TRIBUNGAYO.COM - Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sempat terjadi dualisme kepengurusan.
Kondisi ini menjadi turunkan kepercayaan masyarakat dan berbagai kalangan terhadap organisasi pers tertua di Indonesia ini.
Namun, Dahlan Dahi sebagai anggpta Dewan Pers berhasil menyatukan sehingga organisasi ini dikukuhkan kembali menjadi satu kepengurusan.
Terkait prestasi tersebut, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir menyebut figur Dahlan Dahi sebagai pribadi yang Ikhlas, tulus dan telaten mengurai konflik panjang dua kubu PWI.
Karena itu, Dahlan yang menjabat sebagai anggota Dewan Pers, layak menerima penghargaan.
Dahlan Dahi sebagai pribadi maupun anggota Dewan Pers memperoleh PWI Awards dari Persatuan Wartawan Indonesia atas jasa-jasanya mewujudkan soliditas dan persatuan kembali PWI.
Penghargaan itu diterima pada forum Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (9/2/2026).
Plakat penghargaan diberikan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, juga ada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Gubernur Banten Andra Soni, dan ribuan hadirin.
Masih menurut Akhmad Munir, pemberian penghargaan kepada Dahlan Dahi yang menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network, atas alasan kehadirannya sebagai figur yang menyelesaikan konflik dan dualisme kepemimpinan organisasi PWI.
Tahun 2024 hingga 2025, terjadi dua kubu di PWI yaitu antara ketua umum hasil Kongres Bandung 2023 Hendry Chairuddin Bangun dan Ketua Umum PWI versi Kongres Luar Biasa Jakarta 2024 Zulmahsyah Sakedang.
"Kami memberi award kepada figur anggota Dewan Pers Dahlan Dahi adalah atas jasa-jasa beliau yang bisa mempertemukan dan menyelesaikan konflik dualisme PWI. Beliau bisa merajut kembali perbedaan-perbedaan keras antara Bang HCB dan Bang Zul," katanya.
"PWI yang tadinya mengalami dualisme, alhamdulillah berkat ketelatenan, keikhlasan dan ketulusan mas Dahlan Dahi, akhirnya tercapai kesepakatan untuk digelar Kongres Persatuan PWI 2025," ujar Munir dalam wawancara dengan Tribunnews.com, usai acara.
Sehari sebelumnya, saat memberi sambutan pada acara silaturahmi para pemimpin redaksi dan wartawan senior bersama pimpinan Astra di Hotel Aston, Serang, Banten, Minggu (8/2/2026), Munir juga mengungkapkan persatuan PWI yang telah diraih usai Kongres Persatuan PWI 30 Agustus 2025.
"Alhamdulillah, kita dapat berjumpa pada saat ini. Saya senang, PWI dapat bersatu kembali, setelah terjadi dualisme kepengurusan tahun lalu. Upaya penyatuan PWI telah dilakukan banyak pihak, termasuk Wamen Komdigi Pak Nezar Patria. Ketika solusi hampir didapat, sayangnya gagal. Sampai pada upaya baik dan ikhlas sahabat kita, anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, yang mempersatukan PWI," kata Munir.
Menanggapi penghargaan yang diberikan kepadanya, Dahlan Dahi berterima kasih kepada para pihak.
"Seremoni penghargaan adalah melestarikan dan mewariskan nilai baik, tentang ketulusan, kerja keras, dan dedikasi untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita dan kelompok kita. Nilai baik untuk publik. PWI adalah institusi yang bekerja untuk publik. Semoga makin kuat dan makin besar kontribusinya untuk publik," ujar Dahlan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga mengatakan rasa sukacita PWI dapat bersatu kembali. Hal itu dikemukakan politisi Partai Golkar, itu ketika menyampaikan kata sambutan pada Konvensi Media Massa Nasional di Hotel Aston, Minggu (8/2/2026) sore.
