Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPW Berkarya Jabar di bawah komando Nuke Purwani siap mengkonsolidasi dan memobilisasi seluruh potensi partai Berkarya seJawa Barat dari pengurus, anggota, kader, simpatisan, dan sumber daya pendukung lainnya untuk mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 dengan membentuk kepengurusan 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) seJawa Barat. 

"Alhamdulillah setelah saya dipercaya menjadi Ketua Wilayah DPW Partai Berkarya Jabar oleh Ketua Umum Partai Berkarya, Mayjend TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono terhitung sejak 26 Januari 2026, kurang dari sebulan sudah terbentuk 27 pengurus DPD kabupaten/kota Partai Berkarya seJabar," ujar Nuke, kemarin.

Dia menambahkan, para tokoh budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya di Jabar secara bersama-sama bergabung dan mendukung Partai Berkarya. Nuke mengaku berkonsentrasi dan akan memperkuat struktur kepengurusan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, RW, dan RT.

"Dengan memperkuat pengurus DPD seJabar menjadi kesiapan kemenangan mencapai target pada pemilu 2029, sebagai mesin partai," ujarnya.

Terkait adanya isu pengunduran diri mantan pengurus DPW Partai Berkarya Provinsi Jabar dan 16 DPD kota dan kabupaten di Jabar, Nuke menanggapi bahwa di dalam politik itu hal biasa, dan Partai Berkarya dapat menerima itu sebagai nilai dasar yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Partai Berkarya, yaitu demokrasi. 

"Penerimaan itu merupakan kematangan Partai Berkarya dalam berpolitik dan sebaiknya kepada pihak-pihak yang telah menyatakan mengundurkan diri segera berbenah diri, menata internal mereka masing-masing, ketimbang sibuk mengurusi partai politik lain. Segera move on, itu menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi dan berpolitik, kedewasaan dalam berorganisasi serta bentuk penghormatan atas perbedaan dalam sikap dan pilihan," katanya.

Sekretaris Wilayah DPW Berkarya Jabar, Frangky Lucas Manahutu menambahkan terkait polemik pengurus di DPP Berkarya. Katanya, sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Muhammad Alkahfi Try Dalle, bahwa tidak benar isu polemik tersebut.

Hal itu dibuktikan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2025 – 2030. 

"Sebagaimana arahan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, Partai Berkarya solid dan fokus untuk revitalisasi kepengurusan di semua tingkatan dan penyelenggaraan tata kelola partai yang baik dan benar untuk mencapai target dan tujuan sebagaimana telah digariskan oleh Ketua Umum DPP Partai Berkarya," ucap Frangky.(*)