TRIBUNSUMSEL.COM, INDRALAYA - Sejumlah kepala desa di Ogan Ilir mengeluhkan pemotongan Dana Desa (DD) akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

Pemotongan tersebut dinilai menghambat program pembangunan yang sudah dijanjikan jauh-jauh hari kepada masyarakat.

Firmansyah, Kepala Desa Tanjung Atap di Kecamatan Tanjung Batu misalnya, ia bahkan mengusulkan DD dihapuskan saja.

"Dihapuskan saja," kata Firman saat dihubungi TribunSumsel.com dan Sripoku.com, Minggu (15/2/2026).

Sebab menurutnya, besar atau kecilnya DD, selama kewenangan tidak diberikan kepada kepala desa untuk mengatur peruntukannya sesuai kebutuhan desa masing-masing, maka DD hakikatnya tidak mengakomodasi kebutuhan desa.

"Selama ini 70 persen DD (peruntukannya) sudah diatur pemerintah pusat. Kepala desa hanya melaksanakan sesuai regulasi yang sudah diatur sedemikian rupa," terang Firman.

Tahun ini, Desa Tanjung Atap mendapat DD sebesar Rp 315 juta, dibanding tahun 2025 sebesar Rp 887 juta.

"Sebagai pemerintahan paling bawah, sebenarnya hanya bisa menerima apapun yang sudah diatur pemerintah pusat. Meskipun mengecewakan karena pemangkasan tidak melalui survei partisipasif warga desa," tutur Firmansyah.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Dana Desa Ogan Ilir, Warga Miskin Hanya Bisa Dapat BLT Rp 100 Ribu per Bulan

Baca juga: Dana Desa Mataram Musi Rawas Dipangkas Jadi Rp 373 Juta, BLT Hingga Insentif Guru PAUD Terdampak

Masih di Kecamatan Tanjung Batu, Fikri selaku Kepala Desa Sentul menyoroti bantuan sosial yang diterima masyarakat.

Dengan adanya efisiensi, maka bansos seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300 ribu per bulan bagi warga tak mampu, jumlahnya akan berkurang.

"Pemdes mau tak mau harus setuju dengan kebijakan efisiensi. Tapi masyarakat punya pendapat berbeda," ungkap Fikri.

Jika pada 2025 Desa Sentul mendapat DD sebesar Rp 830 juta, di tahun ini turun signifikan menjadi Rp 298 juta.

Secara luas, kata Fikri, pemotongan DD berdampak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Pembangunan yang disusun pada periode kepemimpinan di desa, menjadi tak terealisasi sepenuhnya.

"Masyarakat mempertanyakan, 'kapan jalan di lingkungan tempat tinggal kami dibangun'? Hal seperti itu terus dipertanyakan masyarakat," tutur Fikri.

Ibarat buah simalakama, jumlah DD yang "nanggung" dinilai hanya akan menjadi beban bagi kepala desa dalam menjalankan program.

"Jadinya simalakama. Bahkan ada kades di Ogan Ilir ini yang usul agar DD dihapus saja, karena begitu kompleksnya persoalan akibat efisiensi," kata Fikri.

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com