Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam Forum Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026).

Munafri soroti masih kuatnya ego sektoral di sejumlah OPD. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyoroti masih kuatnya ego sektoral di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). 

Tingginya ego sektoral dinilai berpotensi membentuk kerajaan-kerajaan kecil dalam tubuh pemerintahan.

Sorotan tersebut disampaikan Munafri dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Pemkot Makassar di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026). 

Forum ini dihadiri Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah, Andi Zulkifli Nanda. 

Hadir juga jajaran Tim Ahli Pemkot, Asisten dan Staf Ahli, kepala perangkat daerah, camat, hingga direksi perusahaan daerah. 

Munafri menegaskan, seluruh perangkat daerah harus bekerja dalam satu sistem koordinasi.

Semuanya harus saling mendukung, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Baca juga: Munafri Soroti Deep State di Pemkot Makassar: Kebijakan Diduga Dikendalikan Aktor Internal

“Ego sektoral itu harus dihilangkan. Jangan sampai membangun kerajaan-kerajaan kecil di wilayah masing-masing hanya untuk memastikan tidak tersentuh atau tidak tergantikan (mutasi)," tegas Munafri. 

Menurutnya, SKPD dibentuk bukan untuk berdiri sendiri, melainkan saling menopang demi memastikan pelayanan publik dapat tersampaikan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan dengan biaya yang efisien.

Munafri mengaku masih menemukan lemahnya koordinasi antarperangkat daerah.

Ia menilai penguasaan regulasi oleh sebagian aparatur justru kerap dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan sektoral. 

Hal ini, kata dia, menjadi pekerjaan rumah bagi para pimpinan OPD. 

Mereka harus mampu membangun koordinasi, kolaborasi, serta kepemimpinan yang mengontrol dan mengarahkan bawahan.

“Leadership itu bukan one man show. Tidak boleh berbeda antara yang direncanakan, yang dilakukan, dan yang dieksekusi,” tegasnya.

Menurutnya, semangat membesarkan dan memperkuat kinerja masing-masing OPD tidak boleh berubah menjadi sikap eksklusif yang justru menutup ruang koordinasi.

Ia mengakui praktik seperti itu masih terjadi. 

Namun, ia mengingatkan agar pintu kolaborasi lintas perangkat daerah tidak ditutup ketika OPD lain membutuhkan dukungan teknis maupun koordinasi.

“Kalau sepakat mau membesarkan SKPD dan membuat kinerjanya bagus, itu tidak ada masalah. Tapi saat ada teman-teman yang membutuhkan, jangan ditutup pintunya. Harus dibuka supaya semuanya bisa terdampak,” ujarnya.

Menurutnya, penolakan untuk berkoordinasi hanya akan menghambat jalannya program di OPD lain yang sangat bergantung pada dukungan lintas sektor.

Ia menilai sikap seperti ini kerap muncul karena keinginan mempertahankan kewenangan dan zona nyaman di masing-masing instansi.

Ia kembali menekankan bahwa pemerintahan tidak boleh dijalankan dengan logika “one man show” atau kerja sektoral. 

Seluruh program, kata dia, harus berjalan dalam satu irama agar pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat. (*)