TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Akbar Himawan Buchari, mengusulkan skema kredit khusus bagi pelaku usaha kelas menengah sebagai langkah untuk menahan laju penurunan kelas menengah di Indonesia.

‎Usulan tersebut disampaikan Akbar saat memberikan sambutan pada pembukaan Sidang Dewan Pleno Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Sulawesi Selatan Minggu (15/2/2026).

‎Menurutnya, kelas menengah Indonesia saat ini tengah mengalami penurunan. Kondisi tersebut membutuhkan intervensi dan kebijakan afirmatif dari pemerintah agar tidak terus mengalami degradasi.

‎“Kita tahu bersama bahwa realitanya kelas menengah kita mengalami penurunan atau degradasi. Perlu insentif ataupun bentuk afirmasi dari pemerintah agar kelas menengah kita ini bisa bertahan dan kembali tumbuh,” ujar Akbar di mimbar sambutan. 

‎Ia menjelaskan, di negara-negara maju, porsi kelas menengah bisa mencapai 55 hingga 60 persen dari total populasi.

‎Sementara di Indonesia, persentase kelas menengah menurun dari sekitar 21 persen menjadi 17 persen dan masih menunjukkan tren penurunan.

‎“Kondisi ini menjadi perhatian kita bersama. Seharusnya ada bentuk kehadiran pemerintah agar kelas menengah kita minimal bisa bertahan dan tidak terus mengalami degradasi,” katanya.

Baca juga: Sosok 2 Tokoh Sulsel Erwin Aksa dan Andi Rukman Dikenang Bahlil Lahadalia Saat Terpilih Ketum Hipmi

‎Akbar mengapresiasi sejumlah program pemerintah yang dinilai mulai berpihak kepada kelas menengah. 

‎Namun ia menekankan pentingnya realisasi kebijakan tersebut agar benar-benar menyentuh pelaku usaha di level menengah.

‎"Untuk itu kami sangat menghargai dan mengapresiasi program pemerintah yang berpihak terhadap kelas menengah kita dalam hal ini UMKM kita. Salah satunya adalah PP No. 39 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Bapak Menteri SDM Kepmennya," ucapnya. 

‎Selama ini, kata dia, insentif dan subsidi lebih banyak dinikmati oleh usaha mikro dan kecil. 

‎Sementara pelaku usaha menengah, termasuk yang tergabung dalam HIPMI, belum sepenuhnya merasakan manfaat afirmasi pemerintah.

‎Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan skema pembiayaan bagi usaha kelas menengah dengan nilai lebih besar, tidak hanya di kisaran Rp100 juta hingga Rp500 juta, tetapi hingga Rp20 miliar sampai Rp50 miliar. 

‎"Kami mengusulkan agar ada kredit untuk usaha kelas menengah yang kapasitasnya jangan hanya 100-500 juta, tapi 20-50 miliar," ucapnya. 

‎Akbar berharap momentum Sidang Dewan Pleno HIPMI ini melahirkan gagasan strategis yang akan diserahkan kepada pemerintah sebagai kontribusi untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen.

‎Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman, serta sejumlah tokoh nasional dan daerah.

‎Hadir pula pengusaha dan politisi seperti Erwin Aksa, Andi Amar Ma'ruf Sulaeman, Sari Yuliati, Kamrusamad, dan Andi Rukmana.

‎Dari unsur pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tampak hadir Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, bersama Waki Ketua Rahman Pina dan Yasir Machmud.

‎Turut hadir mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kapolrestabes Makassar Arya Perdana, serta Bupati Pangkep Yusran Lalogau.

‎Sidang Dewan Pleno HIPMI kali ini mengusung tema “HIPMI Penggerak Ekonomi untuk Indonesia Berdaulat” sebagai komitmen pengusaha muda dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.(*)