TRIB
UNKALTARA.COM, MALINAU - Ketergantungan terhadap jalur sungai masih menjadi momok bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Hingga saat ini, akses transportasi air menjadi alternatif paling murah selain udara sebagai nadi distribusi logistik, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM).
Meskipun jalur jalan darat tersedia, kondisinya tidak memungkinkan dilalui, terutama pada musim hujan.
Kepala Desa Pujungan, Wiratama Jalung memaparkan akses menuju wilayahnya bergantung pada kondisi sungai.
"Akses saat ini ke Pujungan memang mengandalkan perahu atau longboat. Logistik, BBM sampai sembako lewat sungai," ujarnya.
Karena kesulitan akses, memicu lonjakan harga kebutuhan pokok yang biasanya melonjak signifikan di tingkat desa.
Wiratama mengungkapkan, jika pengiriman terkendala, harga BBM di wilayahnya sangat jauh berbeda dengan harga di perkotaan Malinau.
"Di Desa Pujungan, saat sulit harga BBM bisa melambung hingga Rp20.000 per liter. Karena kita terkendala akses," katanya.
Baca juga: BBM Subsidi Terserap 17.198 KL, Konsumsi Pertalite Malinau Tembus 12 Juta Liter Setahun
Pria yang akrab disapa Wira ini menegaskan, pembangunan akses jalan darat adalah solusi permanen untuk memutus rantai kemahalan tersebut.
Menurutnya, infrastruktur jalan yang layak akan menciptakan pemerataan kesejahteraan antara masyarakat desa dan kota.
Kondisi serupa juga pernah disuarakan Camat Kayan Hulu, Setim Ala. Akses darat adalah iinfrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi warga perbatasan.
Terpisah, Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Malinau, Erly Sumiati mengamini kendala geografis berdampak pada serapan BBM subsidi.
Erly menjelaskan, realisasi penyaluran BBM di Malinau pada tahun 2025 tercatat belum mencapai target maksimal.
Bukan karena kuota berlebih, melainlan akses jalan ke wilayah Apau Kayan termasuk Kecamatan Pujungan, Sungai Tubu yang sangat sulit dalam kondisi tertentu.
"Bukan karena kuotanya lebih ya, memang karena kendala akses ke daerah," jelasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan Erly, penyerapan Solar hanya mencapai 4.990 kiloliter dari kuota 6.792 kiloliter.
Sementara Pertalite terealisasi sebesar 12.208 kiloliter dari total alokasi 15.669 kiloliter.
Ketimpangan distribusi terlihat jelas, di mana perkotaan terserap penuh, namun wilayah seperti Apau Kayan hanya berkisar 76 persen.
Kendati demikian kondisi ini di luar kewenangan daerah. Mengingat sebagian besar ruas jalan darat menjadi kewenangan Provinsi Kaltara dan Ruas Jalan Nasional.
Bagian Perekonomian tetap mengawal dan melaporkan kendala yang dihadapi agar di masa mendatang kuota BBM bisa terserap maksimal.
(*)
Penulis : Mohammad Supri
