Oleh: Dr. Sukanto, S.E., M.Si
TRIBUNSUMSEL.COM -- Sejak lebih dari setahun silam pada saat diskusi di ruang kecil bersama teman teknokratik, sembari tertawa dan berlalu penulis berseloroh kalau efisiensi akan menemukan jalannya sendiri.
Alasannya cukup menggelitik “toh nanti akan berjalan sebagaimana mestinya” seperti yang diungkapkan ekonom klasik, dimana akan selalu terjadi penyesuaian dari setiap kemelut yang terjadi.
Ungkapan itu awalnya tidak dimaknai serius namun menyimak data kinerja pembangunan sepanjang 2025 seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang mencatatkan capaian gemilang di saat efisiensi besar-besaran, sepertinya guyonan tadi ada benarnya.
Publikasi BPS menggambarkan kalau pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan melesat dan berada dalam koridor yang telah ditetapkan. Penulis pun bergumam, jangan-jangan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat memang sesuatu hal yang memang penting yang menyebabkan pemerintah daerah mulai kreatif melakukan realokasi, dan prioritas anggaran dengan tepat, atau boleh jadi semua capaian tersebut karena peran sektor swasta dan masyarakat sebagai penggerak ekonomi yang semakin resilience.
Tentu masih banyak gumam dengan segala kemungkinan, namun yang jelas efisiensi masih dibarengi ekonomi tumbuh melesat dan kemiskinan meluncur bak menuruni jurang Gunung Bromo. Kemungkinan-kemungkinan tadi membutuhkan renungan yang mendalam.
Teori Ekonomi Klasik, Efisiensi Menemukan Jalan yang Benar?
Dalam teori ekonomi klasik yang dimotori oleh Adam Smith dengan salah satu asumsi dasarnya yaitu campur tangan/peran pemerintah dalam ekonomi tidak besar sehingga mekanisme pasar (invisible hand) dianggap paling efisien.
Bercermin dari efisiensi masif dengan pengurangan anggaran lebih dari 30 persen sepanjang tahun 2025, awalnya sebagian orang khawatir akan berdampak terhadap kinerja ekonomi, melalui program-program pemerintah yang cenderung berkurang.
Seperti disebutkan sebelumnya, pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan efisiensi di berbagai bidang, dan digeser ke program stategis nasional (ProSN) akibatnya beberapa pos belanja pemerintah secara kuantitas berkurang.
Diketahui, selama ini memang belanja pemerintah “dianggap” menjadi bagian penting dalam mengerakan ekonomi melalui berbagai program yang pro-poor, pro-job, dan pro-growth.
Namun demikian, melirik data ekonomi tumbuh mengesankan tadi, efisiensi yang sedang dilakukan sepertinya memiliki daya ungkit cukup baik. Hal ini tercermin dari belanja pemerintah yang masih tumbuh signifikan. Oleh karena itu, perlu ditelisik apakah pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan yang terjadi saat efisiensi super ketat tersebut sebuah paradox.
Setidaknya ada beberapa kondisi yang bisa menguatkan mengapa pertumbuhan ekonomi masih tinggi di saat dilakukan efisiensi, yaitu :
Pertama, dalam permodelan ekonomi dikenal adanya lag, bisa jadi terdapat lag antara program pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, dimana secara sederhana dimaknai program-program pemerintah sebelum terjadi efisiensi berdampak di tahun berikutnya.
Kedua, tidak pula bisa dipungkiri, sebagian besar pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi masyarakat dengan proporsi lebih dari 60?ri total PDB atau PDRB, artinya kalau konsumsi tumbuh 5 % saja pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh sebesar 3 % , selebihnya merupakan kontribusi investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto.
Ketiga, proporsi APBD terhadap PDRB memang relatif kecil, walaupun ada mulitipliernya terhadap output, artinya anggaran pemerintah bukanlah satu-satunya pendorong pertumbuhan ekonomi.
Bercermin dari data capaian tersebut, secara umum orang bisa saja menganggap efisiensi telah menemukan jalan yang benar, dan pertumbuhan yang terjadi merupakan hasil “mekanisme pasar”.
