TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik di Sulawesi Selatan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 81,1 persen.
Sementara itu, sebanyak 17 persen responden menyatakan tidak puas, dan 1,9 persen lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
Tingginya angka kepuasan tersebut mencerminkan kuatnya dukungan masyarakat Sulawesi terhadap arah pemerintahan saat ini.
Meski demikian, sejumlah kalangan tetap memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan program di lapangan, terutama menyangkut pemerataan dan efektivitas kebijakan.
Tokoh Pemuda Telluwanua, Kota Palopo, Awaluddin, menilai kinerja presiden tidak hanya dapat diukur dari capaian makro seperti pertumbuhan ekonomi atau stabilitas politik, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan membuka ruang dan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.
“Pemuda adalah aset bangsa sekaligus penentu arah Indonesia ke depan. Karena itu, kebijakan yang berpihak pada pengembangan sumber daya manusia menjadi indikator penting dalam evaluasi kepemimpinan nasional,” ujarnya sembari mengangkat jari telunjuknya.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo saat ini masih berada pada fase awal konsolidasi dan implementasi program prioritas.
Beberapa fokus yang terlihat antara lain penguatan ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, serta program sosial seperti makan bergizi gratis bagi pelajar.
Dari sisi stabilitas nasional, Awaluddin menilai situasi politik relatif terkendali dan transisi pemerintahan berjalan baik.
“Stabilitas merupakan fondasi utama pembangunan, dan itu menjadi indikator positif,” katanya.
Namun demikian, ia menegaskan apresiasi harus tetap disertai evaluasi.
Tantangan seperti harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, serta pemerataan pembangunan masih menjadi perhatian masyarakat.
Selain itu, isu transparansi, penegakan hukum, dan kualitas demokrasi juga perlu terus diawasi.
“Kritik konstruktif diperlukan agar kebijakan tidak hanya populis, tetapi benar-benar solutif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Awaluddin menambahkan, tingkat kepuasan publik bersifat dinamis dan sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Menurutnya, program yang paling terasa manfaatnya adalah kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar, seperti bantuan sosial, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan gizi anak sekolah.
“Jika dijalankan tepat sasaran dan transparan, program ini berpotensi memberi dampak jangka panjang,” jelasnya.
Ia menutup dengan menekankan kinerja presiden patut diapresiasi dalam menjaga stabilitas dan menjalankan program prioritas nasional.
Namun, pengawasan publik tetap diperlukan agar demokrasi berjalan sehat dan pembangunan berlangsung adil serta berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulsel, Adri Fadhli, yang juga pemuda asal Luwu Timur, menilai kinerja presiden masih jauh dari harapan.
“Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, banyak janji kampanye yang belum terlihat realisasinya secara konkret dan merata. Program-program terdengar ambisius, tetapi pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak efektif dan kurang transparan,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah terkesan lebih fokus pada pencitraan dan narasi besar, sementara persoalan mendasar seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta perbedaan sosial belum tertangani secara signifikan.
Menurut Adri, hingga saat ini belum ada kebijakan yang benar-benar berdampak luas dan konsisten bagi seluruh lapisan masyarakat.
Program bantuan sosial dinilai hanya membantu dalam jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan seperti produktivitas, distribusi ekonomi, dan kemandirian rakyat.
Ke depan, ia mendorong pemerintah agar lebih transparan, terbuka terhadap kritik, dan fokus pada kebijakan yang berdampak nyata.
“Hal paling mendesak saat ini adalah memulihkan kepercayaan publik melalui transparansi dan penegakan hukum yang tegas, serta memastikan seluruh warga negara mendapatkan pelayanan serta hak, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan,” katanya.
Menurutnya, tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan hanya soal ekonomi atau infrastruktur, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Tanpa kepercayaan, sebaik apa pun kebijakan akan selalu dipandang dengan curiga. Presiden perlu membuka akses informasi yang lebih transparan, menindak tegas korupsi tanpa pandang bulu, serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan politik,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika kepercayaan publik dapat dipulihkan, maka program-program pemerintah akan lebih mudah diterima dan didukung masyarakat. (*)
Laporan Wartawan Kontributor Tribun-Timur: Andi Bunayya Nandini
