Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO — Pemerintah Jepang menargetkan pembentukan “Badan Intelijen Nasional” (Kokka Jōhōkyoku / National Intelligence Agency) pada tahun fiskal 2025 (berakhir 31 Maret 2026).
"Gagasan besarnya: memperkuat kemampuan Jepang mengumpulkan dan menganalisis informasi dari luar negeri di tengah situasi internasional yang makin rumit," ungkap seorang pejabat Jepang kepada Tribunnews.com Kamis (12/2/2026).
Namun, pembentukan lembaga baru ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah fungsi intelijen luar negeri bisa benar-benar dipisahkan dari penegakan hukum dan pengawasan di dalam negeri?
"Kekhawatiran itu menjadi sorotan karena desain organisasi, pembagian peran antarlembaga, hingga standar etik yang akan dipakai masih diperdebatkan," tambahnya.
DCAF: intelijen harus tunduk pada hukum, konstitusi, dan HAM
Rujukan yang sering dipakai dalam debat adalah pedoman dari Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF).
Baca juga: Nikkei Tembus 58.000 untuk Pertama Kalinya, Investor Asing Borong Saham Jepang
Dalam kajiannya tentang praktik intelijen dan pengawasan demokratis, DCAF menekankan bahwa lembaga intelijen harus bekerja dalam kerangka hukum, konstitusi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia—bukan “zona gelap” tanpa kontrol.
Intinya, demokrasi membutuhkan intelijen, tetapi intelijen juga harus dibatasi oleh demokrasi.
Mengapa banyak negara memisahkan “luar negeri” dan “dalam negeri”?
DCAF memperingatkan risiko “kontaminasi” yaitu metode intelijen luar negeri yang sering keras—misalnya operasi rahasia, tipu daya, hingga penyadapan—tidak boleh “bocor” dipakai untuk warga di dalam negeri.
Olehkarena itu, banyak negara demokratis memisahkan fungsi:
CIA (luar negeri) dan FBI (dalam negeri) di AS
MI6 (luar negeri) dan MI5 (dalam negeri) di Inggris
Model pemisahan ini disebut sebagai pagar institusional agar logika operasi luar negeri tidak berubah menjadi alat pengawasan domestik.
“Kerahasiaan” jadi kunci—tanpa itu, sumber informasi akan menghilang
DCAF juga menegaskan soal perlindungan sumber dan informasi rahasia. Apabila sebuah lembaga tidak mampu menjaga identitas sumber, maka orang tidak akan mau bekerja sama karena taruhannya keselamatan.
Dalam konteks Jepang, isu ini terasa sensitif karena kekhawatiran publik. Kerja sama warga sipil atau kalangan bisnis untuk kebutuhan intelijen bisa menurun bila mereka menilai perlindungan identitas dan prosedur keamanan tidak memadai.
Kekhawatiran terbesar: jangan sampai berubah menjadi lembaga pengawas warga
Sejumlah pengamat menilai, fokus lembaga baru harus murni “intelijen luar negeri” dengan mengumpulkan informasi terkait niat dan gerak aktor luar (negara, organisasi teror, jaringan siber, dan lain-lain) untuk melindungi kepentingan nasional.
Karena itu, publik menuntut jawaban tegas atas tiga pertanyaan: Misi lembaga baru ini apa persisnya?, Bagaimana menjamin tidak menjadi alat memata-matai warga? dan apa definisi intelijen yang benar-benar menguntungkan kepentingan nasional?
Target pembentukan pada 2025 membuat pembahasan desain lembaga menjadi makin mendesak.
DCAF menekankan perlunya mekanisme pengawasan demokratis yang jelas, sementara pembahasan di Jepang juga menyoroti kebutuhan kemampuan profesional seperti bahasa, pemahaman budaya, serta disiplin “tradecraft” dan etika—terutama kewajiban menjaga keselamatan sumber.
Pembentukan “mata dan telinga” Jepang sendiri dinilai penting, tetapi legitimasi lembaga baru akan sangat ditentukan oleh satu hal.
Hal penting itu adalah, "Seberapa tegas Jepang menarik garis pemisah antara intelijen luar negeri dan penegakan hukum domestik," tambahnya.
Diskusi intelijen di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com
