Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Setahun kepemimpinan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Wakil Bupati Fajar Aldila menjadi momentum refleksi terbuka atas capaian sekaligus pekerjaan rumah pemerintah daerah. 

Dalam forum Rembug Sumedang di Gedung Negara, Jumat (20/2/2026), Bupati Dony Ahmad Munir memaparkan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai masih perlu dibenahi, mulai dari kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga infrastruktur jalan rusak.

Di hadapan unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, akademisi, kepala perangkat daerah, dan tokoh masyarakat, Dony menegaskan bahwa capaian pembangunan tidak boleh membuat pemerintah abai terhadap realitas di lapangan. 

“Setahun ini ada kemajuan yang kita syukuri, tetapi masih banyak yang harus kita benahi. Kami sadar pelayanan belum sempurna,” ujarnya.

Isu kemiskinan menjadi sorotan utama.

Meski berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi telah berjalan, pemerintah daerah menilai intervensi yang lebih konkret masih dibutuhkan agar masyarakat benar-benar mandiri secara ekonomi.

Persoalan stunting juga disebut belum sepenuhnya teratasi. Pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari penguatan layanan kesehatan, pemenuhan gizi, hingga edukasi keluarga.

“Stunting bukan hanya urusan kesehatan, tetapi masa depan daerah. Kalau anak-anak kita sehat dan cerdas, maka Sumedang juga akan kuat,” kata Dony.

Selain itu, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja menjadi tantangan berikutnya.

Pemerintah daerah menilai percepatan investasi dan penguatan sektor produktif harus terus dipacu untuk membuka peluang kerja, terutama bagi generasi muda.

Keluhan warga terkait jalan rusak di sejumlah wilayah juga diakui masih terjadi.

Menurut Dony, infrastruktur bukan semata soal kenyamanan, tetapi menyangkut pergerakan ekonomi masyarakat. 

“Jalan rusak bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi menyangkut ekonomi masyarakat. Petani membawa hasil panen, anak sekolah berangkat belajar, semuanya membutuhkan akses yang layak,” ujarnya.

Pengelolaan lingkungan dan kebersihan kawasan publik turut menjadi perhatian.

Pemerintah menargetkan kualitas lingkungan yang lebih baik sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup warga. 

Dony juga menyebut sejumlah capaian selama satu tahun terakhir sebagai modal penting untuk melangkah ke depan.

Kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, TNI–Polri, dan masyarakat dinilai semakin menguat.

Dukungan perguruan tinggi seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Universitas Sebelas April disebut berkontribusi dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik. 

Pemerintah daerah juga mencatat sejumlah penghargaan dan pengakuan kinerja sebagai indikator reformasi birokrasi mulai menunjukkan hasil.

Digitalisasi layanan serta peningkatan koordinasi antarperangkat daerah dinilai mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin masyarakat merasakan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Pemerintah harus hadir tanpa mempersulit,” ujar Dony.