TRIBUN-TIMUR.COM - Angka 81,1 persen warga Sulawesi menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto (74) bukan sekadar statistik.

Di balik angka itu, ada denyut ekonomi mulai bergerak di pasar-pasar tradisional, proyek padat karya yang menyerap tenaga kerja, hingga aktivitas usaha kecil bergeliat lagi.

Hasil survei nasional Lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas warga di Pulau Sulawesi memberi penilaian positif terhadap pemerintahan Prabowo.

Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Selatan (Kadin Sulsel) menilai pergerakan ekonomi dan program padat karya jadi salah satu faktor utama yang mendorong tingginya kepuasan publik.

“Hal-hal mendasar membuat orang merasa puas itu adalah yang kelihatan nyata,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel, Satriya Madjid, Rabu (11/2/2026).

Survei dilakukan secara tatap muka pada 15-21 Januari 2026 itu mencatat 17,0 persen responden menyatakan tidak puas, sementara 1,9 persen lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Prabowo Serukan Perang Lawan Sampah, Pemuda ICMI Sulsel Bergerak Sterilkan Masjid Makassar

Temuan ini disampaikan Indikator Politik Indonesia melalui siaran pers tertanggal 8 Februari 2026.

Jika dibandingkan capaian nasional, tingkat kepuasan warga Sulawesi terbilang lebih tinggi.

Secara nasional, kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat 79,9 persen, dengan 13 persen responden menyatakan sangat puas dan 66,9 persen cukup puas.

Sementara itu, 17,1 persen responden mengaku kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, dan 0,8 persen menjawab tidak tahu.

Satriya Madjid menyatakan, pembangunan infrastruktur dan proyek fisik berskala besar sebagai contoh nyata.

Pembangunan lima koridor jalan di Sulawesi Selatan, menurutnya, bukan hanya membuka akses wilayah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan efek berantai bagi masyarakat.

Selain infrastruktur, stabilitas politik dan keamanan juga menjadi faktor penting.

Situasi kondusif memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk beraktivitas dan menjalankan usaha, sehingga mendorong penilaian positif terhadap pemerintah.

Faktor lain yang tak kalah berpengaruh adalah bantuan sosial dan program perlindungan masyarakat.

Program-program tersebut dinilai langsung menyentuh kebutuhan warga dan dampaknya mudah dirasakan.

“Bantuan sosial itu macam-macam dan kelihatan. Orang bisa langsung menyatakan penilaiannya karena memang dirasakan,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi kerakyatan, Satriya melihat perputaran ekonomi di pasar tradisional dan usaha kecil mulai kembali terlihat.

Program pemerintah bersifat padat karya disebut turut menghidupkan aktivitas ekonomi di daerah.

Termasuk keberadaan sekira 3.500 koperasi Merah Putih yang tersebar di Sulawesi Selatan.

Aktivitas koperasi tersebut dinilai berperan dalam menggerakkan rantai pasok, mulai dari kebutuhan material hingga penyerapan tenaga kerja.

Meski menilai kinerja pemerintah secara umum memuaskan, Satriya tetap menyampaikan catatan.

Ia berharap ke depan kebijakan pembangunan lebih membuka ruang bagi pengusaha lokal, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.

Menurutnya, masih banyak proyek pemerintah dikemas dalam paket besar sehingga sulit diakses kontraktor daerah.

“Kalau proyek itu dipecah-pecah menjadi paket kecil, pengusaha daerah bisa ikut lelang langsung dan merasakan pembangunan, bukan hanya jadi pihak kedua,” jelasnya.

Ujian Prabowo

Pengamat Politik Universitas Bosowa, Arif Wicaksono, menilai hasil survei kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo bisa menjadi gambaran kinerja pemerintah di mata masyarakat.

Namun demikian, ia mengingatkan survei tersebut berbasis pada sampling responden. Karena itu, hasilnya belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di seluruh daerah.

Menurutnya, tingginya tingkat kepuasan publik justru berjalan beriringan dengan berbagai persoalan kebijakan yang muncul di lapangan.

“Jadi bersamaan approval rating cukup tinggi kepada pemerintahan Prabowo, tapi juga bersamaan ada banyak masalah,” kata Arif, Rabu (11/2/2026).

Ia membeberkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo menuai kontroversi.

Di antaranya program makan bergizi gratis (MBG), penyediaan bahan pokok, pengendalian harga kebutuhan, penanganan bencana alam, hingga kasus penonaktifan BPJS PBI.

Masalah-masalah tersebut, kata Arif, patut menjadi perhatian serius pemerintah.

Sebab meski tingkat kepuasan tinggi, harapan masyarakat terhadap perbaikan kebijakan juga sangat besar.

“Kalau dilihat masyarakat ini masih wait and see, fifty-fifty. Artinya, mereka menerima, tapi juga berharap Prabowo buat hal lebih dari sekarang,” ujarnya.

Olehnya itu, Arif meminta Ketua Umum Partai Gerindra tersebut segera mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat luas.

Menurutnya, tugas utama pemerintah adalah melayani rakyat dan mendahulukan kepentingan masyarakat.

