TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Aktivitas bongkar muat di area Dermaga Mahakam Ulu (Mahulu), Jalan Untung Suropati, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, terhenti total selama lebih dari dua pekan atau 16 hari hingga Senin (9/2/2025).
Kondisi ini membuat buruh angkut dan sopir pengangkut sembako kehilangan penghasilan harian.
Para pekerja terpaksa bertahan dengan sisa tabungan, bahkan berutang di warung makan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
A. Gazali (50), buruh angkut yang akrab disapa Jali, tampak hanya duduk di warung tempat biasa ia menikmati kopi bersama rekan-rekannya.
Baca juga: 4 Fakta Kapal Samarinda-Mahulu Terhenti 16 Hari, Buruh Terpaksa Utang Demi Bertahan Hidup
Sejak kapal tujuan wilayah hulu Sungai Mahakam atau rute Samarinda–Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, tidak beroperasi, ia tidak lagi memiliki pekerjaan.
“Sekarang tidak ada kerja. Untuk makan sehari-hari terpaksa pakai tabungan,” ujar Jali saat ditemui, Senin (9/2).
Biasanya, dari memanggul barang naik turun kapal, ia bisa membawa pulang setidaknya Rp100 ribu per hari. Penghasilan tersebut menjadi sumber nafkah utama keluarganya.
Namun selama dua pekan terakhir, pemasukan itu hilang total. Pekerjaan sampingan pun sulit didapat.
Menurut Jali, banyak buruh kini terpaksa berutang di warung makan karena tidak memiliki penghasilan.
“Banyak juga teman-teman ngutang dulu di warung, karena memang tidak ada pemasukan,” katanya.
Ia berharap persoalan administrasi dan distribusi BBM yang melibatkan BPH Migas segera tuntas agar kapal kembali beroperasi dan para buruh bisa bekerja lagi.
“Kami cuma berharap kapal cepat jalan lagi. Tidak minta macam-macam. Kami ini orang kecil, yang penting bisa kerja supaya ada uang untuk makan keluarga,” tuturnya.
Keluhan serupa disampaikan Muhammad Iqbal Ramadhan (25), sopir truk pengangkut sembako dari dermaga menuju kapal tujuan Mahulu.
Selama dua pekan terakhir, ia tidak dapat mengirimkan muatan karena tidak ada kapal yang berlayar.
Minyak goreng, beras, dan kebutuhan pokok lain milik warga Mahulu tertahan di dermaga. Menurutnya, keluhan dari pemilik barang mulai bermunculan karena pasokan kebutuhan pokok mulai langka.
“Sudah dua minggu barang tidak bisa dikirim. Pemiliknya warga Mahulu, mulai mengeluh karena kebutuhan pokok makin susah didapat,” ujar Iqbal.
Baca juga: 23 Kapal Mogok di Dermaga Mahulu Samarinda, Buruh dan Sopir Bertahan Hidup dari Utang
Ia menjelaskan, jalur sungai selama ini menjadi pilihan utama distribusi logistik karena biaya lebih terjangkau. Jika harus dialihkan ke jalur darat, ongkos kirim bisa meningkat hingga tiga kali lipat dan berpotensi menaikkan harga barang di wilayah pedalaman.
“Kami harap ada kepastian secepatnya. Kapal bisa jalan lagi, barang bisa dikirim, kami bisa kembali bekerja, dan masyarakat tidak kesulitan,” tandasnya.
Hingga Senin (9/2), belum ada kepastian kapan kapal trayek Samarinda–Long Bagun kembali beroperasi. Tercatat sebanyak 23 kapal masih bersandar di Dermaga Mahulu sejak Sabtu (24/1) lalu.
Pantauan di lapangan, pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah meninjau lokasi, namun belum memberikan keputusan teknis terkait penyaluran BBM solar bersubsidi.
Ketua Organisasi Angkutan Sungai Mahakam Ulu (Orgamu), Husaini Anwar, mengatakan tim Humas BPH Migas telah mendokumentasikan kapal dan berkas administrasi.
“Tadi dari Humas BPH Migas, besok Kepala BPH Migas sendiri datang. Mereka mendokumentasikan 23 kapal yang sandar dan mengecek berkas,” ujarnya.
Ia membenarkan dampak besar yang dirasakan buruh dan konsumen akibat aturan baru distribusi BBM subsidi untuk kapal.
