TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Seratusan driver bajai Kota Medan yang tergabung dalam perusahaan swasta Maxride mengadakan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (12/2/2026).

Pantauan Tribun Medan, mereka datang dengan membawa bajaj berwarna putih dan menjejerkannya di depan kantor Gubernur Sumut menjadi 3 baris. 

Akibatnya, jalan  di Depan Kantor Gubernur Sumut sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. 

Aksi ini berlangsung selama 1 jam.  Dimana mereka hanya membacakan beberapa tuntutan. Kemudian, selang beberapa menit,  tim Pemprov Sumut meminta perwakilan mereka untuk berdiskusi di dalam. 

Koordinator aksi Putra Rimbak mengatakan,  pihaknya datang ke Kantor Gubernur Sumut untuk mengadukan perusahaannya yang membuat tarif driver tidak sesuai dan cukup murah. 

Awalnya, kata Putra pihaknya sudah mendatangi kantor mereka terlebih dahulu, hanya saja tidak ada kejelasan lebih lanjut mengenai tari itu.

"Kami dari driver bajaj Kota Medan meminta kepada  Perusahaan Maxride untuk mengatur regulasi  tarif yang sesuai. Makanya ini kami mengadu ke pemerintah.  Karena penetapan tarif tidak sesuai,"jelasnya usai menemui pihak Pemprov Sumut. 

Dikatakannya, pihaknya sudah melakukan mediasi sebanyak 3 kali dengan pihak perusahaan, namun tak kunjung mendapat respon. 

"Penetapan tarif tidak sesuai kebijakan sangat menyusahkan driver . 3 kali regulasi diatur ulang dan minta mediasi tapi tidak direspon makanya kita mengadu ke sini. Pihak maxride hanya bilang akan diproses tapi sampai sekarang belum ada hasil," ucapnya.

Tujuan mereka datang ke Kantor gubernur juga, kata Putra, agar pemerintah membuat aturan hukum yang jelas terhadap perusahaan dan driver bajaj. tujuannya agar tidak ada perusahaan yang semena-mena terutama soal tarif. 

"Tadi kami jumpa empat orang pihak Pemprov Sumut ada Dishub, Disnaker, dan dua biro Pemerintahan. Mereka berjanjia akan mengatur regulasi dan memanggil pihak Maxride untuk masalah kenaikan tarif," jelasnya.

Mereka berharap, aksi unjuk rada ini membuahkan hasil, sehingga mereka para driver bisa bekerja secara tenang.

"Tidak ada tadi target waktu. Pemerintah bilang secepatnya kami bakal dibuat aturan secara sah dan kenaikan tarif juga akan dilakukan. Pemerintah juga berjanji akan memanggil pihak perusahaan. Kalau tidak juga ada  kejelasan, kami akan membawa massa yang lebih banyak lagi,"ucapnya.

(Cr5/tribun-medan.com)