PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Bank Indonesia (BI) memperkuat strategi pengendalian inflasi nasional melalui peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Gerakan ini dirancang sebagai pendekatan baru yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global yang kian kompleks.
Dalam GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026), Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P Gozali, mengatakan, GPIPS merupakan respons atas meningkatnya risiko inflasi pangan yang dipengaruhi perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.
"Pendekatan pengendalian inflasi tidak lagi cukup jika hanya berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek. Diperlukan penguatan struktural dari sisi pasokan pangan," kata Ricky dalam rilis Bank Indonesia Bangka Belitung yang diterima Bangka Pos, Kamis (12/2/2026).
Bank Indonesia, lanjut dia, terus berkomitmen mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi yang erat dengan pemerintah daerah.
Berdasarkan data BI, inflasi nasional sepanjang 2025 tercatat sebesar 2,92 persen (year-on-year), masih berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1 persen.
Capaian tersebut mencerminkan efektivitas bauran kebijakan serta kuatnya koordinasi pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok pangan.
Namun, memasuki Januari 2026, inflasi nasional meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu oleh kenaikan harga kelompok pangan bergejolak.
Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan pengendalian inflasi pangan secara konsisten dan berkelanjutan agar tetap berada pada kisaran 3,0–5,0 persen, sesuai amanat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
Ricky menyampaikan tiga strategi utama GPIPS untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.
Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui mitigasi risiko iklim dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi pertanian adaptif, serta pengaturan pola tanam antarwilayah dan antarkomoditas.
Kedua, penguatan distribusi dan konektivitas antardaerah guna meningkatkan efisiensi logistik, termasuk optimalisasi kerja sama antardaerah (KAD) dengan dukungan BUMN logistik.
Ketiga, penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD dan perusahaan pangan daerah sebagai offtaker.
"Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, dan wakil rakyat menjadi kunci menjaga stabilitas harga, memberdayakan petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujar Ricky.
GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS nasional yang selanjutnya akan digelar di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan.
Kegiatan ini turut diisi dengan dialog bersama petani dan pelaku UMKM, penyerahan bantuan sarana pertanian, business matching perbankan dengan pelaku usaha, serta pelepasan truk distribusi komoditas KAD. (*/t2)