"Senang rasanya dapat berjumpa dengan senior-senior wartawan semua di arena Hari Pers 2026. Tahun 2025, kami selaku pemerintah tidak hadir pada HPN karena saat itu dilaksakan di dua tempat (dua kelompok). Syukurlah, sekarang sudah bersatu," kata Meutya, yang mantan wartawan.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi profesi wartawan pertama yang didirikan pada 9 Februari 1946 di Surakarta, Jawa Tengah.
Menurut Ketua Dewan Pers Prof Komarudin Hidayat, PWI adalah organisasi wartawan tertua yang menjadi konstituen Dewan Pers.
"Saat ini ada sebelas organisasi wartawan dan asosiasi perusahaan media yang menjadi konstituen Dewan Pers. Dan PWI adalah organisasi wartawan tertua, yang pertama lahir, kemudian disusul adik-adiknya," kata Komarudin, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta 2005-2010.
Hari lahir PWI diperingati sebagian wartawan sebagai Hari Pers Nasional.
Peringatan tahunan itu mulai dilakukan setelah Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 yang menetapkan tanggal itu sebagai Hari Pers Nasional (HPN).
Sebagian organisasi wartawan lainnya, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), menolak HPN pada 9 Februari.
Menurut kedua organisasi pers ini, setelah Soeharto jatuh tahun 1998, ada sejumlah perubahan penting yang terjadi dalam bidang media yaitu koreksi regulasi Orde Baru.
Dahlan Dahi, lahir di Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, 1971.
Naluri jurnalis Dahlan Dahi diperoleh saat aktif di media kampus ketika mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
Dahlan memulai karier jurnalis profesional pada Surat Kabar Harian Surya, pers daerah milik Kompas Gramedia, pada 1 Januari 1994.
Awal era reformasi, euforia demokrasi memungkinkan dengan mudah lahirnya perusahaan penerbitan pers.
PT Indopersda Primamedia, menerbitkan tabloid politik Bangkit.
Dahlan menjadi koordinator peliputan mengerjakan tabloid Bangkit bersama almarhum Uki M Kurdi, almarhum Achmad Subechi, dan tim lainnya.
Pada saat konflik Teluk, dan penggulingan Presiden Irak Saddam Hussein, tahun 2003, Dahlan bertugas meliput ke Timur Tengah.
Ia mereportase untuk koran-koran Persda, seperti Surya (Jatim), Banjarmasin Post dan Metro Banjar (Kalsel), Sriwijaya Post (Sumsel), Serambi Indonesia (Aceh), Pos Kupang (NTT), Bangka Pos, dan Metro Bandung (Jabar). Juga laporan untuk stasiun televisi TV7.
Pada kurun waktu bersamaan, Pers Daerah Kompas Gramedia mulai mengembangkan koran merek Tribun, dengan Harian Tribun Kaltim terbit perdana 8 Mei 2003.
Sepulang tugas di Irak, akhir 2003, Dahlan kemudian mendapat tugas baru bersama Uki M Kurdi mendirikan Surat Kabar Harian Tribun Timur (tribun-timur.com), yang terbit perdana 10 Februari 2004, dan kemudian menjadi Editor in Chief (Pemimpin Redaksi) Tribun Timur, 1 Januari 2009.
Seterusnya, karier Dahlan melejit menjadi General Manager Tribunnews, Director of Digital Tribunnews.com, dan Vice President of Entertainment News Kompas Gramedia.
Lalu sejak 1 Juli 2019, Dahlan mendapat amanah menjadi Chief Digital Officer KG Media, membawahi unit media berbasis digital di KG Media yakni Kompas.com, Kompas.TV, Kontan.co.id, Tribunnews. com, Grid Network dan Sonora.id.
Puncaknya, 1 November 2020, ia menjabat Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network.
Di bawah kepemimpinan Dahlan, Tribun Network berkembang pesat menjadi media online yang mengelola 70 website dan 21 surat kabar harian, dan kini memiliki kantor di 42 kota tersebar di 37 provinsi.
Tribun Nework hadir di semua provinsi Indonesia, minus Papua Pegunungan.
