Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Jateng

BUKAN. Bukan foto-foto kemeriahan di puncak acara Hari Pers Nasional yang digelar di Banten, 9 Februari 2026, yang saya tunggu. Bukan pula foto narsis menggunakan aplikasi Twibbon dengan ekspresi seolah bahagia dengan latar belakang Hari Pers Nasional yang saya harapkan sebagai buah tangan dari kawan-kawan yang berkesempatan hadir di Serang, Banten. 

Terhadap mereka yang hadir memeriahkan Hari Pers Nasional kemarin, saya dan mungkin jurnalis lain menunggu buah tangan berupa kabar gembira untuk masa depan pers kita. 

Namun rasanya, harapan itu semu belaka. Tak ada kisah menarik yang membuat saya tenang untuk menuntaskan pengabdian menjadi seorang jurnalis pada sisa usia saya. Hari Pers Nasional 2026 harus saya katakan sebagai seremoni belaka yang minim esensi. 

Rasanya, pers kita ke depan masih harus tertatih sendirian keluar dari kesulitan ideologis plus finansial untuk menghidupi sisi ideologis itu sendiri. 

Terlebih, Hari Pers Nasional 2026, menurut catatan saya, adalah untuk kali pertama sosok kepala negara tidak hadir langsung pada perhelatan tahunan insan pers terbesar ini. Jika catatan saya ini salah, setidaknya saya tetap kecewa dengan presiden yang absen di perhelatan ini. 

Rasanya, ketidakhadiran presiden pada peringatan Hari Pers Nasional ini harus dimaknai sebagai sikap yang nyata bagaimana rezim ini memandang peran dari pilar keempat demokrasi di negeri ini. Ketidakhadiran presiden merupakan sikap terbuka dari rezim untuk menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap pers nasional. Apalagi, saya dan kawan-kawan juga mulai merasakan, represivitas kekuasaan terhadap pers semakin nyata, meski dengan pendekatan yang berbeda. 

Saya tahu, beberapa kawan jurnalis sengaja memasang story atau bahkan mengganti profile WA dengan Twibbon bertema HPN. Namun saya harus katakan, senyum mereka tampak semu. 

Saya juga tahu dan bahkan menerima apresiasi dari sejumlah relasi yang mengucapkan selamat HPN. Namun, saya harus jujur, saya melihat entitas ini akan menjalani masa-masa sulit yang belum ada solusinya. Pers nasional ada di persimpangan jalan yang tidak punya banyak pilihan. 

Bagi saya, terlepas dari masa depan pers kita yang ada di persimpangan, narasi Udin adalah narasi ideologis yang bisa menjadi api semangat dalam menjalankan tugas profesional ini. 

Udin tewas karena dibunuh, pada 13 Agustus 1996. Ia tak sadarkan diri selama tiga hari tiga malam dan akhirnya mengembuskan nafas terakhir, pada 16 Agustus 1996. Jasad pahlawan pers itu dimakamkan bertepatan dengan peringatan kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1996, persis 30 tahun lalu. 

Narasi Udin setidaknya menjadi penguat sebuah pilihan bahwa ketika saya dan siapa pun memilih jurnalis sebagai jalan hidup dan pers menjadi pilihan untuk mengabdi pada negeri, maka berpihak pada kebenaran adalah satu-satunya pilihan. Sayang, saya dan beberapa teman yang memilih untuk merayakan Hari Pers Nasional di makam Udin di Bantul melihat kenyataan bahwa nisan Mas Udin tampak sepi dari gempita Hari Pers Nasional.

Saya berharap, narasi kecil yang disuarakan PWI DIY pada perhelatan Hari Pers Nasional, di Banten, pada tahun ini bisa menjadi satu narasi bersama untuk mencari arah ke mana pers nasional ini akan kembali menemukan arah yang benar. (*)