“Sudah 16 hari kapal tidak jalan. Dampaknya buruh berhenti bekerja, banyak yang berutang makan di warung. Karena BBM belum bisa disalurkan, kapal belum bisa beroperasi,” katanya.
Husaini menjelaskan, sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM tertentu dan BBM khusus penugasan, pengguna sektor transportasi air motor tempel harus mengajukan surat rekomendasi melalui perangkat daerah yang membidangi transportasi.
Baca juga: 23 Kapal Samarinda-Mahulu Belum Beroperasi 16 Hari, BBM Solar Subsidi Tertahan Administrasi
Sistem ini berlaku sejak 1 Januari 2026 dan diterapkan seragam di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Timur.
Menurutnya, dokumen kapal pada dasarnya telah lengkap, mulai dari izin operasional, pengawasan kapal sungai dan danau dari Dishub Provinsi Kaltim, PNBP ke KSOP, hingga data kebutuhan BBM.
Namun, data tersebut belum seluruhnya terinput dalam sistem oleh Dishub Samarinda.
“Dari BPH Migas, SK sudah terbit, minyak di SPBB tersedia dan siap disalurkan. Tapi mereka minta data teknis seperti jarak dan kebutuhan BBM diinput Dishub Samarinda. Itu yang masih ditunggu,” jelasnya.
Diskusi antara Orgamu, BPH Migas, Dishub, dan kepolisian menyebut stok BBM di SPBB tersedia. Kendala utama berada pada proses input administrasi untuk pelaporan ke BPH Migas guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Sementara itu, staf Humas BPH Migas, Julian Hadi Prasetyo, belum bersedia memberikan keterangan resmi dan meminta konfirmasi langsung kepada Kepala BPH Migas yang dijadwalkan meninjau lokasi.
“Maaf, saya hanya staf. Besok saja langsung ke Pak Kepala BPH Migas. Kami hari ini hanya mendokumentasikan kapal dan dermaga,” ujarnya.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satgas Pangan Polda Kalimantan Timur mengambil langkah taktis menyikapi lonjakan harga beras yang dilaporkan hampir mencapai Rp1 juta per karung di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Sebagai respons cepat, tim gabungan mengirim pasokan tahap pertama sebanyak 3.200 kilogram atau 3,2 ton beras premium dan beras SPHP, serta sejumlah dus Minyakita dari Bulog Samarinda menggunakan satu unit truk.
“Hari ini kami memasok tahap pertama sebanyak 3.200 kilogram komoditas. Fokus utama beras premium, beras SPHP, dan Minyakita. Ini adalah upaya menghadirkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat Mahakam Ulu,” ujarnya di Gedung Bulog Samarinda, Jalan Slamet Riyadi, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan, komoditas tersebut akan dijual dengan harga lebih murah atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
HET beras premium saat ini Rp15.400 per kilogram, beras SPHP Rp13.100 per kilogram atau Rp65.000 per kemasan 5 kilogram, dan Minyakita Rp15.700 per liter.
Terkait kendala distribusi, Yudhi menyebut pengiriman sempat terhambat akibat jalur sungai yang surut sehingga tidak dapat dilalui kapal selama dua pekan terakhir.
Karena itu, pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan agar pengiriman logistik tetap dapat menjangkau daerah tujuan.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim untuk memastikan jalur logistik tetap berjalan,” tambahnya.
Baca juga: Atasi Harga Beras hingga Rp1 Juta per Karung, Bapanas dan Polda Kaltim Kirim 3,2 Ton Beras ke Mahulu
Sementara itu, Koordinator Tim Satgasda Pangan Polda Kaltim, AKBP Haris Kurniawan, menegaskan pihaknya akan mengawal ketat proses distribusi hingga sampai ke konsumen akhir.
“Kami pastikan pengiriman dari Samarinda berjalan lancar dan tiba di Mahulu dalam kondisi lengkap, lalu segera didistribusikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi isu dugaan penimbunan sebagai penyebab mahalnya harga beras, Haris membantah hal tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, tidak ditemukan praktik penimbunan.
“Harga melonjak murni karena hambatan transportasi sungai dan jarak tempuh yang jauh,” jelasnya.
Polda Kaltim berkomitmen terus memperkuat pengawasan distribusi pangan di seluruh wilayah Kalimantan Timur, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri.
“Kami bersama Bapanas dan Dinas Pangan Provinsi sudah bergerak sejak pekan lalu. Pemantauan di daerah terpencil akan terus dilakukan hingga Lebaran untuk menjamin stabilitas harga,” pungkasnya. (*)
