SURYA.co.id - Suasana rapat kerja di Komisi IX DPR RI sempat memanas pada Rabu (11/2/2026).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melontarkan tantangan keras kepada anggota dewan setelah kinerjanya dalam menangani data Penerima Bantuan Iuran (PBI) nonaktif dikritik habis-habisan.
Polemik bermula saat Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, mempertanyakan sikap BPJS Kesehatan yang dinilai pasif.
Diketahui, per 1 Februari 2026, sebanyak 11 juta peserta PBI dinonaktifkan, termasuk sekitar 102.921 orang di antaranya adalah pasien penyakit berat (katastropik).
Zainul menyayangkan BPJS Kesehatan yang seolah hanya menerima data mentah dari Kementerian Sosial (Kemensos) tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu, sehingga banyak pasien gagal ginjal hingga kanker kesulitan berobat.
“Ke depan kita minta BPJS tidak hanya pasif apa adanya menerima data penonaktifan dari Kemensos,” kritik Zainul dalam rapat tersebut dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Baca juga: Penyebab 11 Juta BPJS PBI Dinonaktifkan Februari 2026, Menkeu Purbaya Tawarkan Solusi
Mendengar tudingan tersebut, Ali Ghufron langsung bereaksi. Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak diam saja, namun mereka terkendala oleh waktu eksekusi kebijakan yang dianggap terlalu mepet.
Ali membeberkan kronologi di mana BPJS Kesehatan baru menerima surat penonaktifan dari Kemensos pada 27 Januari, sementara kebijakan harus sudah berlaku pada 1 Februari.
Artinya, hanya ada waktu kurang dari satu minggu untuk mengelola data 11 juta orang.
“Terus, 1 Februari sudah berlaku, harus berlaku. Berapa hari itu? Seminggu enggak sampai,” ujar Ali dengan nada tinggi.
Puncaknya, Ali melontarkan tantangan kepada Zainul Munasichin karena merasa tuntutan DPR tidak realistis dengan tenggat waktu yang ada.
“Sekarang Bapak bayangkan, 27 Januari data kami terima, surat kami terima. Kapan mau kerjanya? Seluruh Indonesia lho ini. Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji, Bapak minta berapa? Bener,” tutur Ali menantang.
Ia menambahkan bahwa melakukan sosialisasi dan pemilahan data jutaan orang di seluruh Indonesia dalam waktu tiga hari adalah hal yang mustahil.
"Memang seluruh Indonesia bisa sosialisasi seperti itu? Kalau Pak Zainul bisa, saya angkat jempol itu," tambahnya.
Setelah perdebatan yang alot, rapat akhirnya memutuskan bahwa kebijakan penonaktifan PBI tersebut ditunda selama tiga bulan ke depan guna memberikan waktu verifikasi data yang lebih akurat.
Ali Ghufron pun menjamin bahwa per hari ini, masalah pasien penyakit berat yang sempat terhambat sudah bisa teratasi.
“Sebetulnya yang butuh cuci darah hingga penyakit kronis itu sudah selesai (bisa berobat). Yang belum selesai yang 11 juta yang mungkin tidak berpenyakit yang berbiaya katastropik,” pungkasnya.
