TRIBUNGORONTALO.COM – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, menegaskan bahwa gagasan program nasional gentengisasi yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto tidak semata-mata ditolak oleh pemerintah daerah. 

Namun, menurutnya, penerapan program tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal di Gorontalo.

Idah menjelaskan, setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga kebijakan pembangunan tidak bisa disamaratakan.

“Kan setiap daerah berbeda, kulturnya, berbeda alamnya. Gorontalo tidak bisa disamakan dengan Jawa,” ujarnya saat diwawancarai wartawan di Kantor BI Perwakilan Gorontalo, Rabu (11/2/2026).

Menurut Idah, kondisi tanah di Gorontalo belum tentu mendukung produksi genteng seperti di Pulau Jawa. Selain itu, keterbatasan tenaga kerja juga menjadi hambatan.

“Kemudian siapa yang bakal buat genteng? Tukang di Gorontalo tidak ada yang bisa buat genteng,” katanya.

Ia menambahkan, struktur rumah masyarakat Gorontalo berbeda dengan daerah lain, sehingga material bangunan harus disesuaikan dengan kultur dan kondisi alam setempat.

Meski mengakui genteng memiliki ketahanan yang baik, Idah menekankan perlunya menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Idah menegaskan bahwa dirinya tidak menolak arahan Presiden.

“Mohon maaf ini Pak Prabowo, bukan saya menolak program ini, tetapi kita juga harus melihat kultur daerah masing-masing,” ucapnya.

Ia menilai faktor pendukung pelaksanaan gentengisasi di Gorontalo masih terbatas, baik dari sisi bahan baku, tenaga pembuat, maupun kebiasaan masyarakat yang belum familiar menggunakan genteng.

“Program ini bagus, tetapi tidak semua daerah bisa melaksanakan,” katanya.

Terkait rencana produksi genteng melalui Koperasi Desa Merah Putih, Idah menekankan perlunya kajian lebih dulu mengenai ketersediaan tanah liat.

“Tanahnya cocok nggak? Kita kan harus perlu tanah liat,” ujarnya.

Baca juga: Warga Gorontalo Skeptis Gentengisasi Prabowo, Idun Sahi Ungkap Testimoni 24 Tahun

Idah mengaku sempat menyampaikan pandangannya soal gentengisasi melalui media sosial Facebook dan mendapat beragam respons. 

“Yang jawab banyak sekali, ada yang setuju, ada yang tidak,” ungkapnya.

Sebagian warga mendukung dengan catatan, termasuk pembiayaan melalui APBD dan pembayaran tenaga kerja yang jelas. Idah menegaskan, pemerintah daerah tidak menolak gagasan tersebut, melainkan akan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Gorontalo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan gagasan gentengisasi sebagai gerakan nasional untuk mengganti atap seng menjadi genteng. Program ini disebut sebagai upaya memperbaiki kualitas hunian, memperindah lingkungan permukiman, serta memperkuat citra Indonesia di mata wisatawan.

Prabowo menekankan bahwa dominasi atap seng membuat permukiman kehilangan nilai estetika dan kenyamanan.

“Tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng,” katanya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)