TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Forum Cik Di Tiro mendesak pemerintah agar segera menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN), program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis.
Aliansi yang terdiri dari akademisi, perguruan tinggi, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil ini menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memperluas perampasan ruang hidup masyarakat, tetapi juga membebani anggaran dan menjadi bukti nyata kemunduran demokrasi dengan masih adanya tahanan politik.
Ini merupakan bagian dari tuntutan Forum Cik Di Tiro, dalam Catatan Awal Tahun 2026: Terus Melawan Rezim Populis Otoritarian Patriarkal yang Semakin Represif. Catatan kolektif tersebut disampaikan dalam kegiatan diskusi publik yang digelar di Wisma Pojok Indah, Kabupaten Sleman, Sabtu, 14 Februari 2026.
"Ini dokumen kolektif yang dapat menjadi rekam jejak, sebagaimana Forum Cik Di Tiro melihat masalah kebangsaan dan rekomendasinya untuk disuarakan kepada pemerintah," kata Inisiator Forum Cik Di Tiro, Prof. Masduki.
Judul terus melawan dalam catatan ini merupakan salah satu ikhtiar perlawanan dari Forum Cik Di Tiro, dengan menghadirkan dokumen catatan awal tahun yang terbuka untuk publik.
Secara umum, catatan ini menegaskan bahwa kebijakan rezim Prabowo dijalankan tanpa fondasi keadilan gender, perampasan ruang hidup, pemberangusan kebebasan berekspresi, kekerasan atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penghapusan sejarah genosida 1965 serta pemerkosaan massal 1998, yang menunjukkan absennya komitmen penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagai basis membangun kepercayaan publik.
Dokumen setebal 24 halaman itu, menjelaskan bagaimana kemunduran demokrasi, perampasan ruang hidup dan pengingkaran sejarah.
Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang patriarkis.
Di tengah krisis demokrasi, ketimpangan struktural dan rapuhnya keadilan sosial, rezim saat ini justru terus memaksakan ekspansi proyek, militerisasi ruang sipil dan kebijakan populis yang memperdalam luka sosial.
Sebab itu, melalui catatan awal tahun 2026, Forum Cik Di Tiro menuntut Pemerintah menghentikan seluruh pendekatan pembangunan berbasis proyek, termasuk MBG. Hentikan kriminalisasi aktivis dan bebaskan seluruh tahanan politik. Selanjutnya akui dan pulihkan korban kekerasan negara serta legitimasi kemarahan publik. Hentikan militerisasi ruang sipil dan kembalikan tentara ke Barak.
Pemerintah juga dituntut menghentikan normalisasi kekerasan sejarah dan tuntaskan pelanggaran HAM berat. Hentikan politik dinasti dan tuntut pertanggungjawaban penyalahgunaan kekuasaan. Forum Cik Di Tiro menuntut pertanggungjawaban politik mantan presiden Joko Widodo atas praktik politik dinasti. Terakhir, menuntut kembalikan anggaran pendidikan sesuai perintah konstitusi sebesar 20 persen.
"Ubah pengelolaan MBG. Bukan melalui SPPG tetapi dengan membagi anggaran makan bergizi kepada wali murid sehingga pengurangan dana pendidikan dapat ditekan. Mengingat kebutuhan pemerataan pendidikan sangat mendesak," katanya.
Masduki mengatakan, catatan awal tahun 2026 ini perlu disampaikan untuk merawat ingatan bahwa peristiwa yang terjadi sepanjang 2025 hingga awal 2026 merupakan bagian dari dinamika sosial politik yang terus menggambarkan stagnasi demokrasi. Nah, upaya merawat memori itu, dengan membuat catatan.
Di bagian akhir catatan ini, Forum Cik Di Tiro juga memberikan sejumlah rekomendasi. Antara lain, perkuat gerakan sipil lintas kelas dengan perspektif keadilan gender dan interseksional. Sebarkan dan rengkuh aksi perawatan sebagai kerja politik yang lebih dari beramal baik.
Terakhir menolak keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan tegaskan anti kolonialisme.
Masduki mengatakan, catatan awal tahun ini merupakan tradisi rutin dari Forum Cik Di Tiro untuk melakukan perlawanan dengan cara yang berbeda. Terutama perlawanan terhadap upaya manipulasi memori dan disinformasi.
"Karena negara ini menutup akses untuk mendapatkan data yang berlawanan. Nah, dokumen Forum Cik Di Tiro ini diharapkan bisa menjadi data publik dan gerakan sosial," kata Guru Besar bidang Ilmu Media dan Jurnalisme, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia itu.(*)
