TRIBUNMANADO.CO.ID - Tahun 2026, peluang masuk sekolah kedinasan semakin terbuka lebar dengan hadirnya dua sekolah kedinasan baru yang dipersiapkan oleh dua kementerian.
Penambahan ini memberi kesempatan lebih besar bagi calon peserta untuk lolos seleksi dan diangkat menjadi CPNS setelah lulus.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara serentak melalui portal resmi yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang biasanya dibuka pada periode Mei hingga Juni.
Baca juga: Info Cuaca Sulawesi Utara Senin 16 Februari 2026, Seluruh Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Lebat
Sekolah kedinasan tetap menjadi favorit karena menawarkan kuliah gratis, fasilitas asrama, serta pendidikan yang terstruktur.
Keunggulan utamanya, lulusan sekolah kedinasan langsung diangkat menjadi CPNS sehingga menjamin prospek karier di instansi pemerintah.
Karena itu, ke depan bakal ada kesempatan luas dengan dua sekolah kedinasan yang siap berdiri.
Kedua sekolah kedinasan baru ini merupakan pecahan dari Kemenkumham.
Pada tahun 2024, Kemenkumham melebur dua sekolah kedinasan yang sudah ada. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) dilebur menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin).
Tujuan peleburan dua kampus ini untuk meningkatkan efisiensi dan mengintegrasikan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.
Namun Presiden Prabowo memecah Kemenkumham menjadi tiga kementerian. Yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Saat ini, kewenangan Poltekpin dikelola oleh Kementerian Hukum.
Sementara ada prodi yang berkaitan dengan keimigrasian yang lebih pas dikelola Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Baru-baru ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sudah mendapat lampu hijau dari Kemdiktisaintek untuk pendirian sekolah kedinasan baru. Berikut rangkuman Kompas.com:
1. Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin)
Poltekpin sedang dipersiapkan dengan matang agar bisa dibuka tahun ini. Persiapan tersebut mencakup penerimaan mahasiswa baru, penataan kelembagaan, pengalihan sumber daya manusia, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pendidikan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menyampaikan bahwa tahapan persiapan dimulai setelah terbitnya izin dan keputusan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk empat program studi Hukum Terapan.
Saat ini, permohonan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Poltekpin masih dalam proses dan menunggu keputusan Panitia Seleksi Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) yang diperkirakan terbit pada Maret.
“Target pengumuman penerimaan mahasiswa baru ditargetkan dapat dilaksanakan pada akhir Maret,” ujar Kepala BPSDM Hukum, dilansir dari laman resmi Kementerian Hukum yang diakses pada Jumat, (13/2/2026).
Poltekpin akan membuka empat formasi dengan total kuota sebanyak 200 calon mahasiswa.
2. Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas)
Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia menyampaikan jika dalam waktu dekat, Kemenimipas akan segera membentuk Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pembentukan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan SDM yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan tugas keimigrasian dan pemasyarakatan.
"Saya dapat kabar baik, kabar yang menggembirakan dari kepala BPSDM, yang telah menerima salinan keputusan Kemdiktisaintek terkait dengan izin pembukaan prodi pada Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan," Katanya, saat hadir di Hari Bakti Imigrasi ke-76, dilansir dari tayangan Facebook Kemenimipas.
"Dengan terbitnya surat keputusan ini dan ditambah Peraturan menteri terkait organisasi dan tata kerja politeknik yang sudah ditandatangani pak menteri, maka bisa memulai lagi untuk mengelola Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan ini," tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian Imipas, Aman Riyadi, menyampaikan pentingnya penyesuaian status sekolah kedinasan Poltekip akibat perubahan organisasi di kementerian.
“Dengan adanya perubahan struktur pada kementerian sebelumnya, status Poltekip sebagai sekolah kedinasan perlu disesuikan agar tetap selaras dengan regulasi dan kebutuhan instansi,” ujarnya, dilansir dari laman Ditjenpas, Sabtu (14/2/2026).
Aman menerangkan nantinya para Taruna Poltekip yang lulus akan disiapkan lebih banyak menduduki jabatan Pembimbing Kemasyarakatan.
Tujuannya untuk menyongsong implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.
“Perubahan ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan Poltekip agar lebih siap menghadapi tantangan dalam Sistem Pemasyarakatan yang makin berkembang,“ tambahnya.
Pihak Kemenimipas telah menganalisis kebutuhan ASN lulusan Poltekip agar memiliki distribusi yang seimbang dan pola karier yang jelas.
-
WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini
