TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Lakalena, menyebutkan semua gubernur dan kepala saat ini sedang pusing karena memikirkan untuk merealisasikan janji kampanye saat Pilkada. 

"Sarasehan kebangsaan MPR RI untuk membicarakan tentang Obligasi Daerah, ini adalah tema yang luar biasa. Seperti yang disampaikan Pak Melkias Marcus Mekeng tadi, saat ini semua daerah tanpa kecuali tengah mengalami penyesuaian atau pemotongan anggaran. Kondisi ini menyebabkan kita semua harus memutar otak agar tetap bisa membiayai pembangunan, terutama untuk menepati janji-janji kampanye baik itu janji kepala daerah maupun janji para legislator di DPRD,"ujar Melki Laka Lena saat acara sarasehan nasional Fraksi Golkar MPR RI di Hotel Capa Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Kamis (12/2/2026). 

Ia mengatakan tak hanya kepala daerah, anggota DPRD juga mengalami hal yang sama karena kondisi fisikal yang sangat terbatas. 

"Semua anggota DPRD saat mencalonkan diri pasti sudah berjanji untuk membangun ini dan itu. Begitu juga dengan kepala daerah; waktu kampanye turun ke masyarakat, saat ada masalah, semua dijawab "siap dikerjakan". Namun, begitu sudah terpilih, barulah semua pusing memikirkan dari mana sumber dananya. DPRD pusing, kepala daerah pun pusing," ujar politisi Golkar itu. 

Baca juga: Atasi Keterbatasan Literasi di Desa, Disarpus Sikka Bakal Titip Buku di SDK 082 Natawatu Bola

Melki mengatakan pihak yang paling aman adalah para pimpinan organisasi perangkat daerah karena mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat. 

"Pihak yang mungkin merasa paling aman adalah organisasi perangkat daerah, karena mereka tidak dipilih melalui pemilu. Siapapun pemimpinnya, mereka tetap di sana. Jadi, yang saat ini berpikir sangat keras adalah pimpinan daerah dan DPRD," jelas dia. 

Meski begitu, sekarang OPD juga harus dipaksa berpikir keras. Jika biasanya mereka nyaman hanya menunggu uang datang lalu digunakan, sekarang mentalitasnya harus berubah: pikirkan bagaimana mencari sumber dananya baru kemudian menggunakannya. Jangan hanya tahu memakai anggaran saja.

Ia  menegaskan pesan Presiden Prabowo saat rakornas adalah Birokrasi merupakan penentu perubahan. 

Jika birokrasi bergerak seirama dengan para politisi, pemimpin daerah, dan DPRD, maka pembangunan akan berjalan. 

"Namun, jika birokrasinya "tidur", maka tidurlah kita semua, karena penentu teknis terakhir ada di tangan mereka," ujarnya. 

Baca juga: Pedagang di Ngada NTT Harap Ada Pendidikan Gratis Biar Anak Tak Putus Sekolah

Dukung Obligasi Daerah

Oleh karena itu, pembahasan obligasi daerah ini wajib diikuti oleh para OPD agar pola pikir mereka terbuka. 

Kepala daerah dan DPRD sudah terbuka, birokrasi pun harus ikut serta dalam acara ini agar memiliki pemahaman yang sama.

"Ini adalah ide bagus dari pak Melki dan teman-teman. Republik ini berdiri karena Pancasila yang nilainya ditemukan di NTT. Nilai utama dari Pancasila (seperti dalam Empat Pilar MPR) adalah Gotong Royong. Gotong royong berarti jangan ada yang merasa tidak terlibat atau tidak melibatkan diri dalam pembangunan. Itulah spirit yang kami ambil untuk slogan "Ayo Bangun NTT," ujarnya.

Satukan Perspektif

Sementara itu, ketua panitia pelaksana kegiatan, Gorgonius Nago Bapa mengatakan sarasehan ini merupakan ikhtiar Fraksi Golkar MPR RI untuk mendorong penguatan kapasitas fisikal daerah sekaligus membuka ruang dialog mengenai pemanfaatan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan, transparan dan bertanggungjawab. 

Ia mengatakan Provinsi NTT sebagai banyak daerah lain di Indonesia, memiliki potensi pembangunan yang besar namun kerap dihadapkan pada keterbatasan yang fisikal. 

"Oleh karena itu, sarasehan ini menjadi forum strategis untuk mempertemukan perspektif kebijakan nasional, pengalaman daerah, pandangan praktisi, serta akademisi sehingga lahir pemahaman yang utuh dan realistis mengenai peluang serta tantangan obligasi daerah,"ujarnya.

Kami menyadari bahwa obligasi daerah bukan semata-mata persoalan teknik keuangan, melainkan tata kelola pemerintahan yang baik , akuntabilitas publik, kesiapan kelembagaan, serta keberpihakan nyata pada kepentingan masyarakat,"ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. 

Sementara itu, ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengatakan pihaknya mendorong agar obligasi daerah menjadi undang-undang. 

"Sebetulnya isu obligasi ni sudah mulai dibahas sejak tahun 2000.Waktu itu saya masih menjadi anggota MPR RI urusan daerah. Saya melaksanakan Seminar nasional di MPR RI. Mungkin momentumnya waktu itu belum tepat. Sekarang saya melihat ini blessing in disguise (berkat yang tersembunyi) dan juga mungkin satu hal yang memberatkan daerah. Kenapa harus blessing in disguise? Karena sekarang publik merasa kenapa kami belum hidup sejahtera. Karena kesejahteraan masyarakat itu ada di pembukaan Undang-undang Dasar 1945,"ujarnya.

Ia mengatakan dalam waktu dekat pihaknya menyelesaikan naskah akademik guna mendorong penerbitan Undang-undang obligasi daerah. 

"kalau target, saya maunya tahun ini paling tidak sudah masuk dalam prolegnas. Lebih muluk lagi kalau bisa tahun ini selesai. Karena surat utang inu kita bisa melihat contoh surat utang negara, tinggal dimodifikasi untuk menjadi surat utang daerah. Karena ini sudah menjadi sebuah kebutuhan dan banyak daerah sudah siap menerapkan,"tegas dia. (Kgg) .