“Ke depannya upaya mengakomodasi kehendak masyarakat di seluruh Indonesia wajib dilaksanakan oleh pemerintah sekarang,” tegasnya.

Tarik Dukungan

Arif juga menyoroti peta dukungan politik terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menilai dukungan partai politik kepada Prabowo masih cukup tinggi.

Namun, dukungan itu dinilai tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat penerimaan publik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu, menurut Arif, menandakan masyarakat lebih menggantungkan harapan kepada Prabowo dibandingkan wakilnya. Karena itu, ia menyebut hasil survei kinerja ini masih bersifat fifty-fifty.

“Di pertengahan pemerintahan Prabowo bisa 79,9 persen tingkat keberterimaan, tapi dengan catatan semua masalah harus diperbaiki, MBG, BPJS, dan sebagainya,” ujarnya.

Jika tidak, Arif memperingatkan, masyarakat berpotensi menarik mandat kepercayaan kepada Prabowo pada 2029.

Ia menyatakan Prabowo perlu menyelesaikan atau setidaknya meminimalkan persoalan yang ada sebelum 2027.

Jika saat ini tingkat masalah masih di kisaran 30 persen, idealnya dapat ditekan hingga 10 persen.

Pasalnya, 2027 diprediksi menjadi tahun ketika elite politik mulai bermanuver untuk persiapan Pemilu 2029.
“Kalau mereka sibuk urus Pemilu, bisa dipastikan rakyat terabaikan. Dan itu bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik,” katanya.

Arif menegaskan, beban terbesar tetap berada di pundak Prabowo. Terlebih dengan rendahnya kepercayaan publik terhadap Gibran, Prabowo dan timnya dituntut lebih serius mengakomodasi kehendak masyarakat.

“Meski tidak semua persoalan bisa diselesaikan secara sempurna, upaya nyata tetap harus dilakukan,” katanya.

Harapan Pedagang

Daeng Salle (58), warga Jl Andi Tonro, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, mengaku cukup puas kinerja Presiden Prabowo.
Kepuasan tersebut terutama ia rasakan di sektor keamanan saat menjalankan usahanya.

Salle yang berjualan jagung rebus di pertigaan Jl Opu Daeng Risaju–Jl Tanjung Alang itu mengaku selama ini tidak pernah mendapat gangguan.

“Alhamdulillah selama empat tahun jualan di sini aman-aman saja. Tidak ada gangguan,” kata Salle di lokasi jualannya, Selasa (10/2/2026).

Meski demikian, dia berharap ada perbaikan ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.

“Ya harapannya kita ini masyarakat kecil, bagaimana perekonomian lebih diperbaiki lagi, begitu juga soal (jaminan) kesehatan,” ujar ayah lima anak itu.

Senada diungkapkan Puryanto (43), penjual bakso tusuk di Jl Opu Daeng Risaju, tepat di depan Jl Baji Maccini.

Puryanto mengaku cukup puas dengan pemerintahan di bawah ‘komando’ Presiden Prabowo.

Namun, ia tetap menaruh harapan agar pemerintah dapat menekan harga-harga bahan pokok yang dinilainya masih cukup tinggi.

Sebagai kepala keluarga yang menafkahi istri dan dua anak dari hasil berjualan bakso, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari sangat ia rasakan.

“Sudah cukup baguslah, aman juga. Cuman itu kalau bisa perekonomian diperhatikan lagi, karena kita tahu sama-sama sekarang apa-apa naik,” katanya.

Respons Warga

Tokoh pemuda asal Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Adry (30), masuk dalam kelompok responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan.

Menurutnya, sejumlah program yang dicanangkan pemerintah dinilai kurang rasional dan terkesan dijalankan secara terburu-buru.

Ia mencontohkan program gentenisasi, yang menurutnya justru memunculkan banyak spekulasi di tengah masyarakat.

“Program itu terkesan menyiapkan proyek besar untuk kelompok tertentu. Bukan fokus kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar Adry, Selasa (10/2/2026).

Selain itu, Adry juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam efisiensi anggaran.

Ia menilai konsep efisiensi yang selama ini digaungkan belum terlihat jelas dalam implementasinya di lapangan.

“Sampai sekarang belum ada penjelasan detail bagaimana anggaran ditekan tanpa mengorbankan program penting. Masyarakat butuh kejelasan,” jelasnya.

Pandangan serupa juga disampaikan warga Kecamatan Dua Boccoe, Rahman (42).

Ia mengaku setuju bahwa sejumlah program pemerintah perlu dijelaskan secara lebih rinci kepada masyarakat.

“Kalau memang ada program baru, jelaskan dulu manfaatnya. Jangan sampai masyarakat hanya dengar namanya tapi tidak tahu apa yang sebenarnya dikerjakan,” kata Rahman.

Meski demikian, Rahman mengaku cukup puas dengan kepemimpinan nasional saat ini.

Namun, ia berharap pemerintah lebih memberi perhatian pada pemerataan pembangunan, terutama di daerah terpencil.

“Kepuasan itu ada, tapi tetap butuh perhatian khusus di daerah seperti Bone. Infrastruktur dan akses layanan masih perlu ditingkatkan,” ujarnya