TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebagai garda terdepan pelayanan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY dituntut bergerak lebih lincah setelah pelantikan Ghofar Ismail oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, dengan fokus pada kepastian layanan bagi pelaku usaha.
Ghofar dilantik dalam acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (12/2/2026).
Pengisian jabatan definitif ini menandai estafet kepemimpinan baru di tubuh organisasi yang memegang peran strategis dalam ekosistem investasi daerah.
Sri Sultan HB X menegaskan pergantian pimpinan bukan sekadar rotasi struktural, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi.
Ia meminta pola kerja yang selama ini cenderung kaku diubah menjadi kolaboratif dan berbasis data, seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas layanan pemerintah.
Menurut Sri Sultan, kepemimpinan di era disrupsi tidak dapat dijalankan hanya sebagai rutinitas administratif.
Organisasi dituntut adaptif, mampu membaca perubahan, dan menghadirkan solusi yang terukur bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Baca juga: Komentar Sekda seusai Pemda DIY 8 Kali Beruntun Raih Predikat AA SAKIP
Ia menggarisbawahi bahwa efektivitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga kualitas relasi kerja di dalamnya.
Dalam konteks tersebut, Sultan menyinggung konsep leader member exchange (LMX), yakni relasi kepemimpinan yang menempatkan pemimpin hadir, mendengar, dan berjalan bersama tim.
“Strategi boleh tepat, sistem boleh canggih. Tetapi, tanpa kepercayaan antarmanusia, keduanya tidak akan menghasilkan dampak. Ketika kepercayaan tumbuh, perintah berubah menjadi kesepahaman dan pekerjaan bertransformasi menjadi kolaborasi,” tegas Sri Sultan.
Sebagai institusi yang berada di lini depan pelayanan investasi, DPMPTSP juga mendapat perhatian khusus terkait percepatan transformasi digital.
Namun, Sri Sultan mengingatkan bahwa teknologi hanyalah enabler atau alat bantu, sementara keberhasilan pelayanan tetap bertumpu pada integritas serta pola pikir sumber daya manusia.
“Transformasi digital sejatinya adalah transformasi budaya kerja: dari birokratis menjadi adaptif, dari silo menjadi kolaboratif, dari reaktif menjadi berbasis bukti,” imbuhnya.
Lebih jauh, Sri Sultan berpesan agar pemimpin baru mampu menata kejernihan batin sebelum menata organisasi.
Dari batin yang teduh, menurut dia, akan lahir keputusan yang arif, yang pada akhirnya membangun legitimasi kepemimpinan di mata masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa keistimewaan DIY harus terwujud melalui manfaat nyata yang dirasakan publik.
Dengan kepemimpinan definitif di DPMPTSP DIY, pemerintah daerah berharap layanan investasi dapat bergerak lebih presisi, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sekaligus memperkuat dampak ekonomi bagi masyarakat luas. (*)