Mentari Pagi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi menggeliat bagai ekor naga, dan kemiskinan mencapai target yang mengesankan di tengah badai efisiensi.
Data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru dirilis menunjukkan ekonomi tumbuh sebesar 5,11 % pada tahun 2025, dan kemiskinan turun menjadi 8,25 % .
Hal serupa terjadi pula di Provinsi Sumsel, pada Triwulan ke-4 tahun 2025 ekonomi tumbuh sebesar 5,54 % , dan sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,35 % , sementara angka kemiskinan menembus satu digit, yaitu sebesar 9,85 % .
Angka kemiskinan ini seperti Sunrise, dan tentu capaian besar bagi Sumsel karena baru kali ini kemiskinan menyentuh satu digit, walaupun masih di atas angka kemiskinan nasional.
Menarik untuk dicermati, kinerja makro ini tumbuh secara baik dan sejalan dengan target indikator utama pembangunan yang ada dalam RPJMD 2025-2029. Kondisi ini tentu menjadi fondasi awal yang baik dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Sumsel yang mengusung visi “Maju Terus Untuk Semua”.
Visi ini mengisyaratkan kalau capaian kinerja pembangunan tersebut mesti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat atau dapat dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi inklusif.
Apakah Pertumbuhan Sudah Inklusif?
Menyandingkan data pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang telah dipublikasikan, bisa saja dinarasikan kalau pertumbuhan ekonomi semakin menuju inklusif, dimana pertumbuhan ekonomi terlihat mampu menarik kemiskinan turun.
Apalagi dilihat secara sektoral, dimana sektor-sektor sekunder dan tersier mulai tumbuh secara berkesinambungan, misalnya sektor industri pengolahan yang tumbuh rata-rata di atas 4 % , sektor perdagangan besar dan ecaran di atas 8 % , kedua sektor ini berkontribusi cukup besar terhadap PDRB.
Sementara sektor lainnya seperti sektor konstruksi tumbuh 6 % , dan sektor penyediaan akomodasi tumbuh di atas 8?lam 2 tahun terakhir. Namun demikian, sektor-sektor ini masih memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB.
Sebaliknya sektor ekstraktif seperti pertambangan walaupun hanya tumbuh sekitar 3 % , tetapi memberikan andil yang dominan dalam PDRB Sumsel yaitu hampir 25?ngan tren yang menurun.
Data ini membersitkan, fenomena pertumbuhan ekonomi yang mulai inklusif namun perlu dilihat kembali dimensi lain seperti ketimpangan pendapatan, kualitas pekerja (informal dan formal), dan akses layanan dasar sehingga justifikasi inklusifitas dapat dimaknai secara holistik.
Penutup
Melirik data capaian indikator makro, penulis mengambil perumpamaan, sejatinya efisiensi tak ubah kidung asap belerang Gunung Bromo, awalnya membuat mata pedih, seiring waktu menjelma menjadi panorama yang indah.
Demikian pun efisiensi anggaran yang awalnya membuat sesak napas APBD, namun pada akhirnya memberikan capaian yang sungguh luar biasa.
Walaupun mungkin dirasa maknanya tidak sama persis tapi itulah kenyataannya. Ke depan, efisiensi terus berlanjut, utamanya di tahun 2026 dengan alokasi dana untuk daerah melalui dana transfer semakin menipis, tentu pemerintah daerah perlu melakukan realokasi dan prioritas anggaran secara baik karena target yang diemban dalam RPJMD 2025-2029 sangat luar biasa. (*)
Baca juga: Pelatihan Manajemen dan Audit Energi Digelar di Palembang, Fokus Efisiensi dan Pengurangan Emisi
Baca juga: Ditengah Efisiensi Anggaran, DPPPA Muara Enim Tetap Anggarakan Dana Untuk Visum dan Medikolegal
Baca juga: Efisiensi Anggaran, Santunan Kematian di Musi Rawas Turun Dari Rp 3 Juta Jadi Rp 1 Juta
Baca juga: Kilang Pertamina Plaju Dorong Produksi dan Efisiensi 2025 Lewat Strategi Optimasi Terpadu