Tribun Network merupakan media online dengan jumlah pembaca terbesar di Indonesia.
Baca juga: Hari Pers Nasional 2026, Dahlan Dahi Raih Penghargaan atas Jasanya Mewujudkan Solidaritas di PWI
Didukung Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Dahlan terpilih menjadi anggota Dewan Pers 2025-2028.
BPPA mulai menjalankan tugas sejak Agustus 2024. Sebelum memilih sembilan anggota Dewan Pers, pada 19 Februari 2025, BPPA menyeleksi para pelamar menjadi 18 calon yang mewakili tiga unsur yaitu, wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat.
Masing-masing unsur diwakili oleh enam calon. Dari 18 calon inilah kemudian terpilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2025-2028.
Sembilan anggota Dewan Pers 2025-2028 adalah:
Dari unsur wartawan:
Abdul Manan (Aliansi Jurnalis Independen/AJI)
Maha Eka Swasta (Pewarta Foto Indonesia/PFI)
Muhammad Jazuli (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia/IJTI)
Dari unsur pimpinan perusahaan pers:
Dahlan Dahi (Asosiasi Media Siber Indonesia/AMSI)
Totok Suryanto (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia/ATVSI).
Yogi Hadi Ismanto (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia/ATVLI).
Kemudian dari unsur tokoh masyarakat:
Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Jakarta 2005-2010),
M Busyro Muqoddas (Kegtua KPK 2010-2011) dan
Rosarita Niken Widiastuti (Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia/RRI, 2010-2015)
Setelah terpilih, beberapa wartawan senior berharap padanya untuk menyelsaikan konflik PWI. Dahlan langsung coba menghubungi Hendry Ch Bangun, yang sudah lama dikenalnya.
Hendry Ch Bangun, selaku Ketua Umum PWI Pusat dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, serta sejumlah kawan-kawan berada satu kubu.
Kubu lainnya Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo, pengurus PWI hasil Kongres Bandung Zulmansyah Sakedang.
Sekali waktu, Dahlan cerita, bahkan ia bekerja hingga larut malam untuk diskusi mencari akar masalah PWI. Untuk pendekatan emosional dan mencarikan suasana, Dahlan --yang pernah mengenyam pendidikan dan lama bertugas di Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan membawa istrinya, berkunjung ke kediaman Hendry, yang beristri perempuan asal Sulawesi Selatan.
Pada bagian lagi, pendekatan dilakukan kepada Zulmansyah. Jadi lobi-lobi dijalin beberapa waktu, dan berulang.
Dahlan sendiri bukan anggota PWI, melainkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Kemudian, setelah Dewan Pers dilantik menjadi anggota dewan pers, 14 Mei 2025, Dahlan yang kemudian menjabat Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, ia memformalkan pertemuan. Dahlan coba mencari solusi konflik panjang di tubuh PWI.
Dahlan bertindak sebagai mediator. Awalnya rapat virtual atau online bertiga, Dahlan bersama Hendry Ch Bangun, dan Zulmansyah Sekedang.
Kemudian, dua hari setelah pelantikan anggoda Dewan Pers, Dahlan mempertemukan HCB sapaan untuk Hendry Ch Bangun, dan Zul, sapaan Zulmansyah Sekedang, Jumat (16/5/2025) malam.
Dua kubu yang berseteru sepakat mengakhiri perpecahan dan menyatukan langkah melalui sebuah Kongres Persatuan PWI yang akan digelar paling lambat 30 Agustus 2025 di Jakarta.
Kongres pun dilaksanakan.
Pendek cerita, Hendry maju kontentasi Kembali melawan dengan Ahmad Munir.
Ujungnya, Munir terpilih menjadi ketua umum PWI 2025-2030, dan selanjutnya dilakukan konsolidasi yang menampung semua pihak.
Baru satu tahun kepengurusan berjalan, awal 2024, PWI dilanda konflik yang dipicu oleh isu uang cashback atau komisi yang melibatkan dana bantuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Persoalan ini menimbulkan kekisruhan internal antara Ketua Umum PWI (Hendry Ch Bangun) dan Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo.
