TRIBUNJATIM.COM - Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian Gaza alias Board of Peace.
Prabowo bersama rombongan bertolak menuju Amerika Serikat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (16/2/2026).
Dalam kunjungan itu, Presiden didampingi oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Selain menghadiri KTT Board of Peace, Prabowo juga dijadwalkan akan menandatangani Agreement on Reciprocal Trade.
Baca juga: MUI Angkat Bicara Soal Board of Peace usai Bertemu dengan Presiden Prabowo
"Presiden dijadwalkan menandatangani Agreement on Reciprocal Trade serta menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian Gaza sebagai wujud diplomasi aktif Indonesia sekaligus membuka peluang kerja sama baru bagi pertumbuhan ekonomi ke depan," tulis keterangan akun Instagram @presidenrepublikindonesia pada Senin.
Kepala Negara juga akan menjajaki peluang kerja sama baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Sebelum keberangkatan, Presiden telah mematangkan strategi untuk meningkatkan produktivitas industri, memperluas akses pasar, serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global sebagai bagian dari persiapan perundingan dengan Pemerintah Amerika Serikat," ungkap keterangan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Prabowo terlihat dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengenakan setelan jas lengkap dasi biru muda.
Tampak pula Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan sejumlah pejabat lain.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat memanggil sejumlah menteri terkait ekonomi ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu sore (15/2/2026).
Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa dalam pertemuan itu Prabowo menegaskan beberapa hal, termasuk mengenai perundingan dengan AS.
"Memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapa pun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia," ujar Teddy melalui unggahan di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu.
Teddy menyebut, Prabowo menginginkan perundingan harus meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri.
"Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus segera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia," tuturnya.
Sejumlah menteri yang tampak hadir antara lain, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia bersiap menindaklanjuti kesepakatan penurunan tarif impor AS terhadap produk Indonesia yang telah dirundingkan sejak awal 2025.
Dalam kerangka Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang disepakati pada 22 Juli 2025, AS setuju memangkas tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen.
Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Amerika Serikat pada 19 Februari mendatang untuk menandatangani kesepakatan tersebut.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama tim telah bekerja keras dalam proses negosiasi tarif tersebut.
"Saya kira Pak Airlangga sudah kerja keras dengan tim. Saya lihat ada masalah kecil-kecil tapi saya kira oke kemarin," tutur Luhut dalam wawancara di di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).
Luhut juga menyoroti hubungan personal antara Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump yang dinilai cukup baik.
Kedekatan itu, menurutnya, bisa menjadi faktor pendukung dalam pembicaraan lanjutan di Gedung Putih.
"Saya lihat hubungan Presiden dengan Presiden Trump sangat baik. Jadi biarlah mereka berdua nanti bicara di White House," ujarnya.
Bahkan, Luhut tidak menutup kemungkinan adanya dinamika dalam pembahasan akhir.
Ia berkelakar bahwa bukan tidak mungkin tarif 19 persen yang telah disepakati masih bisa berubah, mengingat gaya kepemimpinan Trump yang dikenal cepat dalam mengambil keputusan.
"Kita doain aja, jangan-jangan tiba-tiba Trump datang dengan idenya lagi, Presiden tanya 'Masa kau kasih 19 persen, kasihlah 15'. Oh ya 15 persen bisa saja gitu, kita nggak tahu," ungkap Luhut sembari tertawa.
Meski demikian, Luhut menyebut bahwa semua kemungkinan perubahan tarif tetap bergantung pada hasil pembicaraan kedua kepala negara.
Ia menyebut Trump dikenal sebagai pemimpin yang bisa mengambil keputusan secara cepat, terutama jika hubungan personal dan kepercayaan sudah terbangun.
"Saya lihat hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden Trump itu sudah sangat dekat. Dan saya dengar dari orang-orang di sekitarnya juga mengatakan beliau respek Presiden Prabowo," imbuhnya.
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto disebut tak butuh waktu lama untuk memutuskan bergabung dengan Board of Peace (BoP) Charter.
Board of Peace (BoP) Charter atau Dewan Perdamaian itu merupakan bentukan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono menjelaskan, memang Prabowo begitu singkat memutuskan untuk bergabung.
Namun, ada sejumlah pertimbangan yang sudah dipikirkan.
