Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Pemerintah Kota Mataram tengah menyiapkan langkah strategis untuk menangani persoalan genangan air yang sering terjadi di jalan lingkar selatan, khususnya yang berada di jalan depan Asrama Haji menuju ke Loang Balok.
Salah satu rencana yang akan segera direalisasikan adalah pembangunan kolam retensi yang berlokasi di pojok area Kantor Wali Kota Mataram baru atau Bale Mentaram.
Kolam retensi adalah infrastruktur pengendali banjir berupa bak atau kolam buatan seperti, waduk min yang berfungsi menampung sementara limpasan air hujan atau aliran sungai.
Rencana ini telah mendapatkan lampu hijau dari Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana a.
“Kami sudah membuat perencanaannya (atasi banjir luapan di jalan lingkar selatan) dan sudah disetujui sama Pak Wali,” ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiyahning setelah dikonfirmasi, Senin (16/2/2026).
Proyek ini lanjut dia, ditargetkan dapat mulai berjalan pada periode Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun ini 2026 ini.
Kolam retensi ini akan memanfaatkan lahan seluas sekira 20 are yang berada di area taman pojok Bale Mentaram.
Dengan rencana kedalaman sekitar 2 meter, kolam ini diproyeksikan memiliki kapasitas tampung mencapai 4.000 meter kubik.
Pemanfaatan lahan yang sudah ada dinilai akan mengefisiensikan pembangunan.
“Itu pojok itu sudah dalam, tinggal kita dindingkan saja jadi kolam retensi,” jelasnya.
Adapun anggaran awal yang diusulkan untuk memulai proyek ini adalah sekitar Rp400 juta.
Tujuan utama dari kolam retensi ini adalah untuk menangkap aliran air dari saluran irigasi yang mengarah ke wilayah Kecamatan Sekarbela.
Dengan adanya kolam ini, Widiyahning berharap dapat melakukan perlambatan pengaliran air ke arah barat, sehingga potensi luapan air yang memicu genangan dapat diminimalisir.
Meskipun pembangunan kolam retensi ini diprediksi dapat mengurangi masalah genangan di area Jalan Lingkar Selatan, Widiyahning juga mengingatkan adanya tantangan baru di wilayah perbatasan.
Baca juga: Petani Terseret Arus Banjir di Bima Ditemukan Meninggal
Saat ini, muncul potensi persoalan air kiriman dari wilayah Perampuan (Kabupaten Lombok Barat) yang masuk ke daerah Mapak.
Untuk menangani drainase di wilayah perbatasan, Pemerintah Kota Mataram menekankan pentingnya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
“Kalau kita mau buat drainase mengarah ke perbatasan, pasti Lombok Barat juga kita harus ajak bicara,” ungkapnya.
Hal ini sangat krusial agar aliran air yang digelontorkan tidak menimbulkan masalah baru, terutama saat terjadi fenomena air laut pasang (rob) yang berpotensi menyebabkan air bertabrakan dan kembali ke daratan, seperti yang pernah terjadi di area Pantai Ampenan di Kokoq Jangkok.
(*)