Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eugenius Suba Boro
POS-KUPANG.COM, KUPANG — Direktur Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, memaparkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap satu tahun kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Melki–Johni dalam diskusi publik yang digelar di Aula El Tari, Kupang, Jumat (20/2/2026).
Dalam pemaparannya, Pangi menegaskan bahwa survei tersebut dilakukan pada pertengahan Januari 2026, sebelum peristiwa meninggalnya siswa SD di Ngada yang menyita perhatian publik.
“Survei ini dilakukan di pertengahan Januari, sebelum tragedi siswa SD di Ngada,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa hasil survei disusun secara objektif dan berbasis data lapangan. “Survei itu berbasis empirik objektif, apa yang dilihat itu yang dilaporkan,” tegasnya.
Baca juga: Gubernur NTT Sebut Hasil Survei Bisa Berbeda Jika Dilakukan Pasca Kasus YBR di Ngada
Menurut Pangi, satu tahun masa kepemimpinan bukanlah waktu yang singkat, namun juga belum terlalu panjang untuk mengukur capaian secara menyeluruh. “Dari data yang ada, satu tahun bukan waktu yang singkat dan juga bukan waktu yang lama, tapi itu merupakan modal awal, pondasi awal bagi gubernur untuk bekerja ke depan,” katanya.
Ia juga menilai salah satu kekuatan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, adalah pendekatan tatap muka dengan masyarakat.
“Modal Gubernur Pa Melki adalah modal tatap muka. Dari saya pantau di media sosial, sejauh mana kemampuan beliau untuk face to face, bersalaman. Dari modal kepala daerah ini akan dilihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja gubernur,” jelasnya.
Dalam presentasinya, Pangi memaparkan bahwa survei dilakukan secara langsung (tatap muka), bukan secara daring. Sampling frame menyasar masyarakat secara langsung di seluruh wilayah NTT, dengan jumlah sampel terbanyak berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), disusul Kabupaten Kupang serta kabupaten/kota lainnya di NTT.
Komposisi responden berdasarkan gender berimbang, yakni 50 persen pria dan 50 persen wanita.
Dari sisi usia, responden terbagi atas:
Usia di bawah 17 tahun: 8,4 persen
Usia 24–39 tahun: 35,9 persen
Usia 40–55 tahun: 35,1 persen
Usia di atas 56 tahun: 20,6 persen
Berdasarkan agama, mayoritas responden beragama Katolik sebesar 56,9 persen, Protestan 36,5 persen, dan Islam 6,6 persen.
Sementara berdasarkan suku, responden terbanyak berasal dari suku Timor (20 persen) dan suku Manggarai (17,9 persen). Selain itu, survei juga mengklasifikasikan responden berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.
Pangi menjelaskan, dalam penilaian kondisi umum Provinsi NTT, sektor prioritas yang paling penting dan mendesak untuk segera diperbaiki adalah ekonomi dan kesejahteraan (40,1 persen), disusul infrastruktur dan layanan dasar (33,9 persen).
“Permasalahan yang paling penting dan sangat mendesak harus segera diperbaiki terkait ekonomi dan kesejahteraan adalah harga kebutuhan pokok mahal (56,1 persen), sulit mencari lapangan pekerjaan (12,8 persen), dan tingkat kemiskinan masih tinggi (11,2 persen),” paparnya.
Untuk sektor infrastruktur dan layanan dasar, masalah utama yang disoroti responden adalah jalan raya rusak atau tidak memadai (69,7 persen) serta air bersih yang belum menjangkau seluruh wilayah (11,1 persen).
Di bidang pendidikan, persoalan yang dinilai mendesak antara lain biaya pendidikan mahal (40,0 persen), sarana dan prasarana rusak atau tidak mendukung (17,9 persen), serta bantuan pendidikan seperti beasiswa atau BOS yang tidak tepat sasaran (13,7 persen).
Sementara di sektor kesehatan, masalah utama adalah fasilitas kesehatan yang tidak memadai (28,1 persen), biaya layanan kesehatan mahal (26,3 persen), dan kekurangan tenaga medis seperti dokter, perawat, dan bidan (22,8 persen).
Dalam aspek sosial dan keamanan, responden menyoroti maraknya masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol) dan bank keliling (30,8 persen), tingkat kriminalitas tinggi (23,1 persen), serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan yang belum optimal (23,1 persen).
Adapun dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, masalah yang paling mendesak diperbaiki adalah praktik korupsi atau pungli yang masih terjadi (40,9 persen), penegakan hukum yang dinilai tidak adil atau tebang pilih (27,3 persen), serta birokrasi yang lamban dan berbelit (22,7 persen).
Terkait program prioritas pemerintah, responden menilai yang paling penting dan mendesak untuk diperbaiki adalah Koperasi Merah Putih (52,4 persen) dan program Makan Bergizi Gratis (28,6 persen).
Meski demikian, hasil survei menunjukkan persepsi publik yang relatif positif terhadap pemerintah daerah. Sebanyak 72,5 persen responden menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengerti permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sementara 75,4 persen responden yakin bahwa pemerintah memiliki solusi atas persoalan yang dihadapi warga.
Pangi menegaskan, hasil survei ini menjadi gambaran awal sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi dalam memperkuat kebijakan dan program kerja ke depan.
“Ini menjadi cermin awal. Modal sudah ada, tinggal bagaimana ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (uge)