Dewan Kehormatan PWI mencurigai sejumlah orang pengurus harian mengambil uang komisi yang tidak sepatutnya, dan dianggap melanggar Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI.
Sebaliknya, pengurus harian membantah. Lalu terjadi saling klaim, saling gugat secara hukum juga pecat-memacat dari kepengurusan.
Puncak konflik, Sebagian pengurus PWI melaksanakan Kongres Luar Biasa di Jakarta, Minggu 18 Agustus 2024, memilih Zulmansyah Sakedang sebagai Ketua Umum PWI menggantikan Hendry Ch Bangun, dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo. Kubu Hendry Ch Bangun menolak hasil KLB.
Melalui proses yang panjang, Dahlan Dahi mempersatukan PWI Hendry dan Zulmansyah dengan menggelar Kongres Persatuan PWI di Bekasi, 29-30 Agustus 2025.
Kilas Balik Konflik PWI 2024-2025
1. Awal Mula Konflik: Dana Bantuan BUMN (Awal 2024)
• Konflik dipicu oleh isu cashback dan komisi yang melibatkan dana bantuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Forum Komunikasi Humasa BUMN yang diperuntukkan bagi pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
• Persoalan ini menimbulkan kekisruhan internal antara Ketua Umum PWI (Hendry Ch Bangun) dkk dan Dewan Kehormatan PWI Tedjo Sasongko dkk.
2. Sanksi Dewan Kehormatan (April 2024)
• Dewan Kehormatan PWI menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Hendry Ch Bangun atas persoalan dana tersebut.
• Sebaliknya, kubu Hendry memecat Tedjo sebagai Dewan Kehormatan PWI.
3. Ketegangan Berlanjut dan Rapat Pleno (Juni - Juli 2024)
• Konflik sempat mereda setelah Rapat Pleno Diperluas PWI pada akhir Juni 2024 yang menyepakati penerimaan pengunduran diri beberapa pengurus harian.
Upaya gugat menggugat ke jalur hukum dengan melapor kepada polisi juga dilakukan.
• Namun, kekisruhan kembali terjadi menyusul perombakan susunan Dewan Kehormatan dan Pengurus PWI Pusat, yang memicu desakan adanya KLB (Kongres Luar Biasa).
4. Intervensi Dewan Pers dan Gugatan (Oktober - November 2024)
• Akibat kekisruhan, Dewan Pers mengambil langkah tegas pada September/Oktober 2024, termasuk tidak memperbolehkan PWI menggelar UKW dan menggembok sementara sekretariat PWI.
• Hendry Bangun merespons dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Dewan Pers dan sejumlah pihak lainnya pada November 2024.
5. Rekonsiliasi dan Islah (Mei 2025)
• Dua tokoh sentral dalam konflik, Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang, akhirnya sepakat untuk islah (damai).
• Kesepakatan ini dimediasi oleh Dewan Pers Dahlan Dahi dan berfokus pada penyatuan kembali PWI.
6. Menuju Kongres Persatuan (Agustus 2025)
• Sebagai bentuk akhir dari dualisme, disepakati penyelenggaraan "Kongres Persatuan" PWI yang dijadwalkan pada akhir Agustus 2025 di Cikarang.
• Kongres ini bertujuan untuk menyatukan pengurus, menuntaskan laporan pidana/perdata antaranggota, dan memilih pengurus baru.
7. Akhmad Munir Terpilih (30 Agustus 2025)
• Direktur Utama LKBN ANTARA, Akhmad Munir, terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat untuk periode 2025-2030, pada Kongres Persatuan PWI sekaligus menandai berakhirnya era dualisme.
• PWI menyelenggarakan Hari Pers Nasional 2026 di Kota Serang, Banten, Senin 9 November 2026.
Baca juga: Dimediasi Dahlan Dahi PWI Akhiri Konflik, Hendry dan Zulmansyah Sepakat Kongres PWI Akan Digelar