Baca juga: Momen Prabowo Pamerkan Pertumbuhan Ekonomi RI dan Kinerja Danantara ke Pemimpin Dunia
Adapun, BoP ini merupakan sebuah badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal konflik global dan tugas utamanya mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza pascaperang Israel-Hamas.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) juga telah mengeluarkan resolusi yang mendukung fungsi BoP di wilayah konflik tersebut.
Selain Indonesia, puluhan negara lainnya juga ikut bergabung, mulai dari Pakistan, Mesir, Jordania, Uni Emirate Arab, Turki, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Morocco, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Kazakhtan, Kosovo, Mongolia hingga Paraguay.
Meski Prabowo tidak butuh waktu lama untuk berpikir, Sugiono menegaskan bahwa keputusan Presiden itu tetap mempertimbangkan banyak hal.
"Terus terang saja perlu disampaikan bahwa prosesnya ini juga agak cepat. Dalam beberapa hari yang lalu, penandatanganan piagam ini dilakukan dan Bapak Presiden memutuskan Indonesia untuk bergabung dengan berbagai pertimbangan," ungkapnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Negara, Sabtu (24/1/2026).
Berbagai pertimbangan itu, kata Sugiono, di antaranya adalah karena Indonesia merupakan negara yang peduli pada perdamaian.
"Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina," ucapnya.
"Karena Board Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut, maka kita harus ada di dalamnya," ujar Sugiono.
Selain itu, Sugiono juga meyakini bahwa BoP ini merupakan sebuah langkah yang konkret untuk bisa mencapai perdamaian di Palestina.
"Tentu saja kehadiran semua negara-negara di dalam Board Peace tersebut untuk bisa terus mengawal, kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tetap tercapainya solusi dua negara," paparnya.
Prabowo resmi menandatangani BoP pada Jumat (23/1/2026), di Davos, Swiss dan merasa optimis atas pembentukan badan internasional BoP ini untuk mencapai perdamaian Gaza.
Dengan ini, Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP itu merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia.
Keterlibatan Indonesia, kata Prabowo, menjadi sebuah momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya untuk rakyat Palestina.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Prabowo dalam keterangannya kepada awak media di Davos, Swiss, Jumat, dilansir presidenrigo.id.
Prabowo turut menyampaikan perkembangan positif di wilayah konflik Gaza saat ini.
“Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar masuk, sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” tegasnya.
Sementara itu, Trump dalam sambutannya mengatakan BoP sebagai salah satu inisiatif perdamaian paling penting dan berpotensi bersejarah.
Trump menekankan bahwa BoP dihimpun dari para pemimpin dunia yang memiliki pengaruh besar untuk mendorong perdamaian global.
“Semua orang di ruangan ini adalah bintang. Ada alasan mengapa kalian di sini dan kalian semua adalah bintang, kalian adalah orang-orang terbesar, orang-orang terpenting di dunia, orang-orang paling berpengaruh di dunia."
"Dan ketika kalian menggunakan kejeniusan yang sangat luar biasa dan penuh inspirasi itu, ketika kalian menggunakannya untuk perdamaian,” kata Trump.
Trump pun menyampaikan, dirinya merasa senang bisa bersama-sama dengan para pemimpin dunia dalam BoP ini.
“Saya hanya ingin mengatakan bahwa sungguh luar biasa bisa bersama Anda dan saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat penting yang kita lakukan, ini yang terpenting. Saya sangat menantikan untuk berada di sini,” ucapnya.
Trump juga meyakini bahwa lembaga yang dibuatnya ini akan sangat luar biasa ke depannya.
Bahkan Trump sampai menyindir PBB, dengan mengatakan bahwa PBB seharusnya bisa berbuat lebih baik, sehingga dunia tidak membutuhkan Dewan Perdamaian.
“Kami baru saja membentuk Dewan Perdamaian, yang menurut saya akan luar biasa. Saya berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat berbuat lebih banyak, saya berharap kita tidak membutuhkan Dewan Perdamaian,” ujar Trump.
Trump kemudian menyinggung perihal berbagai upayanya yang sudah menyelesaikan sejumlah perang.
Sementara, kata Trump, PBB tidak terlibat sama sekali dalam menghentikan perang.
“Anda tahu, dengan semua perang yang saya selesaikan, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah membantu saya dalam satu perang pun," ucap Trump.