TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Guru honorer di Yogyakarta mendukung langkah uji materil UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang diajukan guru honorer di Jawa Barat, Reza Sudrajat.
Sebagai informasi, pengajuan uji materil UU tersebut dilakukan karena hampir setengah anggaran pendidikan dalam APBN 2026 tersedot untuk Proram Makan Bergizi Gratis (MBG).
Yanto (bukan nama sesungguhnya), seorang guru honorer di Yogyakarta berujar, sudah saatnya program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu ditinjau ulang dan dievaluasi besar-besaran.
Sehingga, pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap langkah berani Reza Sudrajat, yang membawa keresahannya tersebut ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
"Karena sudah sangat meresahkan. Bukan berarti kami menolak MBG, bukan. Tapi, ya jangan terus memotong anggaran (pendidikan) sampai ratusan triliun begitu," ungkapnya, Minggu (15/2/2026).
Pria yang sudah hampir 5 tahun menekuni profesi sebagai guru honorer tersebut menuturkan, program makan bergizi gratis seyogyanya dibiayai oleh pos lain di luar alokasi untuk sektor pendidikan.
Baca juga: MBG Ramadan Tetap Jalan, Pemkab Sleman Waspadai Lonjakan Permintaan Telur Ayam
Pasalnya, pemangkasan yang disinyalir mencapai Rp268 triliun dari total anggaran pendidikan Rp769 triliun itu berdampak besar, termasuk pada kesejahteraan tenaga pendidik.
"Itu juga yang kami khawatirkan, selain potensinya mengganggu anggaran yang disiapkan untuk kegiatan dan fasilitas belajar mengajar. Makanya, aneh kalau MBG masuk situ," urainya.
Yanto pun menyampaikan, keresahan para guru honorer sejatinya sudah memuncak beberapa waktu lalu, ketika ribuan pegawai Satuan Pelayanan Pemuhan Gizi diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pengabdiannya selama bertahun-tahun mendidik generasi penerus bak tidak dianggap, karena negara lebih mengutamakan mereka yang berjibaku di dapur-dapur penyedia asupan MBG.
"Istilahnya, sudah enggak mau berharap apa-apa lagi. Karena sepertinya memang (pemerintah) tidak ada niat untuk memperhatikan kesejahteraan orang-orang seperti kami (guru honorer)," ujarnya.
"Sudah anggaran pendidikan dipotong, yang diangkat jadi ASN malah pegawai-pegawai MBG. Padahal kan masih banyak sekali guru honorer yang menunggu kepastian nasib ya," tambah Yanto.
Ia tidak memungkiri, selaras dengan nestapa sebagian besar guru honorer di tanah air, pendapatan yang diterimanya setiap bulan masih jauh dari layak.
Jika negara punya niatan berpihak pada guru honorer, katanya, semestinya anggaran pendidikan ditambah serta diarahkan untuk kesejahteraan guru, bukan malah dialokasikan ke MBG.
"Kalau bicara gaji, sampai sekarang masih di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) Yogya. Tapi, karena kondisinya sudah seperti ini, mau bagaimana lagi, semakin sulit," pungkasnya. (*)
