret sesuai kewenangannya.
Warga Pekon Jati Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung, melakukan aksi protes atas jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki Pemkab Pringsewu selama sembilan tahun.
Mereka kompak menggelar Gogoh Lele di jalan tersebut pada Minggu (8/2/2026).
Tradisi ini, yang juga dikenal sebagai Gogoh Iwak, adalah menangkap ikan lele secara langsung dengan tangan kosong, tanpa alat pancing, jaring, atau peralatan lainnya.
Kata "gogoh" berasal dari bahasa Jawa yang berarti mencari atau meraba-raba sesuatu di air atau lumpur menggunakan tangan.
Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan warga terhadap kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki.
Aksi tersebut dilakukan di salah satu ruas jalan utama yang dinilai sebagai akses yang menghubungkan aktivitas ekonomi warga.
Jalan tersebut dipenuhi lubang dan genangan air, sehingga menyerupai kolam dan dinilai membahayakan pengguna jalan.
Kepala Pekon Jati Agung Paryono mengatakan, kerusakan jalan tersebut telah terjadi sejak lama dan belum pernah tersentuh perbaikan.
Ia menyebut, kondisi jalan rusak itu sudah berlangsung sekitar sembilan tahun.
“Sudah sekitar sembilan tahun jalan ini rusak dan selama itu belum ada perbaikan,” kata Paryono.
Menurutnya, aksi gogoh lele itu merupakan murni aspirasi warga yang berharap pemerintah segera memberikan perhatian.
Jalan tersebut memiliki peran penting karena menjadi jalur industri dan penopang perekonomian masyarakat Jati Agung dan sekitarnya.
“Ini jalan industri dan sangat sibuk. Jalan ini menopang perekonomian Pekon Jati Agung dan wilayah sekitarnya,” ujarnya .
Paryono berharap, aksi tersebut dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus pengingat agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan yang layak.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada perbaikan nyata.
“Harapannya ke depan jalan ini bisa lebih diperhatikan dan segera dibangun,” pungkasnya .
(Tribunlampung.co.id / Oky Indrajaya)
