Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Suasana kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung tampak serius saat sesi penyampaian hasil audit semester II tahun anggaran 2025 yang melibatkan berbagai sektor di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung.

Berdiri di podium, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo mengungkap sederet temuan ketidaksesuaian yang mengakibatkan kelebihan pembayaran miliaran rupiah. 

Dengan nada bicara yang lantang dan lugas, Nugroho meminta Pemprov Lampung untuk tidak main-main dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut. 

Ia menekankan pentingnya komitmen pejabat terkait untuk memberikan jawaban atau penjelasan dalam kurun waktu 60 hari demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

Merespons laporan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan bahwa momentum ini menjadi bahan evaluasi penting bagi jajarannya. 

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Mirza ini menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memperkuat konektivitas antarwilayah dan ekonomi kerakyatan secara transparan.

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan untuk bekerja lebih keras dan lebih inovatif. Kita harus pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Lampung inklusif, artinya menyentuh hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Mari kita bangun Lampung dengan semangat gotong royong," ujar Mirza.

Senada dengan gubernur, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyambut baik langkah-langkah strategis yang diambil eksekutif. 

Sebagai pimpinan legislatif, Giri menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap program pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga Bumi Ruwa Jurai.

"Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama untuk mewujudkan Lampung yang lebih maju dan sejahtera. Kami di legislatif berkomitmen terus mengawal dan memberikan dukungan penganggaran yang efektif," tegas Giri.

Di sisi lain, terkait teknis pelaksanaan anggaran yang sempat disorot BPK, Sekretaris Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menjelaskan bahwa saat ini serapan anggaran Pemprov Lampung terus dipantau secara ketat setiap minggunya. 

"Hingga saat ini serapan kita sudah mencapai kisaran 65 persen. Memang ada beberapa kendala teknis di awal tahun terkait perubahan sistem administrasi, namun saat ini semua sudah berjalan on-track," ucap Marindo.

Ia pun menyebut bahwa semua proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan melalui sistem elektronik.

"Kami melakukan pendampingan ketat kepada OPD yang serapannya masih rendah. Kami optimis hingga akhir tahun anggaran, target serapan di atas 90 persen dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan Bapak Gubernur," imbuhnya.

Terkait rekomendasi temuan BPK, Marindo menyebut pihaknya alan mempelajari dan menindaklanjuti dalam waktu 60 hari ke depan.

"Kita diberi waktu 60 hari ke depan, akan kita pelajari. Kita optimis bisa mencapai rasio 80 persen seperti yang diminta BPK," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)