Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Indra Wijaya | Aceh Besar
SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diminta proaktif dalam menjemput anggaran dari Pemerintah Pusat. Hal itu menyusul banyak usulan daerah yang kerap tidak ditindaklanjuti dengan optimal oleh OPD.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) pada rapat peningkatan kinerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (13/2/2026).
Pertemuan itu ia lakukan sebagai upaya penguatan komitmen jajaran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai program strategis yang telah dibahas di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah provinsi.
Menurutnya, perlu keseriusan dan konsistensi OPD dalam mengawal setiap usulan program ke pemerintah pusat. Pasalnya, ketika ia melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, dirinya mendapati sejumlah usulan daerah kerap tidak ditindaklanjuti secara optimal oleh OPD.
“Sehingga peluang bantuan dan dukungan dari kementerian menjadi terhambat,” kata Syech Muharram dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).
Ia melihat, saat ini banyak kementerian yang ingin membantu daerah. Kementerian lembaga itu menunggu keseriusan daerah dalam menjemput program dari pusat.
Ia meminta OPD untuk tidak hanya datang sekali, menyampaikan proposal, lalu selesai tanpa komunikasi lanjutan.
“Minimal dua sampai tiga kali hadir untuk memastikan progresnya. Kalau sudah serius, barulah komunikasi bisa dilanjutkan melalui pertemuan virtual,” tegasnya.
Dalam kunkernya ke Jakarta beberapa waktu lalu, di Kementerian Sosial Republik Indonesia, ia membahas progres pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan dibangun di Bukit Meusara, Kota Jantho, pada Agustus 2026.
Baca juga: Cuaca Lhokseumawe Terik, Ini Prediksi Cuaca Sebagian Aceh Sampai Tiga Hari Kedepan
Namun, berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lokasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti akses jalan yang belum memadai, ketersediaan sanitasi dan air bersih, keterbatasan listrik, belum adanya dokumen Amdal, serta belum jelasnya status sertifikat lahan.
“Ini harus segera dibenahi. Jangan sampai program besar gagal hanya karena persoalan teknis dan administrasi yang tidak kita tuntaskan,” ujarnya.
Kemudian di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Di sana ia membahas kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna membantu petani Aceh Besar yang saat ini menghadapi kondisi kekeringan.
Disebutkannya, tanaman padi di sejumlah wilayah sedang memasuki fase dara atau menjelang berisi, sehingga membutuhkan dukungan pengairan dan peralatan pertanian secara cepat dan tepat.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bupati membahas penguatan digitalisasi sekolah sebagai bagian dari transformasi pendidikan berbasis teknologi di Aceh Besar.
Tak hanya di tingkat pusat, Bupati juga menekankan pentingnya OPD aktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Aceh.
Terlebih Aceh Besar merupakan daerah penyangga ibu kota provinsi, sehingga sudah seharusnya memiliki akses dan perhatian yang proporsional dalam alokasi program dan anggaran.
“Jangan hanya ke pusat, ke provinsi juga harus kita jemput bola. Aceh Besar ini penyangga provinsi. Jangan sampai aliran dana provinsi justru lebih besar mengalir ke kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi dibandingkan dengan kita,” tegasnya.
Baca juga: Nagan Raya Tetapkan Penjualan Daging Meugang Ramadhan pada Selasa 17 Februari
